Penarikan keluar dari keanggotaan yang diharapkan oleh Brasil yang kekurangan uang dari badan PBB yang bertugas mempromosikan pengembangan industri di negara-negara berkembang dapat mendorong anggota-anggota yang lain untuk pergi juga, mereka yang prihatin dengan kepemimpinan kontroversial dalam badan dunia tersebut oleh Li Yong dari Tiongkok, kata sumber diplomatik.
Brasil kemungkinan akan segera keluar dari Organisasi Pengembangan Industri PBB, U.N. Industrial Development Organization (UNIDO), hasil dari memperbesar sekitar 25 juta euro ($29 juta) tunggakan dan utang yang belum dibayar, kata sumber tersebut. Hal itu dapat mendorong para penunggak utang kronis lainnya, seperti Argentina dan Kolombia, untuk melakukan hal yang sama.
“Sejak negara-negara anggota lainnya berada di dalam sarana keuangan Tiongkok, ia akan terus mendominasi di UNIDO,” sumber diplomatik Barat yang bermarkas di Wina mengatakan kepada Epoch Times.
Namun demikian, utang-utang yang meningkat bagi Uni Eropa, Jerman, dan Jepang sebagai hasil dari tindakan keluarnya Amerika Latin dapat menyebabkan para donor kunci untuk juga mempertimbangkan kembali komitmen mereka untuk UNIDO, pada saat ketika banyak negara Barat khawatir lembaga tersebut digunakan oleh Beijing untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan pengembangannya yang meragukan, seperti inisiatif One Belt, One Road (OBOR) secara global.
“Tiongkok sedang bermain kesengsaraan dengan UNIDO dan secara terbuka menggunakannya untuk menerapkan OBOR di seluruh dunia,” kata sumber senior tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.
Tiongkok secara resmi memulai OBOR pada tahun 2013, mengungkapkan rencana ambisius untuk menghubungkan Tiongkok melalui laut dan darat ke lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, dan Afrika
Li Yong, mantan wakil menteri Tiongkok di kementerian keuangan Tiongkok, telah menjadi direktur jenderal UNIDO dari tahun 2013; masa jabatannya berakhir pada Desember 2021.
PBB MEMPROMOSIKAN OBOR
Pada bulan September 2017, UNIDO menjadi tuan rumah konferensi internasional di Wina tentang OBOR, bersama dengan Pusat Keuangan Kerjasama Selatan-Selatan, yang dipimpin oleh mantan pejabat tinggi perbankan Tiongkok, Cai E’sheng.
Pejabat-pejabat Senior PBB, termasuk Sekretaris Jenderal António Guterres, berulang kali telah menggambarkan OBOR sebagai pilar penting dalam rencana yang disponsori oleh PBB untuk memangkas kemiskinan global pada tahun 2030.
Inisiatif Tiongkok memiliki “potensi besar” dan menjanjikan akses pasar yang lebih besar bagi “negara-negara yang menginginkan untuk menjadi lebih terintegrasi dengan ekonomi global,” kata Guterres dalam pidatonya di depan Belt and Road Forum di Beijing pada Mei 2017.
Tetapi Beijing menghadapi kritik yang berkembang karena menempatkan beban utang yang tidak berkelanjutan di negara-negara miskin dan memicu kekhawatiran bahwa program OBOR adalah kuda trojan (perangkat subversif yang ditempatkan di dalam barisan musuh) untuk memproyeksikan kepentingan ekonomi dan militer Tiongkok, dan bahwa program tersebut telah terjerat korupsi yang meluas.
Pejabat pemerintah di Kyrgyzstan dituduh telah berkolusi dengan kontraktor Tiongkok untuk menggelapkan dana OBOR dengan biaya proyek yang terlalu mahal; dua mantan perdana menteri ditangkap atas tuduhan-tuduhan korupsi.
