WELLINGTON / SYDNEY — Negara kecil bagian Mikronesia Nauru menuntut permintaan maaf resmi dari Tiongkok setelah perselisihan dengan perwakilan Tiongkok di Forum Kepulauan Pasifik pekan ini telah membawa ketegangan dengan Beijing ke permukaan atas dukungannya untuk Taiwan.
Nauru, sebuah negara kepulauan yang berpenduduk sekitar 12.000 jiwa, menjadi tuan rumah bagi 18 negara Pasifik, ditambah delegasi dari negara-negara non anggota termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, untuk forum tersebut.
Pertengkaran tersebut terjadi pada 4 September, ketika Presiden Nauru Baron Waqa menolak memberi jalan setelah kepala delegasi Tiongkok, diplomat Du Qiwen, menuntut agar diizinkan berpidato sebelum Perdana Menteri Tuvalu.
Waqa menggambarkan utusan Tiongkok tersebut sebagai “sangat kurang ajar” dan “semena-mena” karena berbicara tidak pada giliran.
Nauru dan Tuvalu adalah dua dari enam negara Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang merupakan sumber utama ketegangan dengan Tiongkok. Tiongkok menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan, militer, dan mata uang sendiri yang dipilih secara demokratis, sebagai provinsi yang bertingkah yang suatu hari akan dipersatukan kembali dengan daratan, dengan kekerasan jika perlu.
Selama konferensi media yang diadakan setelah pertemuan para pemimpin di forum pada 5 September tersebut, presiden Nauru ditanya apakah dia akan meminta permintaan maaf secara resmi dari Tiongkok atas perilaku utusannya.
“Kami akan melangkah lebih jauh dari itu, saya katakan kami tidak hanya akan meminta permintaan maaf, kami akan benar-benar mengadakan forum untuk melakukan itu … dan di samping itu dengan usaha sendiri dan kami bahkan akan membawanya ke PBB,” kata Waqa.
“Tidak mengapa mereka besar, mereka adalah mitra-mitra kami, mereka seharusnya tidak meremehkan kami,” tambahnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyalahkan Taiwan.
“Saya ingin memperingatkan Nauru dan pengatur di balik pertunjukan ini agar dalam menghadapi tren historis yang luas dari prinsip ‘satu Tiongkok’, mereka harus segera berhenti menciptakan keributan tanpa alasan dan apalagi mengundang penghinaan.”
Dalam upaya untuk mendelegitimasi Taiwan, Beijing telah menekan negara-negara lain untuk hanya mengakui “satu Tiongkok”: satu hal yang diperintahkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Tabloid yang dikelola negara Tiongkok, Global Times, mengatakan dalam sebuah editorial bahwa perselisihan tersebut terkait dengan pengakuan Nauru terhadap Taiwan.
“Taiwan sebaiknya tidak berharap masih ada kesempatan untuk “diplomasi”-nya hanya karena tindakan Nauru,” kata surat kabar itu pada 6 September.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Andrew Lee mengatakan kepada Reuters dalam pernyataan tertulis bahwa itu adalah “etika dasar” untuk menghormati pengaturan yang dibuat oleh negara tuan rumah dalam konferensi internasional.
Kementerian juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Nauru, katanya.
Waqa mengatakan bahwa ia tidak mengijinkan Tiongkok berbicara, karena protokol telah menentukan peraturan agar ia mengizinkan para perdana menteri dan para menteri untuk berbicara di depan para diplomat.
“Saya harus kuat di sini karena tidak seorang pun yang datang dan mendikte hal-hal untuk kami,” kata Waqa. “Ini tentang cara mereka memperlakukan kami, mereka bukan teman kami. Mereka hanya menggunakan kami untuk tujuan mereka sendiri, untuk keinginan mereka sendiri.”
Forum ini akan berakhir pada 6 September.
Tiongkok telah menjadi salah satu pemain ekonomi dominan di Pasifik, menghabiskan miliaran dolar dalam perdagangan, investasi, bantuan, dan pariwisata di wilayah yang telah lama dianggap Australia sebagai “halaman belakang.”
Pinjaman Tiongkok ke wilayah tersebut telah melonjak dari hampir nol hingga $1,3 miliar selama dekade terakhir, memicu kekhawatiran bahwa negara-negara kecil dapat menjadi terlalu terbebani dan memiliki banyak utang.
Tuvalu ditetapkan menjadi tuan rumah Forum Pulau Pasifik pada tahun 2019. Waqa mengatakan beberapa negara telah menyarankan untuk mengubah aturan sekitar acara-acara forum seperti apa yang negara-negara dengan status “mitra dialog”, termasuk Tiongkok, akan diizinkan untuk berbicara. (ran)
