Sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan memperkuat kemampuan Kanada dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu asing yang terlibat dalam korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia telah disahkan oleh House of Commons (DPR Kanada)
EtIndonesia.com Rancangan Undang-Undang C-219, yang berjudul Sergei Magnitsky International Anti-Corruption and Human Rights Act (Undang-Undang Internasional Sergei Magnitsky tentang Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia), diperkenalkan pada September 2025 oleh anggota parlemen dari Partai Konservatif, James Bezan.
RUU itu disahkan pada pembacaan ketiga di House of Commons pada 8 Oktober. Namun, RUU itu masih harus disetujui Senat Kanada dan memperoleh persetujuan kerajaan (royal assent) sebelum resmi menjadi undang-undang.
RUU tersebut mengusulkan perubahan terhadap Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act tahun 2017, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sergei Magnitsky. Undang-undang itu juga diperjuangkan oleh Bezan, serta sejumlah ketentuan dalam beberapa undang-undang federal lainnya.
RUU ini memuat perluasan ketentuan mengenai pemberian sanksi dan penegakan hukum terhadap pejabat asing serta individu lainnya yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, represi lintas negara, dan korupsi.
“Undang-undang ini akan menyelaraskan Kanada dengan negara-negara sekutunya dalam menghormati warisan Sergei Magnitsky, yang memperjuangkan hak asasi manusia, memerangi korupsi, dan meminta pertanggungjawaban para pelaku melalui rezim sanksi yang menggunakan namanya,” kata Bezan dalam pernyataan pada 9 Oktober.
Selain mengubah Undang-Undang Magnitsky 2017, RUU tersebut juga mengamendemen Special Economic Measures Act (Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus), memberikan definisi hukum bagi istilah “represi lintas negara” dan “tahanan hati nurani” dalam sistem hukum Kanada, serta menetapkan tenggat waktu bagi pemerintah untuk menyita aset yang telah dibekukan. Aset tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan ancaman.
Represi lintas negara mengacu pada praktik pemerintah yang mengintimidasi, menjadikan individu sebagai sasaran, atau memaksa mereka di luar wilayah negaranya sendiri. Sementara itu, tahanan hati nurani merujuk pada individu yang dipenjara atau kehilangan kebebasannya dengan cara lain karena identitas atau keyakinan mereka.
— Jonathan Ren / The Epoch Times
Bezan menyampaikan terima kasih kepada sejumlah tokoh terkemuka yang memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk Bill Browder dan Vladimir Kara-Murza, atas kontribusi mereka dalam penyusunan undang-undang tersebut. Ia mengatakan bahwa undang-undang ini akan membantu memodernisasi kerangka penerapan sanksi Kanada.
“RUU C-219 sangat penting untuk memodernisasi mekanisme sanksi kita demi menghadapi tantangan di masa depan,” kata Bezan.
“Saya berharap dapat bekerja sama dengan rekan-rekan saya di Senat agar undang-undang ini segera disahkan.”
Pada Mei lalu, Bezan mengecam praktik represi lintas negara setelah terungkap bahwa pejabat Konsulat Tiongkok di Vancouver berupaya memengaruhi pejabat pemerintah kota agar menghentikan pertunjukan Shen Yun Performing Arts di sebuah teater milik pemerintah kota pada April 2026.
Shen Yun merupakan kelompok tari klasik Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat. Kelompok ini menampilkan tarian yang mengangkat kebudayaan tradisional Tiongkok sebelum era komunisme. Para senimannya merupakan praktisi Falun Gong, sebuah latihan spiritual yang telah mengalami penganiayaan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) sejak 1999.
Pertunjukan Shen Yun di Vancouver tetap berlangsung meskipun terjadi insiden tambahan berupa ancaman bom palsu yang kemudian ditelusuri berasal dari nomor telepon yang berbasis di Tiongkok. Ancaman serupa terhadap pertunjukan Shen Yun di Toronto sebelumnya menyebabkan enam pertunjukan pada awalnya dibatalkan.
Bezan mengatakan bahwa tindakan konsulat dalam upaya menghentikan pertunjukan Shen Yun merupakan penyalahgunaan kewenangan diplomatik.
“Itu merupakan penyalahgunaan wewenang sekaligus penyalahgunaan hak istimewa yang diberikan kepada mereka sebagai diplomat,” kata Bezan kepada NTD, media yang berafiliasi dengan The Epoch Times.
“Mari kita pastikan bahwa mereka semua dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang mereka lakukan terhadap rakyat Kanada.”
Berdasarkan data terbaru yang tersedia dari Kementerian Luar Negeri Kanada (Global Affairs Canada) per September tahun ini, Kanada telah memberlakukan 2.623 sanksi terhadap individu dan entitas Rusia, serta 553 sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan Ukraina, terutama pihak-pihak yang dinilai mendukung agresi Rusia terhadap Ukraina.
Berdasarkan data yang sama, Kanada juga telah menjatuhkan sanksi terhadap 502 individu dan entitas Iran.
Sumber: The Epoch Times
, diperkenalkan pada September 2025 oleh anggota parlemen dari Partai Konservatif, James Bezan. ){kind=link}