Di balik kesepakatan rahasia Donald Trump dengan Vladimir Putin di tengah hujan drone Ukraina, serta manuver radikal Washington melumpuhkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Oleh Epoch Times Indonesia
Sebuah pengumuman mengejutkan diunggah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform media sosial miliknya pada Jumat, 9 Oktober 2026. Di tengah kecamuk Perang Rusia-Ukraina yang kian membara, Trump mengklaim baru saja merampungkan sambungan telepon khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hasilnya adalah sebuah kesepakatan ekonomi raksasa: Kremlin setuju memasok ratusan ribu ton bahan bakar diesel secara mendadak ke pasar Amerika Serikat dan global.
Namun, kesepakatan solar itu hanyalah separuh dari guncangan geopolitik yang digencarkan Washington pada hari yang sama. Hanya selang beberapa jam, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio meluncurkan “bom diplomatik” lain: penjatuhan sanksi finansial total terhadap Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag, Belanda, dengan ancaman melumat lembaga pengadilan internasional tersebut hingga “tak tersisa satu batu pun”.
Dua keputusan ekstrem dalam satu hari ini memicu gelombang kontroversi geopolitik yang sengit dari Kyiv hingga Brussel. Laporan investigatif yang dihimpun dari berbagai sumber internasional—termasuk analisis mendalam kanal The Jason Angle / 杰森视角, serta laporan media global seperti Axios, Financial Times, Bloomberg, dan TASS—menguak tabir di balik pragmatisme politik Donald Trump menjelang pemilu sela AS, gertak politik terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hingga benturan keras kedaulatan nasional melawan tatanan hukum multilateral.
Pasokan Solar Putin dan Kompromi “America First”
Rincian kesepakatan rahasia antara Washington dan Moskow tersebut dibuka secara gamblang oleh Trump. Rusia berkomitmen segera mengalirkan lebih dari 300.000 ton diesel ke pasar global dan AS, disusul 50.000 ton pada November, serta 1 juta ton pada Desember. Tergantung pada kondisi kilang minyak Rusia, Moskow bahkan siap memasok tambahan 3 juta ton dalam jangka pendek, sehingga total pasokan mencapai sekitar 22,5 juta barel.
Guna memuluskan transaksi ini, Departemen Keuangan AS secara khusus menerbitkan lisensi sementara yang mengecualikan sanksi terhadap diesel Rusia hingga April 2027. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak, sebagaimana dilansir kantor berita Rusia TASS, mengonfirmasi bahwa Moskow langsung mencabut larangan ekspor diesel yang telah diberlakukan sejak Juli lalu.
Berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, Trump tidak menutupi rasa senangnya atas kesepakatan ini. “Sejumlah besar minyak akan masuk ke negara kita, dan saya ingin berterima kasih kepada Presiden Putin. Diesel ini persis seperti apa yang kita inginkan,” ujar Trump. Dalam gagasannya, Trump bahkan secara terbuka menghubungkan pasokan solar ini dengan kendali penuh AS di Selat Hormuz dan pencegahan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran.
Di balik retorika megah geopolitik tersebut, motif utamanya sesungguhnya sangat pragmatis dan berakar pada panggung politik domestik Amerika Serikat. Hanya berjarak tiga minggu menjelang Pemilihan Umum Sela (Midterm Elections) AS, lonjakan harga energi menjadi momok terbesar yang mengancam basis pemilih utama Trump—mulai dari kalangan petani, peternak, hingga sopir truk. Pada September lalu, harga eceran diesel di AS sempat menembus rekor tertinggi di atas $6,5 per galon, sebelum meluncur ke angka $6,28 jelang pengumuman kesepakatan. Bagi para pengemudi truk dan petani, kenaikan beberapa sen saja per galon sudah merupakan beban ekonomi yang sangat menghimpit.
Data Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan bahwa tingginya harga solar dunia bukan disebabkan oleh kelangkaan minyak mentah, melainkan penyempitan pada kapasitas pengilangan (refining bottleneck). Serangan drone Ukraina yang bertubi-tubi selama beberapa bulan terakhir telah menghancurkan lebih dari separuh kapasitas pengilangan minyak Rusia menurut taksiran Kementerian Pertahanan Ukraina, atau sekitar 30% menurut catatan IEA. Akibatnya, Rusia sempat mengalami krisis bahan bakar domestik dan menghentikan ekspor, yang lantas mencekik pasokan solar dunia.
Reaksi pasar terhadap kesepakatan Trump-Putin pun berlangsung instan. Harga berjangka diesel AS langsung merosot tajam, sementara Indeks Bursa Moskow melesat naik hampir 4%, disusul lonjakan saham perusahaan minyak Rusia hingga 10% dan perusahaan pelayaran sebesar 9%.
