Interpol, organisasi polisi internasional, saat ini dipimpin oleh wakil menteri keamanan publik Tiongkok, Meng Hongwei.
Sejak terpilih sebagai kepala Interpol pada tahun 2016, rezim Komunis Tiongkok telah menggunakan Red Notice (pemberitahuan merah) Interpol untuk meningkatkan penindasan terhadap para pembangkang Tiongkok yang telah melarikan diri ke luar negeri serta mengganggu keluarga mereka di Tiongkok.
Pemberitahuan merah Interpol menginformasikan kepada semua 190 negara anggota bahwa seseorang dicari untuk diekstradisi berdasarkan keputusan pengadilan yang dibuat di negara tertentu atau oleh pengadilan internasional. Namun, Interpol tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Ye Ning, seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Washington, DC yang telah mewakili banyak kasus para pembangkang Tiongkok yang ditargetkan oleh Interpol, mengatakan kepada NTD, saudara media The Epoch Times, pada 13 Mei bahwa “pemberitahuan merah” adalah salah satu cara yang dengannya Rezim Tiongkok memperluas “model Beijing” ke dunia.
“Pemberitahuan merah sebenarnya adalah cara PKT [Partai Komunis Tiongkok] memperluas pengaruhnya dan manifestasi kediktatoran proletar jahatnya meluas ke negara lain,” kata Ye.
Dia mengatakan bahwa melalui upaya-upaya pengacara, Interpol telah menghapus sekitar 100 pemberitahuan merah untuk klien mereka.
Wei Jingsheng, seorang aktivis demokrasi Tiongkok di pengasingan di Amerika Serikat, mengatakan kepada Voice of America pada tanggal 4 Mei bahwa ia dan dua asistennya telah ditahan oleh polisi di Swiss pada 2006 karena pemberitahuan merah Interpol dikeluarkan untuk mereka. Wei berada di Swiss pada saat menghadiri Konferensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.
Pada bulan Januari, Human Rights Watch (HRW), sebuah LSM internasional yang mengadvokasi hak asasi manusia, merinci metode yang digunakan oleh rezim Tiongkok untuk mengganggu keluarga dan kerabat target-target Interpol.
“Polisi dan jaksa mengunjungi atau memanggil kerabat tanpa menyampaikan dokumen-dokumen legal apapun dan mengancam akan menahan mereka jika mereka gagal meyakinkan orang dalam pemberitahuan merah untuk kembali ke Tiongkok. Human Rights Watch mengidentifikasi setidaknya dua kasus di mana pihak berwenang secara resmi menangkap kerabat,” menurut pernyataan HRW.
Sophie Richardson, direktur HRW Tiongkok, menyatakan keprihatinannya dalam pernyataan pada September 2017 tentang penyalahgunaan pemberitahuan interpol merah oleh Tiongkok.
“Interpol mengklaim beroperasi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, tetapi Tiongkok telah menunjukkan keinginan untuk memanipulasi sistem tersebut,” katanya. “Dan dengan wakil menteri keamanan publik Tiongkok, sebuah agensi yang terkenal kejam, sebagai presiden, kredibilitas Interpol ada di garis depan.”
Kementerian Keamanan Publik Tiongkok sering kali ditugaskan untuk memantau dan menangkap para pembangkang, membubarkan protes-protes, dan tindakan lain untuk “menjaga stabilitas.” (ran)
ErabaruNews
