Epochtimes.id- Pengadilan Mesir telah memvonis mati 75 orang termasuk para pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin yang dilarang. Vonis ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam aksi protes 2013 silam.
Vonis terkait kasus yang melibatkan 739 terdakwa yang didakwa mulai dari pembunuhan hingga merusak properti. Putusan yang sama, Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pimpinan Ikhwan, Mohammed Badie, dan 46 lainnya pada 8 September.
Hukum Gantung
Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa 75 orang yang dijatuhi hukuman mati akan digantung.
Mereka yang dijatuhi hukuman mati termasuk Essam al-Erian dan Mohamed Beltagi, pemimpin Ikhwanul Muslimin, dan tokoh terkemuka Safwat Higazi.
Mahmoud Abu Zeid, seorang jurnalis foto yang dikenal sebagai “Shawkan,” menerima lima tahun penjara, yang berarti ia akan bebas dalam waktu dekat.
Aksi protes digelar oleh pendukung Mohamed Morsi, seorang partisan Ikhwanul Muslimin yang menjadi presiden Mesir pada tahun 2012 tetapi digulingkan setahun kemudian oleh militer, kemudian Mesir dipimpin oleh Presiden Abdel-Fattah el-Sisi.
Setidaknya 600 orang tewas ketika pasukan keamanan membubarkan unjuk rasa pada Agustus 2013.
Penyelidikan
Ikhwanul Muslimin ditunjuk oleh otoritas Mesir sebagai organisasi teroris pada Desember 2013 seperti dilaporkan Mesir Today. Penetapan itu juga telah dipertimbangkan oleh Kongres AS.
Investigasi terhadap protes yang disimpulkan pada bulan September 2015 oleh pemerintah yang mengatakan pemimpin Ikhwan bertanggung jawab atas kekerasan menewaskan ratusan orang.
Pihak berwenang menyalahkan IM atas kematian, mengklaim ada sejumlah insiden kekerasan yang dimulai oleh Ikhwan hingga mengarah aksi protes.
Seorang saksi mengatakan pada Independent bahwa kekerasan yang terjadi saat ini dikenal sebagai pembantaian Rabaa.
“Kekerasan itu pada tingkat yang sama sekali baru – tidak seperti yang pernah saya lihat sebelumnya,” kata Ibrahim Halawa, seorang warga Irlandia yang baru berusia 17 tahun ketika pembantaian Rabaa terjadi.
“Saya belum pernah melihat begitu banyak pembunuhan dalam hidup saya,” ujarnya.
Pegiat HAM Kritik Pasukan Keamanan
Kelompok hak asasi manusia telah mengkritik persidangan serta respon keamanan pada tahun 2013. Kelompok ini menyalahkan pemerintah atas pembunuhan tersebut.
“Kalimat-kalimat ini dijatuhkan dalam pengadilan massal yang memalukan lebih dari 700 orang, dan kami mengutuk keputusan hari ini dalam istilah yang paling kuat. Hukuman mati tidak boleh menjadi pilihan dalam keadaan apa pun,” kata Direktur Kampanye Afrika Utara di Amnesty International, Najia Bounaim, dalam sebuah pernyataan.
“Fakta bahwa tidak seorang pun perwira polisi telah diseret untuk bertanggung jawab atas pembunuhan sedikitnya 900 orang dalam protes Rabaa dan Nahda menunjukkan apa yang mengejek keadilan dari persidangan ini,” tambahnya.
“Otoritas Mesir seharusnya merasa malu. Kami menuntut pengadilan ulang di pengadilan yang tidak memihak dan sepenuhnya menghormati hak atas pengadilan yang adil untuk semua terdakwa, tanpa bantuan hukuman mati,” ujarnya.
Human Rights Watch juga mengkritik pemerintah Mesir karena gagal mengajukan tuntutan terhadap pasukan keamanan yang terlibat dalam aksi protes.
Kelompok ini menyatakan bahwa Mesir baru-baru ini mengeluarkan undang-undang untuk mengimunisasi para perwira militer senior agar tidak ditanyai kemungkinan pelanggaran menyusul pelengseran Morsi. (asr)
The Associated Press berkontribusi pada laporan ini.
Dari NTD.tv
