Seorang politikus Australia mengungkapkan bahwa Australia telah membatalkan rencana-rencana untuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Taiwan karena tekanan dari Partai Komunis Tiongkok.
Mantan menteri luar negeri Australia Julie Bishop telah mengungkapkan kepada Fairfax Media apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepadanya di sejumlah pertemuan yang mencakup tahun 2017 dan 2018.
“Pemerintah Tiongkok menjelaskan kepada saya bahwa keadaan telah berubah antara Taiwan dan Tiongkok daratan, dan bahwa Tiongkok tidak akan menanggapi dengan baik pada Australia yang sedang mengejar perjanjian perdagangan bebas dengan Taiwan, seperti yang dilakukan Selandia Baru beberapa tahun lalu,” kata Bishop, Fairfax melaporkan 24 Oktober.
Bishop mengatakan kepada Fairfax bahwa selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri antara tahun 2013 dan 2018, ia telah memperhatikan upaya-upaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam menekan negara-negara lain untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan.
“Ini termasuk di Pasifik dan di mana beberapa negara masih secara resmi mengakui Taiwan dan di beberapa forum multilateral utama di mana Taiwan memiliki status pengamat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut,” katanya kepada outlet media Australia.
Hubungan Tiongkok-Taiwan semakin tegang sejak tahun 2016 dengan diresmikannya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, pemimpin Partai Progresif Demokratik (DPP). Tsai dan DPP telah mengadvokasi kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan telah menolak untuk mendukung “konsensus 1992” yang akan mengakui kebijakan “satu Tiongkok” tetapi memungkinkan untuk interpretasi yang berbeda.
Richard McGregor, seorang rekan senior di Lowy Institute, mengatakan kepada Fairfax bahwa tanggapan PKT terhadap sikap pro kemerdekaan Taiwan adalah untuk mencegah negara tersebut membangun hubungan yang lebih dekat dengan seluruh dunia.
“Oleh karena itu tekanan pada Australia tersebut agar mundur dari FTA,” kata McGregor.
Pengungkapan Bishop muncul di tengah meningkatnya kesadaran publik atas upaya-upaya PKT dalam mempengaruhi politik, lembaga-lembaga pendidikan, media, dan jaringan-jaringan komunitas Tionghoa di Australia, sebuah fenomena yang diakui oleh Organisasi Intelijen Keamanan Australia.
“Bishop dalam posisi di luar tugas. Dia dapat mengatakan apa saja yang dia tidak bisa lakukan di dalam tugasnya,” Ian Hall, profesor hubungan internasional di Griffith University Australia mengatakan kepada The News Lens.
“Ini sedikit memberi sinyal … Dia hanya menambahkan lebih banyak bukti [campur tangan Tiongkok] pada tumpukan koleksinya.” (ran)
Rekomendasi video:
Upaya Tiongkok Rangkul Jepang Melawan AS, akan Gagal
https://www.youtube.com/watch?v=SD8l5NOLQfg
