oleh Xu Jian
Pada 23 September 2018, Maladewa mengadakan pemilihan umum dalam suasana dikritik masyarakat internasional. Lebih dari 260.000 orang warga Maladewa berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru.
Pemilu tersebut dianggap penting oleh masyarakat dan diawasi ketat oleh selain Tiongkok komunis, India, juga komunitas internasional.
Amerika Serikat dan Uni Eropa khawatir dengan pemilu kali ini, mengatakan bahwa jika mereka menemukan bahwa pemilu tidak menghasilkan perbaikan situasi demokrasi, maka mereka akan mengambil langkah yang tepat untuk menjatuhkan sanksi.
Dua orang kandidat presiden masing-masing adalah presiden yang masih menjabat Abdulla Yameen yang pro Tiongkok komunis, dan Ibrahim Mohamed Solih usungan Partai Demokrat Maladewa yang pro India dan Barat. Oleh karena itu, pemilihan ini sebenarnya adalah pemilihan perebutan pengaruh antara Tiongkok komunis dengan negara demokrasi utama dunia.
Pemilihan Presiden Maladewa yang kontroversial
Pemilihan umum dilakukan mulai Minggu pukul 08:00 waktu setempat. Koalisi oposisi mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Maladewa sebenarnya hanya bekerja untuk Abdulla Yameen Komisi tidak memungkinkan pengamat untuk memverifikasi suara individu, yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan penghitungan suara yang berskala besar.
Organisasi Hak Asasi Manusia juga mengkritik tindakan pemerintah Yameen, kata Patricia Gossman, wakil direktur organisasi tersebut untuk urusan Asia, ia mengatakan : “Pihak berwenang Maladewa menahan kritikus, menyinggung media, dan menyalahgunakan Komisi Pemilihan untuk menghalangi kandidat oposisi untuk memastikan kemenangan buat Yameen”.
Sehari sebelum pemilu, polisi menggeledah kantor partai oposisi Maladewa yakni Partai Demokrat Maladewa tanpa surat perintah.
Pemerintahan Yameen sebelum juga dituduh melakukan korupsi. Menurut wartawan OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), sebuah organisasi pelaporan investigasi penuh waktu yang mengkhususkan diri dalam kejahatan terorganisir dan korupsi bahwa, pada tahun 2014 dan 2015, pemerintah Yameen telah menyewakan puluhan pulau kepada pengembang tanpa tender terbuka. Dia mengeluarkan tanpa tender publik untuk menyewa pengembang puluhan pulau-pulau, dan melakukan intervensi tidak semestinya terhadap sedikitnya 24 transaksi. Meskipun tuduhan tersebut dibatah oleh Yameen.
Kepulauan Maladewa telah terpengaruh oleh kekacauan politik. Pada bulan Februari tahun ini, Mahkamah Agung menolak keputusan pengadilan terhadap kesalahan yang dibuat sembilan orang tokoh oposisi, termasuk mantan Presiden Mohamed Nasheed yang digulingkan pada tahun 2012. Namun, setelah Presiden Yameen menyatakan keadaan darurat dan memerintahkan penangkapan terhadap kedua orang hakim, MA menarik keputusannya.
Sengketa India – Tiongkok melatar belangkangi
Maladewa terletak di jalur perdagangan strategis antara Timur Tengah dan Asia Tenggara dan secara tradisional merupakan bagian dari lingkup pengaruh India.
Namun sejak tahun 2014 Presiden Yameen bekerja sama dengan Beijing di bawah prakarsa One Belt One Road, investasi Tiongkok terus mengalir ke Maladewa, dan banyak turis asal Tiongkok datang ke Maladewa. Jika Yameen terpilih kembali, dapat dipastikan Maladewa akan bergerak lebih dekat ke lingkup pengaruh Tiongkok komunis.
Pihak oposisi Maladewa khawatir dengan jebakan utang dan memberi pengaruh yang lebih besar kepada Tiongkok komunis di Maladewa karena tindakan Presiden Yameen.
Proyek pelabuhan Tiongkok komunis di negara-negara sepanjang Samudra Hindia telah meningkatkan kekhawatiran India tentang eksistensi pengaruh kekuatan angkatan laut Tiongkok komunis di lingkup pengaruh India tradisional.
Tiongkok komunis telah menyediakan miliaran dolar untuk proyek-proyek infrastruktur besar di Pakistan dan Sri Lanka, dan mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan utama di negara-negara tersebut sebagai bagian dari perluasan pengaruh strategis dan pembukaan rute perdagangan baru di Samudera Hindia.
Perluasan pengaruh Tiongkok komunis telah membuat Amerika Serikat dan India bekerja sama lebih erat, dan Amerika Serikat juga menyerukan kepada sekutu lain, termasuk Australia dan Jepang untuk bersama-sama mengekang ekspansi pengaruh komunisme. (Sin/asr)
