WASHINGTON – Pemerintahan Trump mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemerintah AS telah mencapai kesepakatan untuk membuat perusahaan telekomunikasi Tiongkok ZTE kembali berbisnis setelah membayar denda signifikan dan membuat perubahan manajemen, kata seorang pembantu senior Kongres pada hari Jumat.
Presiden AS Donald Trump muncul untuk mengkonfirmasi kesepakatan tersebut dalam tweet pada tanggal 25 Mei. “Saya menutupnya kemudian membiarkannya dibuka kembali dengan jaminan keamanan tingkat tinggi, perubahan manajemen dan dewan pimpinan, harus membeli komponen-komponen AS dan membayar denda $1,3 Miliar.”
Kesepakatan yang dilaporkan yang melibatkan pembuat peralatan telekomunikasi terbesar kedua di Tiongkok tersebut menjadi perlawanan di Kongres, di mana Demokrat dan rekan-rekan Republik Trump menuduhnya tunduk karena tekanan dari Beijing untuk memberi ruang sebuah perusahaan diman pejabat AS telah peringatkan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap nasional keamanan AS.
Pada bulan April, ZTE dilarang membeli komponen teknologi AS karena melanggar ketentuan perjanjian yang telah ditandatangani karena melanggar sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara. Setelah ZTE membuat serangkaian perubahan, sekarang akan diizinkan untuk melanjutkan bisnis dengan perusahaan AS, termasuk pembuat chip Qualcomm.
Kesepakatan tersebut, sebelumnya dikomunikasikan pada para pejabat di Capitol Hill oleh Departemen Perdagangan, mengharuskan ZTE membayar denda yang cukup besar, menempatkan pejabat yang mematuhi AS di perusahaan tersebut, dan mengubah tim manajemennya, kata pembantu senior kongres tersebut.
Departemen Perdagangan kemudian akan mencabut perintah yang dikeluarkan pada bulan April yang mencegah ZTE membeli produk AS. ZTE telah menutup sebagian besar produksinya setelah putusan tersebut diumumkan.
Fox News mengatakan Trump telah mengatakan pada mereka pada 24 Mei bahwa dia telah merundingkan denda $1,3 milyar dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping dalam panggilan telepon.
ZTE, merupakan perusahaan terbuka namun pemegang saham terbesarnya adalah BUMN Tiongkok, setuju tahun lalu untuk membayar denda hampir $900 juta dan membuka pembukuannya untuk pemeriksaan AS. Hukuman itu dikeluarkan setelah perusahaan tersebut ditangkap telah melakukan pengiriman ilegal barang-barang teknologi AS ke Iran dan Korea Utara, dalam sebuah penyelidikan yang dilakukan pada masa pemerintahan Obama.
Perusahaan telah kehilangan lebih dari $3 miliar untuk melakukan bisnis dengan para pemasok AS, sejak larangan 15 April, menurut sumber yang akrab dengan masalah ini.
Trump sebelumnya telah melayangkan rencana untuk mendenda ZTE hingga $1,3 miliar dan menggoyang manajemennya karena pemerintahannya mempertimbangkan untuk mengembalikan hukuman yang lebih berat yang telah melumpuhkan perusahaan tersebut.
Menanggapi berita tentang kesepakatan administrasi dengan ZTE tersebut, Senator Republik Marco Rubio mentweet: “Ya, mereka sudah sepakat. Ini sangat bagus … untuk #ZTE & Tiongkok. #Tiongkok meremukkan perusahaan-perusahaan AS tanpa belas kasihan & mereka menggunakan perusahaan telekomunikasi ini untuk memata-matai & mencuri dari kita.”
Badan intelijen AS dan lembaga-lembaga penegak hukum AS memiliki kekhawatiran serius bahwa ZTE dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi Tiongkok lainnya menggunakan peralatan mereka untuk memata-matai warga AS.
Departemen Pertahanan AS juga telah berhenti menjual ponsel dan modem ZTE di toko-toko di pangkalan militernya, dengan alasan potensi risiko keamanan.
William Evanina, direktur pelaksana dari Pusat Kontraintelijen dan Keamanan Nasional, mengatakan pada sidang konfirmasi 15 Mei bahwa dia tidak akan menggunakan telepon ZTE atau merekomendasikan bahwa siapapun dalam posisi rawan dalam penggunaannya di pemerintahan.
Pejabat Tiongkok berusaha menarik mundur atas ZTE sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas untuk mencegah perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross dijadwalkan akan mengunjungi Tiongkok minggu depan untuk putaran pembicaraan berikutnya. Direktur legislatif Gedung Putih Marc Short mengatakan kepada PBS pada 25 Mei bahwa Ross “akan membuat pengumuman itu di hari berikutnya” tentang pemecahan masalah ZTE.
ZTE memerlukan komponen-komponen AS untuk ponsel dan peralatan jaringannya. Laporan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berafiliasi dengan rezim Tiongkok menemukan bahwa ZTE membeli 53 persen chip yang mereka gunakan untuk membuat produk mereka dari perusahaan-perusahaan Amerika, senilai $3,1 miliar.
Sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat ZTE tahun lalu, ia memecat empat karyawan senior.
Reuters melaporkan awal pekan ini mengutip sumber bahwa kesepakatan perdagangan yang diusulkan dengan Tiongkok akan mencabut larangan ZTE. Sebagai imbalannya, Tiongkok akan menghapus tarif di pertanian AS atau setuju untuk membeli lebih banyak produk pertanian dari Amerika Serikat. (ran)
ErabaruNews
