Pengumuman baru-baru ini dari asosiasi pengacara Tiongkok mengungkapkan bahwa rejim Tiongkok sekarang akan mencengkeram pengacara dengan tali ketat.
All China Lawyers Association (ACLA), sebuah asosiasi pengacara yang dikendalikan negara yang didirikan pada tahun 1986 di bawah otoritas Kementerian Kehakiman, mengadakan pertemuan nasional kesembilan pada 1 Juli. Pertemuan tersebut diselenggarakan setiap empat tahun, terutama untuk tujuan memilih kepemimpinan yang baru untuk menjalankan asosiasi tersebut.
Saat ini, asosiasi tersebut dipimpin oleh Wang Junfeng, seorang pengacara dan mantan delegasi untuk Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), badan penasihat politik kepada pemerintah pusat yang sebagian besar sebagai penghias.
Tahun ini, asosiasi tersebut telah membuat perubahan terhadap piagamnya dengan menambahkan ideologi Partai, menurut posting tanggal 2 Juli di situs web ACLA.
Piagam baru tersebut sekarang memasukan prinsip bahwa “sosialisme dengan karakteristik Tiongkok di era baru di bawah pemimpin Tiongkok Xi Jinping” akan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengacara anggotanya. Selain itu, anggota harus “menjunjung tinggi kewenangan dari otoritas-otoritas pusat dengan Xi Jinping sebagai pemimpin inti.”
Dengan kata lain, piagam tersebut menyerukan pada para pengacara anggota untuk mengikuti doktrin partai Xi, yang diabadikan ke dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok pada bulan Oktober 2017 selama Kongres Rakyat Nasional ke-19. Xi adalah satu-satunya pemimpin selain dari Mao Zedong yang namanya melekat pada ideologi dalam konstitusi Partai saat masih berkuasa.
Keputusan asosiasi pengacara tersebut memasukkan ketentuan ini dalam piagam mereka adalah meningkatnya kontrol Partai atas profesi hukum tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pengacara telah menjadi target penganiayaan oleh rezim Tiongkok karena pekerjaan mereka untuk klien-klien yang dilecehkan oleh otoritas Tiongkok, terutama pada bulan Juli 2015 ketika ratusan ditangkap di seluruh negara dalam upaya untuk mengintimidasi mereka untuk tidak bersuara.
Berbicara pada pertemuan tersebut, Fu Zhenghua, menteri kehakiman Tiongkok, menegaskan bahwa pengacara harus mengikuti garis Partai: anggota pengacara harus “mendengarkan Partai” dan “mengikuti Partai,” katanya, menambahkan bahwa individu-individu yang membuat “ucapan tidak pantas” yang dapat mempengaruhi seluruh profesi juga akan dilarang keras.
Para pengkritik rezim Tiongkok yang lantang, seperti pengacara hak asasi manusia Wang Yu dan Jiang Tianyong, telah ditangkap dan ditahan beberapa kali.
“Ini adalah langkah mundur untuk demokrasi di Tiongkok,” kata Zou Huili, seorang pengacara Tiongkok, dalam wawancara dengan Radio Free Asia (RFA) tentang perubahan piagam baru tersebut.
Peng Yonghe, seorang pengacara yang berbasis di Shanghai, menjelaskan bahwa di Tiongkok, di mana “Partai Komunis mendikte semua aspek masyarakat” dan tidak ada pemisahan kekuasaan yang sebenarnya, konflik-konflik yang berhubungan erat antara aturan hukum dan ideologi politik dipandang sebagai ancaman terhadap aturan Partai.
Pada 2 Juli, media pemerintah Tiongkok, Xinhua, melaporkan bahwa semakin banyak pengacara menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT), mengutip data yang diberikan oleh ALCA pada pertemuan di bulan Februari.
Hingga akhir tahun 2017, ada lebih dari 365.000 pengacara di Tiongkok, di antaranya 117.000 adalah anggota PKT. Itu merupakan peningkatan 11,5 persen dan 18,2 persen, masing-masing, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Saat ini, komite-komite Partai telah dibentuk di asosiasi pengacara lokal di 31 provinsi, wilayah, dan kotamadya, menurut Xinhua. Komite-komite ini dibentuk di tempat kerja, organisasi, dan sekolah untuk memantau kegiatan warga dan memastikan mereka mengikuti kebijakan Partai. (ran)
ErabaruNews
