WASHINGTON — Tiongkok mengeksploitasi keterbukaan jaringan inovasi AS, dari Silicon Valley hingga universitas-universitas negeri itu, namun Amerika Serikat mungkin masih meremehkan skala ancaman Tiongkok, kata para ahli memperingatkan.
“Terjadi perang nyata,” kata James Phillips, ketua dan CEO dari NanoMech, Inc., pada sidang kongres berjudul “Ancaman Tiongkok terhadap Pemerintahan Amerika dan Penelitian Sektor Swasta dan Kepemimpinan Inovasi.”
“Ini adalah perang siber (cyber), tidak seperti sebelumnya, di mana mereka menyerang Amerika Serikat setiap hari, mencoba mengambil alih Amerika Serikat dalam semua hal teknologi sains kita.”
NanoMech, perusahaan nanomanufaktur terkemuka yang berbasis di Arkansas, sering menjadi target serangan siber. Baru-baru ini, FBI memperingatkan perusahaan tersebut bahwa ia adalah firewall paling terpukul kedua oleh milisi siber Tiongkok di Amerika Serikat bagian selatan.
“Sementara saya kira kita bisa menganggap ini sebagai pujian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi superior kita, kita bergerak cepat untuk meredam upaya ini sebelum mendapat peluang untuk berhasil,” kata Phillips.
Perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan firewallnya.
“Semua orang melihat militer, semua orang melihat Rusia,” kata Phillips, mengacu pada laporan media tentang pertemuan puncak Trump-Putin di Helsinki.
Dia mengatakan pemerintahan Amerika sebagai pemimpin ekonomi dunia akan berakhir jika tidak memberi perhatian pada Tiongkok.
“Ketika PDB melampaui Amerika, Tiongkok akan mendominasi dunia secara ekonomi dengan selisih jauh lebih banyak daripada yang dimiliki Amerika Serikat dan pada titik itu, Tiongkok akan berada dalam kendali penuh,” katanya.
Rejim Tiongkok meluncurkan cetak biru 2025 tiga tahun lalu, mengumumkan tujuan mencapai dominasi pada tahun 2025 di 10 industri teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi canggih, robotika dan peralatan mesin otomatis, dan pesawat terbang.
Untuk mewujudkan ambisi ekonominya, rezim tersebut telah menggunakan berbagai taktik termasuk spionase industri, pencurian siber, memaksa usaha patungan sebagai pertukaran untuk akses pasar, dan akuisisi perusahaan-perusahaan asing untuk mencapai teknologi-teknologi sensitif.
Modal Besar
Perusahaan milik negara Tiongkok (BUMN) mengendalikan sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi, telekomunikasi, dan penerbangan. Rezim menghabiskan ratusan miliar dolar untuk mendukung monopoli-monopolinya.
“Akses mereka ke modal murah dan input yang tidak mahal sangat tidak tersedia bagi saingan internasional mereka,” kata Michael Pillsbury, direktur Pusat Strategi Tiongkok di Hudson Institute, dalam kesaksiannya.
Untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing, para pemimpin Tiongkok dapat mendanai BUMN melalui cadangan devisa yang sangat besar. Dari tahun 1985 hingga 2005, Tiongkok menghabiskan $300 miliar untuk mendukung perusahaan-perusahaan terbuka terbesar, menurut Pillsbury.
Menurut laporan baru-baru ini oleh kantor Perwakilan Perdagangan AS, Tiongkok terus melindungi industri-industrinya dengan subsidi domestik yang berlebihan, penimbunan barang-barang, dan pajak diskriminatif. Semua tindakan ini melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia.
Tidak bermain dengan aturan menghasilkan keuntungan, kata Pillsbury.
Tiongkok memperluas pangsa pasarnya dalam dekade terakhir dan melampaui para pesaingnya di industri-industri utama seperti baja, suku cadang mobil, pembuatan kaca, dan produksi kertas.
“Tiongkok bergeser dari pengimpor baja pada tahun 2000 menjadi produsen dan eksportir terbesar dunia, sebesar 40 persen dari pasar global,” katanya.
Skala investasi Tiongkok di perusahaan-perusahaan teknologi tahap permulaan AS juga mengkhawatirkan
“Partisipasi Tiongkok dalam pembiayaan transaksi ventura berada pada tingkat rekor 16 persen dari semua transaksi usaha yang dibiayai pada tahun 2015 dan tetap pada 10 persen pada tahun 2016 dan 11 persen dalam sepuluh bulan pertama tahun 2017. Ini memprihatinkan,” kata Michael Brown, mantan CEO Symantec Corporation mengatakan dalam kesaksiannya.
Brown melakukan penelitian tentang bagaimana Tiongkok mentransfer teknologi melalui investasi di perusahaan-perusahaan tahap awal untuk Departemen Pertahanan dan menemukan bahwa lebih dari 500 entitas berbasis Tiongkok atau berafiliasi telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan tahap permulaan AS tahun lalu.
Perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok juga sering menjadi sasaran spionase industri.
American Superconductor, perusahaan teknologi energi AS, adalah korban baru-baru ini. Perusahaan tersebut bermitra dengan perusahaan lokal, Sinovel, untuk mengakses pasar turbin angin Tiongkok. Sinovel menggunakan salah satu karyawan Superkonduktor Amerika sebagai mata-mata orang dalam dan mencuri kode perangkat lunak kontrolnya. Akibatnya, perusahaan AS kehilangan lebih dari $350 juta dalam pendapatan dan $1 miliar dalam ekuitas. Ia juga harus mem-PHK ratusan karyawan.
Menargetkan Universitas
Mengendalikan universitas-universitas dan laboratorium Amerika telah menjadi sasaran spionase Tiongkok dan serangan siber, menurut para ahli.
“Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah gangguan yang menargetkan universitas yang terlibat dalam penelitian sensitif atau militer, termasuk Penn State dan Universitas Virginia,” Elsa Kania, seorang asisten di Pusat Keamanan Amerika Baru, mengatakan selama sidang.
Dia mengklaim universitas adalah target yang mudah karena mereka sedikit memperhatikan keamanan siber.
Rezim Tiongkok juga menargetkan para pebakat dan menggunakan mahasiswa-mahasiswa Tiongkok dengan menempatkan mereka di wilayah penelitian sensitif AS, kata Brown.
Menurut Brown, sepertiga dari semua mahasiswa asing di Amerika Serikat adalah warga negara asing Tiongkok. Lingkungan akademik di Amerika Serikat sangat terbuka dan karenanya beberapa mahasiswa ini memiliki akses ke penelitian-penelitian sensitif yang didanai oleh militer AS, katanya.
Untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh investasi Tiongkok di Amerika Serikat, anggota parlemen baru-baru ini mengeluarkan RUU bipartisan untuk mereformasi pengawasan dan otoritas Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), komite antar-lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai ancaman terhadap keamanan nasional yang ditimbulkan oleh jenis-jenis investasi asing tertentu.
RUU baru tersebut merupakan langkah penting, menurut para ahli, karena akan memungkinkan pemerintah AS untuk meneliti berbagai kesepakatan yang lebih besar. Presiden Donald Trump mendesak Kongres untuk memberlakukan RUU itu dengan cepat.
Pillsbury berkata, “Ini jelas merupakan masalah keamanan nasional yang bersifat bipartisan. … Kita telah membuat awal yang baik menuju strategi baru terhadap Tiongkok, tetapi kita mungkin masih meremehkan masalah tersebut dan penolakan Tiongkok untuk berubah.” (ran)
ErabaruNews
