Sebelum Menteri Pertahanan AS Jenderal Jim Mattis mengunjungi Tiongkok minggu ini, dia telah membuat pernyataan publik yang sangat keras yang mengkritik kehadiran militer Tiongkok yang semakin meningkat di Laut China Selatan.
Dia diharapkan untuk membahas ini dan masalah diplomatik sulit lainnya yang telah meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Ketika dia bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada 27 Juni, Xi tidak mundur.
“Kami tidak bisa kehilangan satu inci pun dari wilayah yang ditinggalkan oleh leluhur kami,” kata televisi pemerintah Tiongkok mengutip Xi.
Mattis, sementara itu, mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan dengan Xi telah “sangat, sangat” bagus, tetapi tidak merinci.
Sebelumnya pada hari itu, Mattis juga bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, menteri pertahanan Tiongkok, Wei Fenghe, yang juga membuat posisi garis keras Tiongkok yang jelas mengenai Taiwan dan Laut China Selatan, menurut kementerian pertahanan.
Beijing melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam penggunaan kekuatan untuk menyatukan kembali dengan daratan, sementara Amerika Serikat baru-baru ini meningkatkan hubungan diplomatik dengan pulau demokrasi tersebut, telah mengecewakan Tiongkok.
Di Laut China Selatan, Tiongkok telah membuat klaim-klaim kedaulatan di beberapa pulau yang disengketakan tersebut, sembari membangun pulau buatan manusia di terumbu karang di wilayah itu. Amerika Serikat telah menantang klaim-klaim Tiongkok dengan melakukan latihan-latihan kebebasan navigasi (Freedom of Navigation – FON) keliling di area tersebut.
Tampaknya kedua belah pihak tidak berencana untuk mengalah dari pendirian-pendirian mereka, meskipun para pejabat pertahanan AS mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan tersebut secara umum positif dan jujur.
“Area pertikaian telah diidentifikasi tetapi tidak perlu bicara panjang lebar,” kata Randall Schriver, asisten sekretaris pertahanan untuk urusan keamanan Asia dan Pasifik, menambahkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang Laut China Selatan.
Mungkin tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika Mattis berada di Tiongkok, kapal induk Amerika USS Ronald Reagan dikerahkan pada 26 Juni untuk berpatroli di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Setelah itu, berlabuh di Teluk Manila, Filipina, di mana para pejabat angkatan laut dari kedua negara tersebut bertemu, menurut Associated Press.
Filipina telah menantang klaim Tiongkok di wilayah tersebut.
Sementara itu, para pejabat senior negara-negara ASEAN berkumpul di Kota Changsha, Tiongkok, untuk menandatangani deklarasi tentang Laut China Selatan. Atas kesimpulan pertemuan tersebut, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Lu Kang membuat kritik terselubung tentang Amerika Serikat saat membahas pertemuan ASEAN tersebut dengan para wartawan.
“Beberapa kekuatan eksternal telah mencoba apapun yang mereka bisa untuk mengotori perairan di Laut China Selatan,” katanya pada konferensi pers pada 28 Juni, mengklaim bahwa kebebasan navigasi belum mencapai kesepakatan menurut tindakan-tindakan Tiongkok. “Mereka harus menahan diri dari mengaduk masalah dari sesuatu yang tidak ada.”
Pada tanggal 25 Juni, Taipei Times melaporkan bahwa Angkatan Laut AS telah mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam misi pelatihan di Kepulauan Solomon yang melibatkan personil medis militer, yang akan diadakan pada bulan Agustus.
Mengutip seorang pejabat senior Taiwan yang tidak disebutkan namanya, surat kabar itu mengatakan bahwa misinya adalah untuk mensimulasikan peristiwa bencana alam di wilayah Pasifik Selatan.
Ini sangat berbeda dengan langkah Amerika Serikat untuk membatalkan undangannya untuk Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan angkatan laut gabungan yang diselenggarakan AS di Samudera Pasifik, yang dimulai pada 27 Juni sementara Mattis masih berada di Tiongkok. Alasan Amerika Serikat untuk membatalkan undangan Tiongkok adalah bahwa aktivitas rezim tersebut atas Laut China Selatan bertentangan dengan stabilitas di wilayah tersebut.
Kongres AS juga baru-baru ini mengeluarkan anggaran pertahanan terbaru, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, yang memiliki ketentuan yang mendorong militer AS untuk berpartisipasi dalam latihan militer dengan Taiwan. (ran)
ErabaruNews
