ANALISIS BERITA
Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi langka terhadap departemen militer Tiongkok dan jenderal komandan departemen tersebut.
Kelakuan buruk mereka telah melanggar undang-undang AS tahun 2017, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang diberlakukan untuk menghukum Rusia karena ikut campur dalam pemilihan AS, agresi di Ukraina, dan keterlibatan dalam perang sipil Suriah. Setiap perusahaan atau individu yang ditemukan melakukan bisnis dengan salah satu dari daftar entitas yang terkait erat dengan pertahanan Rusia atau sektor intelijen skala luas dapat dikenai hukuman di bawah sanksi-sanksi tersebut.
Dengan demikian, Departemen Pengembangan Peralatan Tiongkok, sebuah cabang militer yang bertanggung jawab untuk pengadaan senjata, dan direkturnya, Letnan Jenderal Li Shangfu, ditemukan telah membeli peralatan militer dari sebuah entitas dalam daftar hitam tersebut: Rosoboronexport, eksportir senjata utama Rusia.
Tiongkok telah membeli 10 pesawat tempur SU-35 pada Desember 2017 dan peralatan yang terkait dengan system rudal permukaan ke udara S-400 pada Januari 2018, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Sanksi-sanksi tersebut, diumumkan pada 20 September, melarang Li dan lembaga tersebut melakukan transaksi moneter dalam yurisdiksi Amerika Serikat; Li juga akan diblokir dari mengakses properti atau aset apa pun di Amerika Serikat, selain itu dilarang mendapatkan visa.
Para pejabat Departemen Luar Negeri telah bersikeras bahwa sanksi tersebut ditujukan untuk Moskow, bukan Beijing. Namun implikasinya bagi Tiongkok adalah signifikan.
Sanksi tersebut mengindikasikan kepada Beijing bahwa Amerika Serikat tanpa ragu siap untuk menghukum pejabat-pejabat tingkat tinggi dan membekukan aset mereka di AS jika mereka melanggar peraturan-peraturan.
Pejabat tinggi di Tiongkok terkenal karena menyalurkan kekayaan yang mereka hasilkan, hampir tidak diragukan diperoleh melalui cara-cara korup, ke luar negeri untuk menghindari deteksi oleh otoritas Partai Komunis. Memutuskan akses mereka ke asset-aset yang terhubung dengan AS, oleh karena itu, menghantam mereka di tempat yang menyakitkan. Langkah semacam itu lebih merugikan rezim Tiongkok daripada tariff-tarif perdagangan, yang utamanya berdampak pada konsumen.
Reaksi marah rezim terhadap sanksi tersebut tampaknya menunjukkan langkah Amerika Serikat mulai berdampak. Pada 22 September, Tiongkok memanggil duta besar AS di Beijing, Terry Branstad, untuk mengajukan “pernyataan-pernyataan keras,” kata kementerian luar negeri.
Kemudian, kementerian pertahanan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya akan menarik kembali kepala angkatan laut Tiongkok Shen Jinlong dari sebuah kunjungan ke Amerika Serikat dan menunda pembicaraan yang direncanakan di Beijing antara pejabat militer Tiongkok dan AS yang telah ditetapkan untuk minggu depan.
Kementerian pertahanan menambahkan bahwa militer Tiongkok memiliki hak untuk mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut, tanpa memberikan rincian-rincian lebih lanjut.
Sanksi-sanksi terbaru tersebut mengikuti hukuman AS lainnya terhadap entitas-entitas Tiongkok. Pada 14 September, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap desain web dan perusahaan-perusahaan pengembang aplikasi di Tiongkok yang dimiliki dan dikelola oleh Korea Utara.
Awal tahun ini, para pejabat AS mempertimbangkan pembuatan daftar hitam untuk dua bank terbesar Tiongkok karena melakukan bisnis dengan Korea Utara, menurut laporan Bloomberg pada 13 April. Namun ide tersebut ditinggalkan karena kekhawatiran tentang efek potensial dari sanksi seperti terhadap sistem keuangan global.
November lalu, Departemen Keuangan sebagai gantinya telah memutus Bank Dandong yang lebih kecil untuk mengakses sistem keuangan AS, sebagai hukuman karena terlibat dalam pencucian uang untuk Korea Utara. (ran)
