Epochtimes.id- Raja Malaysia Muhammad V turun tahta pada 6 Januari 2019. Ini setelah dua tahun bertahta. Pengunduran diri ini adalah pertama kalinya sebelum dia menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun.
Istana Negara mengatakan pengunduran diri ini segera berlaku. Tidak ada alasan yang diberikan dan pejabat istana tidak menanggapi permintaan komentar.
Seminggu lalu, raja (49) telah melanjutkan tugas setelah menghabiskan dua bulan cuti medis.
Foto-foto yang beredar menunjukkan dia menikah di Rusia muncul di media sosial pada Desember lalu. Istana tidak menanggapi permintaan komentar tentang foto atau laporan tentang pernikahan.
Malaysia adalah monarki konstitusional dan raja mengambil peran seremonial. Namun, persetujuan raja diperlukan sebelum penunjukan perdana menteri atau pejabat publik senior.
Malaysia memiliki sembilan kesultanan yang biasanya bergiliran duduk di atas takhta sebagai Raja. Pemilihan raja berikutnya diputuskan melalui pemungutan suara di Dewan Kerajaan, yang terdiri dari sembilan sultan.
JUST IN – Sultan Muhammad V resigns as Yang DiPertuan Agong effective today (January 6) according to a statement by Istana Negara.
More to follow on https://t.co/D6c0wGNOBO pic.twitter.com/TpxMwRIJVL
— malaysiakini.com (@malaysiakini) January 6, 2019
Pernyataan istana mengatakan raja, yang naik takhta pada Desember 2016, bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Dewan Kerajaan dan berterima kasih kepada perdana menteri dan pemerintah atas kerja sama mereka selama masa pemerintahannya.
“Yang Mulia telah bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya yang dipercayakan kepadanya sebagai kepala negara, yang berfungsi sebagai pilar stabilitas, sumber keadilan, inti dari persatuan bagi rakyat,” demikian pernyataan istana.
The New Straits Times melaporkan ada ketegangan antara istana dan pemerintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang memimpin oposisi yang memenangi pemilu Mei.
Mahathir pernah menjabat selama 22 tahun masa lalunya sebagai perdana menteri. Dia mengunggah tulisan di blog pekan lalu bahwa setiap orang “dari Penguasa hingga Perdana Menteri dan Menteri, hingga pegawai negeri dan warga negara biasa” tunduk pada hukum .
Dia tak menjelaskan lebih lanjut tulisannya.
Pada Juni tahun lalu, pemerintah dan istana menghadapi kebuntuan hampir dua minggu atas rencana untuk menunjuk seorang non-Melayu sebagai jaksa agung. Raja akhirnya menyetujui penunjukan tersebut.
Oleh Joseph Sipalan/Reuters/The Epochtimes