Enam Telepon yang Diabaikan dan Murka di Kyiv
Namun, langkah manis Trump bersama Putin memicu kemarahan membara di Kyiv. Hanya beberapa jam setelah pengumuman Trump, drone-drone tempur Ukraina kembali melancarkan serangan balasan presisi. Mereka menghantam terminal ekspor produk minyak utama Rusia di Sungai Don yang terhubung dengan kilang Shakhytsynsk, memicu kebakaran hebat. Menurut laporan Bloomberg, Kyiv sedikitnya telah menggempur empat kilang minyak Rusia dalam kurun satu minggu saja.
Harian Financial Times melaporkan bahwa para pejabat tinggi Ukraina secara tegas menyatakan tidak akan menghentikan operasi pemboman terhadap kilang-kilang energi Rusia. Laporan situs berita AS Axios, yang mengutip pejabat senior Gedung Putih, membongkar kenyataan bahwa pemerintah AS sebenarnya telah menghubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sedikitnya enam kali untuk meminta penangguhan serangan terhadap fasilitas pengilangan Rusia.
Zelensky mengajukan syarat tegas: Ukraina hanya akan menghentikan serangan ke kilang minyak Rusia jika Moskow setuju untuk berhenti membombardir pembangkit listrik dan infrastruktur energi Ukraina. Namun, karena pemerintahan Trump tidak mampu atau tidak mau menjamin komitmen dari Kremlin, Washington menolak mengaitkan kedua isu tersebut dan mengabaikan tuntutan Kyiv.
Saat menerima kunjungan delegasi bipartisan Kongres AS di Kyiv, Zelensky menyampaikan pesan menohok ketika ditanya apa yang dibutuhkan untuk mengakhiri perang. “Kita harus bersikap keras terhadap Rusia!” tegas Zelensky. Zelensky menilai pelonggaran sanksi minyak oleh AS sebagai bentuk kelemahan fatal yang justru memperpanjang napas mesin perang Kremlin. “Mengizinkan Rusia menjual produk minyak adalah bentuk investasi pada perang yang seharusnya sudah berakhir,” ujar Zelensky mengecam .
Perselisihan ini memicu kejengkelan luar biasa dari pihak Trump . Dalam sebuah pernyataan pedas merespons tuduhan Zelensky, Trump meluapkan kekesalannya. “Saya sudah katakan berkali-kali, bertempurlah sesuka kalian, tapi jangan sentuh kilang minyak, karena itu akan menyakiti seluruh dunia. Kalian tidak mendengarkan dan tetap menyerang!” cerca Trump. Ia bahkan menambahkan kalimat tajam: “Saya pikir, sudah waktunya Ukraina mengganti presidennya.”
“Transaksi dengan Iblis” dan Kalkulasi Geopolitik
Kesepakatan solar ini tak pelak memicu badai kritik politik di dalam negeri Amerika Serikat. Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, melontarkan kecaman keras terhadap sang presiden. Schumer menyebut Trump sedang “bertransaksi dengan iblis” demi menyelamatkan masa depan politiknya yang goyah akibat lonjakan harga bahan bakar.
Lembaga kajian militer American Institute for War Studies (ISW) memberikan penilaian senada. Membiarkan Rusia kembali menjual diesel secara global akan memperumit upaya menghentikan perang, lantaran keuntungan ekspor tersebut secara langsung memberi amunisi finansial bagi Kremlin untuk melanjutkan agresi. Selain itu, majalah bisnis Bloomberg menyoroti bahwa secara kuantitas, impor diesel dari Rusia—yang diperkirakan mencakup 1,8 juta ton dalam tiga bulan pertama—hanya mampu memenuhi konsumsi diesel harian Amerika Serikat (sekitar 4,1 juta barel per hari) untuk waktu tiga setengah hari saja. Bagi Bloomberg, langkah ini menciptakan efek bumerang geopolitik yang besar tanpa memberikan penurunan harga yang benar-benar signifikan dalam jangka panjang.
Kendati demikian, analisis dari The Jason Angle memberikan sudut pandang berbeda. Komoditas vital seperti diesel bekerja sangat sensitif terhadap ekspektasi psikologis pasar. Ketika pasar meyakini akan ada pasokan masuk, harga berjangka akan segera melunak. Lebih jauh lagi, kesepakatan ini mencerminkan kalkulasi strategis jangka panjang Trump. Trump memandang tantangan geopolitik terbesar AS yang sejati adalah Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dengan memberikan insentif ekonomi kepada Moskow, Trump berupaya membuka celah diplomasi untuk merenggangkan ketergantungan Rusia terhadap Beijing pasca-perang.
Menghancurkan Mahkamah Den Haag “Bata demi Bata”
Sementara gelombang kejutan diplomasi solar belum mereda, Washington mengayunkan gada hukum internasionalnya ke Den Haag. Pada hari yang sama, Menlu AS Marco Rubio mengumumkan pengenaan sanksi komprehensif tingkat tertinggi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Melalui keputusan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS, lembaga ICC secara resmi dimasukkan ke dalam daftar hitam Specially Designated Nationals (SDN). Langkah ini merupakan eksekusi dari Perintah Eksekutif (Executive Order) yang ditandatangani Trump pada 6 Februari 2025 .
