Provinsi dan kota pesisir Tiongkok, penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut, sedang berusaha untuk mengatasi tekanan-tekanan beruntun dari sektor negara yang suka memaksa dan kenaikan tarif yang dikenakan oleh pemerintahan Trump.
Sektor swasta di sepanjang pantai makmur Tiongkok telah lama diperas untuk mendapatkan keuntungan dan pasar-pasar dengan jangkauan luas untuk perusahaan- perusahaan milik negara (BUMN) yang tidak efisien dan korup. Perubahan pajak yang ditetapkan berlaku pada tahun 2019 akan melumpuhkan perusahaan dan pekerja dengan tambahan $300 miliar dalam pajak setiap tahun.
KRISIS PERDAGANGAN PESISIR
Provinsi-provinsi yang makmur di Guangdong, Jiangsu, dan Zhejiang, serta kota Shanghai yang dikelola secara langsung, tidak hanya memainkan peran penting dalam ekonomi Tiongkok tetapi juga merupakan sumber dari surplus perdagangan senilai $500 miliar dengan Amerika Serikat yang Washington targetkan dengan tarif saat ini dan yang sedang diusulkan.
Pada 24 September, Amerika Serikat telah menetapkan tarif untuk eksor-ekspor Tiongkok senilai $200 miliar yang dimulai sebesar 10 persen dan dapat ditingkatkan hingga 25 persen tahun depan. Rezim Tiongkok segera merespon, telah menerapkan tarif $60 miliar untuk barang-barang AS.
Pada tahun 2017, ekspor dari tiga provinsi makmur tersebut telah menyumbang hampir setengah dari total nasional, dan mengimpor 56 persen semua barang dari luar negeri. Surplus perdagangan Tiongkok hampir seluruhnya berasal dari ketiga provinsi ini dan Shanghai.
Sebagai akibat dari konflik perdagangan Tiongkok-AS, bagaimanapun, surplus perdagangan Tiongkok telah menyusut hampir sepertiga sejak tahun lalu.
Provinsi Guangdong adalah eksportir terbesar Tiongkok. Menurut data bea cukai Tiongkok, dalam delapan bulan pertama tahun 2018, ekspornya menurun dan impor naik, memotong surplus perdagangan hingga seperempatnya sejak tahun lalu. Data perdagangan dari Jiangsu dan Zhejiang menunjukkan tren serupa.
“KEMAJUAN NEGARA, KEMUNDURAN SEKTOR SWASTA”
Di Tiongkok, industri-industri utama sangat didominasi oleh perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN), yang memberi Partai Komunis Tiongkok (PKT) kendali lebih besar atas ekonomi, pada biaya-biaya inovasi dan profitabilitas.
Sejak penerapan langkah-langkah intervensi ekonomi yang luas yang dilakukan oleh PKT, perusahaan-perusahaan yang dikelola secara pribadi telah berjuang dengan susah payah untuk memenuhi peraturan pemerintah, berdampak pada tiga provinsi pesisir yang menjadi tuan rumah bagi banyak aktivitas ekonomi swasta Tiongkok.
Provinsi Guangdong, menjadi cerita kesuksesan selama era reformasi ekonomi Tiongkok yang dimulai pada 1980-an, sekarang melaporkan kerugian serius di sektor manufaktur karena negara mengambil kendali yang lebih besar atas industri.
Menurut statistik resmi di Provinsi Jiangsu, 2.461 perusahaan telah diturunkan dari daftar tentang “perusahaan yang ditunjuk”, perusahaan dengan pendapatan yang mencapai 20 juta yuan (sekitar $3 juta), menunjukkan 5 persen dari jumlah total perusahaan tersebut. Investasi swasta, serta pendapatan industri, telah menurun.
Dalam enam bulan pertama tahun ini, investasi di sektor swasta Jiangsu turun menjadi 765,6 miliar yuan ($111,30 miliar) dari 976,5 miliar yuan pada periode yang sama tahun lalu.
Sektor swasta Tiongkok yang tumbuh dengan penuh semangat dalam beberapa dekade terakhir sekarang berada di ambang kehancuran, korban yang sedang diperas demi keuntungan oleh PKT, dan ketika Partai menggandakan posisinya dalam perang dagang Tiongkok-AS. Tarif-tarif AS yang baru akan menargetkan ekspor-ekspor konsumen dan manufaktur tingkat tinggi Tiongkok, dan diperluas untuk mencakup semua barang yang diimpor dari Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai bagian dari reformasi dan deleveraging sisi penawaran, rezim Tiongkok telah menggeser utang besar-besaran dari BUMN ke sektor swasta. Sementara itu, Partai telah menerapkan pajak dan rencana jaminan sosial senilai $ 300 miliar yang bertujuan untuk menghasilkan dana bagi pemerintah daerah yang dikuasai defisit, juga dengan biaya-biaya dari sektor swasta dan masyarakat umum.
Baru-baru ini, rezim meluncurkan kebijakan-kebijakan baru untuk mengizinkan jatuhnya platform-platform pembiayaan berskala kecil, sebagaimana tercermin melalui meledaknya peminjaman dana P2P, dan memperkuat kewajiban-kewajiban utang yang dimiliki negara. Pihak berwenang telah mengarahkan perusahaan-perusahaan milik pemerintah pusat dan daerah untuk menutup utang-utang mereka terutama dengan mengambil alih modal swasta. (ran)
https://www.youtube.com/watch?v=SlItbbEmYUY