Di Sri Lanka, pelabuhan Hambantota adalah gagasan Presiden Mahinda Rajapaksa pada saat itu. Ketika pulau tersebut diisolasi secara internasional setelah tindakan keras militer terhadap separatis Macan Tamil, yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran, Rajapaksa mendekati Tiongkok untuk mendapatkan pinjaman. Sejumlah besar uang dilaporkan telah mengalir dari dana pembangunan pelabuhan Tiongkok tersebut untuk kampanye pemilihan Rajapaksa, media asing melaporkan. Bagaimanapun, tanpa dukungan dari Tiongkok, ia kalah.
Pertanyaan-pertanyaan juga telah dikemukakan tentang investasi Tiongkok yang diduga telah mendorong korupsi di Pakistan, Malaysia, dan Maladewa. Keputusan yang telah berjalan lama oleh koalisi Front Nasional di Malaysia telah berakhir tahun ini.
Pemerintah baru Malaysia telah meninjau ulang apa yang dilihatnya sebagai kesepakatan-kesepakatan OBOR yang berat sebelah yang telah ditandatangani oleh pemerintahan sebelumnya dan telah membatalkan beberapa kontrak.
“Kebodohan seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah Malaysia,” kata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Selain UNIDO, kontrol Tiongkok atas Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, U.N. Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) telah memainkan peran utama dalam mempromosikan OBOR. Sejak tahun 2007, Tiongkok telah memegang posisi teratas di DESA, yang sebelumnya dilihat sebagai pembalik arah PBB yang mengadakan konferensi dan menyusun studi kasus ekonomi untuk negara-negara terbelakang. Ketua DESA PBB saat ini adalah mantan Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Liu Zhenmin.
Pada tahun 2016, Helen Clark dari Selandia Baru, yang kemudian kepala Program Pembangunan PBB (UNDP), telah menandatangani nota kesepahaman pertama dengan Tiongkok, menjanjikan kerjasama dengan OBOR. Clark sedang berkampanye untuk menjadi sekretaris jenderal PBB dan mencari dukungan Tiongkok dalam pemungutan suara, kata Kebijakan Luar Negeri. Namun, dia dengan keras membantah mendukung OBOR untuk melanjutkan ambisinya menjadi ketua PBB.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson memperingatkan pada bulan Maret bahwa “praktik-praktik pemberian pinjaman predator” Tiongkok telah mendorong ketergantungan di negara-negara Afrika dan “melemahkan kedaulatan mereka.” Para pejabat Uni Eropa dan para pemimpin Eropa juga telah menyuarakan kekhawatirannya tentang konsekuensi-konsekuensi geopolitik dari investasi Tiongkok yang telah meningkat tajam di Eropa Selatan.
Amerika Serikat mengundurkan diri dari UNIDO, efektif pada tahun 1996. Inggris mengundurkan diri dari UNIDO pada tahun 2012 setelah Tinjauan Ulang Bantuan Multilateral 2011 menyimpulkan bahwa “tidak ada bukti UNIDO memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan global,” dan bahwa hal itu telah dikelilingi berbagai masalah dengan “meluasnya berbagai kelemahan organisasi termasuk transparansi yang terbatas, pelaporan hasil yang lemah, dan manajemen keuangan yang lemah,” dan bahwa itu duplikasi dari organisasi-organisasi PBB lainnya.
Para pengamat PBB melihat dukungan Tiongkok untuk kepentingan-kepentingannya melalui UNIDO dan DESA PBB sebagai bagian dari pembajakan yang lebih luas oleh Beijing dari PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya, yang telah dipertegas oleh penolakan Interpol terhadap pemberian izin Taiwan untuk menghadiri konferensi di Dubai pada bulan November, dan pemblokiran pulau tersebut dalam berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional PBB baru-baru ini. (ran)
Rekomendasi video:
Komunis tertampar, Mahathir Tolak Proyek OBOR Tiongkok di Malaysia