Hukuman finansial yang dijatuhkan sangat mematikan. Seluruh aset ICC yang berada dalam yurisdiksi AS dibekukan total. Seluruh warga negara dan perusahaan AS dilarang keras melakukan transaksi apa pun dengan ICC . Yang paling mengerikan adalah mekanis sanksi sekunder (secondary sanctions): perusahaan asing mana pun yang memberikan layanan teknis, keuangan, atau infrastruktur kepada ICC akan langsung diputus dari sistem transaksi Dolar AS dan diisolasi dari pasar keuangan global. Dalam dunia perbankan internasional, sanksi sekunder ini setara dengan “hukuman mati finansial”. Akibat ancaman sanksi ini, raksasa asuransi Prancis AXA Group dilaporkan langsung memutuskan hubungan kerja sama dengan ICC .
Dua alasan utama mendorong kemarahan Washington. Pertama, keberanian jaksa penuntut ICC menyelidiki dugaan kejahatan perang personel militer AS di Afghanistan. Kedua, pemicu paling krusial: keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan (arrest warrant) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.
Menlu AS Marco Rubio menyampaikan pidato dengan nada tajam meluas. “Para ‘pakar’ globalis berada jauh di seberang lautan dan mereka tidak peduli dengan pendapat warga negara Amerika,” cetus Rubio. “Mereka bahkan ingin memenjarakan tentara Amerika yang membela negara, agen patroli perbatasan, dan pemimpin terpilih kita. AS tidak bergabung dengan pengadilan ini; kita tidak membutuhkannya, dan kita tidak menginginkannya!”
Gedung Putih memberikan masa tenggang (buffer period) selama 180 hari hingga 7 April 2027 melalui empat lisensi umum OFAC . Namun, Rubio memberi peringatan keras bahwa masa tenggang ini adalah kesempatan bagi negara-negara sekutu di ICC untuk “secara permanen menghentikan ancaman terhadap kedaulatan AS” . Jika sekutu tidak bertindak, Rubio menegaskan bahwa AS akan terus memperketat sanksi hingga ICC diruntuhkan “bata demi bata” ****.
Langkah radikal AS ini bertumpu pada landasan hukum lama yang disahkan sejak era Presiden George W. Bush pada 2002, yakni American Servicemembers Protection Act. Di kalangan diplomatik internasional, undang-undang ini populer dengan julukan “Hague Invasion Act” (Undang-Undang Invasi Den Haag). Pasal 2008 dalam undang-undang tersebut secara eksplisit memberi wewenang kepada Presiden AS untuk menggunakan “segala sarana yang diperlukan dan tepat”—termasuk kekuatan militer—guna membebaskan personel AS atau sekutu yang ditahan oleh ICC.
Dilema Eropa dan “Opsi Nuklir” yang Lumpuh
Tindakan sewenang-wenang AS ini melempar negara-negara Eropa ke dalam kepanikan diplomatik. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berusaha meredakan situasi dengan menyebut masa tenggang 180 hari sebagai “jendela diplomasi”. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra mengecam sanksi AS sebagai “langkah yang menyedihkan” (sad step) dan menyatakan Belanda siap menggunakan apa yang disebutnya “opsi nuklir” untuk melawan AS .
Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib mendesak Uni Eropa agar segera mengaktifkan Blocking Statute (Undang-Undang Pemblokiran UE tahun 1996) demi melindungi staf dan operasional ICC dari sanksi ekstrateritorial AS. Delapan negara anggota utama ICC—Kanada, Denmark, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Belanda, dan Inggris—bahkan menerbitkan pernyataan bersama yang mengekspresikan “penyesalan dan penolakan keras” terhadap tindakan Washington.
Namun, para pakar hukum internasional menilai “opsi nuklir” maupun Blocking Statute Eropa sejatinya ompong di hadapan kekuatan finansial Dolar AS. Operasional ICC membutuhkan lalu lintas transfer bank, layanan cloud, dan perangkat lunak dari raksasa teknologi Silicon Valley. Bagi bank-bank korporasi dan perusahaan swasta Eropa, risiko terkena sanksi Dolar AS jauh lebih menakutkan daripada denda dari Uni Eropa.
Epilog: Wajah Baru Geopolitik Transaksional
Dua peristiwa besar yang terjadi pada awal Oktober 2026 ini membeberkan realitas baru tatanan dunia. Era di mana norma multilateral dan kepatuhan hukum internasional menjadi panglima tampak bertekuk lutut di hadapan doktrin Power Politics dan politik transaksional “America First” yang diusung Donald Trump.
Dari urusan bahan bakar diesel hingga pembekuan lembaga peradilan dunia di Den Haag, Washington mengirimkan sinyal yang tak terbantahkan. Seperti yang dirangkum dalam analisis The Jason Angle, sebuah konsep globalisasi dan tatanan hukum tanpa dukungan negara adidaya yang kuat ternyata tak lebih dari bangunan rapuh di atas pasir. Di tengah pusaran geopolitik yang kian pragmatis ini, dunia kini menyaksikan betapa kedaulatan nasional dan kepentingan ekonomi domestik dapat dengan mudah melindas norma-norma internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun.
