Ini mungkin terdengar seperti kata-kata yang berasal dari bos mafia: merusak target kita, dan jika tidak dapat menemukan mereka, temukan teman dan kerabat mereka. Tetapi ini justru kata-kata yang diucapkan oleh pejabat Partai Komunis Tiongkok ketika berbicara tentang bagaimana para pemohon petisi, warga biasa yang mengajukan banding ke otoritas Beijing tentang keluhan mereka, harus ditangani.
Hal ini terungkap dalam rekaman “stabilitas pemeliharaan” selama tiga menit, sebuah eufemisme untuk menekan ketidaksetujuan, pertemuan yang diadakan oleh pejabat lokal di Kota Wu’an di Provinsi Hebei Tiongkok utara, yang baru-baru ini bocor secara online, melaporkan Radio Free Asia (RFA) pada tanggal 15 Mei. Sementara tanggal pertemuan tersebut tidak diketahui, tiga orang teridentifikasi dalam rekaman tersebut, Guo, kepala pengadilan setempat; Li, kepala polisi kota; dan Han Baokui, ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) kota, sebuah badan penasihat.
Han adalah pembicara utama dalam rekaman tersebut. Dia melabeli para pemohon petisi secara kolektif sebagai orang yang “melawan Partai [Komunis Tiongkok] dan pemerintah.”
“Orang-orang yang bepergian ke Beijing dan orang-orang yang menghasut orang lain untuk pergi ke Beijing harus ditangani dengan keras,” kata Han dalam rekaman tersebut.
Han melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana hal itu harus dilakukan, mengatakan, “Karena orang-orang ini berkeinginan untuk menentang Partai [Komunis Tiongkok] dan pemerintah, kita pukul mereka.” Dan jika polisi tidak dapat melacak para pemohon ini, Han mengatakan kepada para pejabat di pertemuan tersebut “untuk mencari anggota keluarga dan teman-teman mereka.”
Mengajukan permohonan petisi ke otoritas pusat adalah tradisi yang berasal dari Tiongkok kuno, ketika warga melakukan perjalanan ke ibu kota dan memohon kepada pejabat istana kekaisaran sebagai upaya terakhir untuk mencari keadilan.
Sistem petisi semacam itu masih ada di Tiongkok modern, tetapi para pemohon terus-menerus menghadapi penangkapan dan pelecehan oleh para otoritas Komunis Tiongkok. Banyak pemohon akhirnya ditahan di penjara hitam di Beijing yang dikenal sebagai Jiujingzhuang.
Dalam rekaman tersebut, Han secara terbuka membanggakan tentang betapa mudahnya untuk melacak seseorang jika dia meninggalkan komentar online yang tidak menguntungkan bagi Partai. Akhirnya, Han mengatakan semuanya “harus dilakukan secara rahasia.”
Komentar Han memberi contoh bagaimana para pemohon diperlakukan dengan keras di Tiongkok.
“Pernyataannya mewakili sikap pemerintah pusat. Tidakkah Meng Jianzhu, [mantan] sekretaris partai Komisi Urusan Politik dan Hukum [sebelumnya mengendalikan seluruh aparat keamanan negara itu], pernah mengatakan stabilitas mengalahkan segalanya?” kata Jiang Jiawen, seorang aktivis hak asasi manusia terkenal dari utara Provinsi Liaoning Tiongkok dalam sebuah wawancara dengan NTD yang berbasis di New York.
Jiang menambahkan, “Para pemohon dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang pergi ke Beijing, telah dibebaskan dan kemudian dijebloskan ke penjara hitam.” Di provinsi-provinsi lain, seperti Shandong, Jilin, Liaoning, banyak pemohon diberikan hukuman yang panjang, menurut Jiang.
Tanpa aturan hukum yang benar, siapa pun yang tidak disetujui oleh Partai akan diadili secara tidak adil, menurut Li Jianfeng, seorang mantan hakim Tiongkok di Provinsi Fujian di Tiongkok pesisir.
Menurut RFA, Han sebelumnya adalah sekretaris partai dari kantor Komisi Urusan Politik dan Hukum setempat di Wu’an. Setelah “insiden 709,” ketika ratusan pengacara hak asasi manusia di seluruh Tiongkok ditangkap, ditahan, dan diinterogasi pada bulan Juli 2015, Han mengeluarkan perintah kepada asosiasi pengacara setempat untuk melakukan tugas “pemeliharaan stabilitas” – yang berarti membantu menindak para pengacara hak asasi manusia tersebut.
Rejim Tiongkok secara konsisten menghabiskan lebih banyak pengeluaran untuk mencegah perbedaan pendapat dibanding militernya. Pada tahun 2009, pembelanjaan “keamanan publik” melebihi anggaran pertahanan negara tersebut sebesar 87 miliar yuan (sekitar $14 miliar). Dari 2011 hingga 2013, tren yang sama mengikuti.
Dengan menodai para pemohon sebagai orang yang “menentang Partai dan pemerintah,” atau dengan kata lain, musuh-musuh negara, rezim Tiongkok dapat lebih baik mempertahankan kekuasaannya, kata Sui Muqing, seorang pengacara hak asasi manusia dari Guangzhou, sebuah kota besar di Tiongkok selatan, dalam wawancara dengan RFA.
“Negara otokratis ini memperkuat aparatus [politik ]nya dengan terus menciptakan musuh [baru],” kata Sui. (ran)
ErabaruNews
