Sekretaris Negara Mike Pompeo mengatakan pada 20 Juli bahwa ketika Amerika Serikat sedang berkomitmen untuk mempertahankan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara sampai mereka membongkar persenjataan nuklirnya, beberapa negara telah melanggar sanksi-sanksi yang telah disepakati dengan memberikan minyak kepada rezim nakal tersebut di atas dan melampaui apa yang diperbolehkan.
Berbicara di New York pada hari Jumat, ia memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB dalam perjalanannya ke Korea Utara awal bulan ini. Dia juga bertemu dengan duta besar Korea Selatan untuk AS dan menteri luar negeri Jepang di Misi Korea Selatan untuk PBB
Pada jumpa pers bersama dengan duta besar AS untuk PBB, Nikki Hayley, Pompeo mengatakan bahwa mereka akan terus menekan negara-negara lain untuk menegakkan sanksi-sanksi tersebut sampai Korea Utara memenuhi janji-janjinya.
“Kita juga harus menindak tegas bentuk-bentuk penghindaran sanksi-sanksi lainnya, termasuk penyelundupan batu bara lewat laut, penyelundupan melalui perbatasan darat, dan kehadiran pekerja tamu Korea Utara di negara-negara tertentu,” katanya. “Pencurian siber Korea Utara dan kegiatan kriminal lainnya juga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi rezim, dan mereka harus dihentikan.”
Amerika Serikat mencoba untuk menghentikan pengiriman lebih lanjut produk-produk minyak olahan ke Korea Utara, tetapi tindakan itu diblokir oleh Rusia dan Tiongkok, yang juga anggota Dewan Keamanan PBB, Hayley mengatakan.
“Bagi Tiongkok dan Rusia untuk memblokirnya, apa yang mereka katakan kepada kita?” katanya. “Apakah mereka mengatakan kepada kita bahwa mereka ingin terus memasok minyak ini?”
Baik dia maupun Pompeo tidak menyebutkan negara-negara yang dituduh telah melanggar sanksi-sanksi tersebut, tetapi Hayley mengatakan mereka memiliki gambar pengiriman dari kapal ke kapal minyak murni secara ilegal, cara utama Korea Utara menghindari sanksi-sanksi tersebut, kata Pompeo.
“Transfer ini terjadi setidaknya 89 kali dalam lima bulan pertama tahun ini dan terus terjadi. Amerika Serikat mengingatkan setiap negara anggota PBB tentang tanggung jawabnya untuk menghentikan pengiriman ilegal dari kapal ke kapal, dan kita mendesak mereka untuk meningkatkan upaya penegakan hukum mereka juga,” katanya.
Pada bulan Februari, pemerintah AS merilis laporan yang mendaftar 27 bisnis yang katanya terlibat dalam memasok minyak secara ilegal ke Korea Utara, sebagian besar melalui pengiriman dari kapal ke kapal. Negara-negara dimana kapal-kapal tersebut berbendera, terdaftar, atau tertangkap adalah Korea Utara, Tiongkok, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Kepulauan Marshall, Tanzania, Panama, dan Komoro.
Mengutip sebuah sumber yang berbasis di Tiongkok, surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo, melaporkan pada hari Kamis bahwa Tiongkok telah hampir dua kali lipat ekspor minyak mentah ke Korea Utara sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkunjung ke sana pada bulan Juni.
Laporan tersebut mengikuti pernyataan Presiden Trump, yang mengatakan bahwa Tiongkok mungkin melonggarkan perbatasannya sehubungan dengan Korea Utara, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat internasional bahwa Tiongkok dapat memberi Korea Utara sumber hidup yang akan menjegal upaya-upaya internasional untuk denuklirisasi.
“Tiongkok harus terus menjadi kuat & ketat di Perbatasan Korea Utara sampai kesepakatan dibuat,” dia tulis di twitternya pada bulan Mei. “Kata-kata tersebut adalah bahwa baru-baru ini Perbatasan itu telah menjadi lebih berpori [mudah ditembus] dan lebih banyak lagi yang disaring.”
Setelah kunjungan Pompeo ke Korea Utara awal bulan ini, seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dalam kementerian luar negeri dikutip oleh KCNA yang dikelola negara mengatakan bahwa Amerika Serikat menggunakan taktik “seperti gangster” untuk membuat Korea Utara menghentikan program nuklirnya, menambahkan bahwa Sikap Amerika Serikat “sangat mengganggu.”
Pomeo telah berulang kali menolak pernyataan-pernyataan tersebut, dan Trump telah mengatakan mereka mungkin telah dihasut oleh Tiongkok, yang sedang menderita dari tarif-tarif AS yang baru-baru ini dikenakan pada barang-barang Tiongkok. (ran)
ErabaruNews
