Di tengah kekacauan politik di Venezuela, Beijing terus menyuarakan dukungan untuk diktator Venezuela Nicolás Maduro, yang telah mengklaim legitimasi sebagai presiden negara tersebut meskipun ada kecaman yang meluas.
Pada 23 Januari, Juan Guaido, pemimpin Dewan Nasional Venezuela yang dikuasai oleh oposisi, telah mengumumkan dirinya bertindak sebagai presiden, mengutip peraturan dalam konstitusi negara yang memungkinkannya untuk diangkat. Sejak itu, banyak negara telah mengumumkan dukunganya untuk Guaido, termasuk Argentina, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat, sementara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol semua mengatakan mereka akan mengakui Guaido kecuali dengan syarat pemilihan baru diumumkan dalam beberapa hari.
Venezuela berada dalam krisis sosial ekonomi yang ditandai oleh kekurangan pangan dan hiperinflasi setelah dua dekade kebijakan sosialis. Negeri Andean itu sekarang dilaporkan memiliki utang sekitar US$150 miliar, di mana sekitar US$20 miliar utang pada Tiongkok, menurut Reuters.
Tiongkok, sementara itu, menyuarakan dukungan yang tak tergoyahkan untuk Maduro setelah deklarasi Guaido tersebut.
Maduro, yang telah menolak untuk mundur, dengan cepat membalas melawan dukungan Amerika Serikat untuk Guaido dengan memutuskan hubungan diplomatik. Sebagai tanggapan, Washington mengumumkan akan melakukan hubungan diplomatik dengan Caracas melalui pemerintahan di bawah Guaido.
Dalam jumpa pers harian pada 24 Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan, “Tiongkok mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela untuk menegakkan kedaulatan nasional, kemerdekaan, dan stabilitas,” menambahkan bahwa Beijing menentang campur tangan asing di negari Andean tersebut.
Sementara Hua tidak menyebutkan nama negara tertentu, surat kabar yang dikelola militan Tiongkok, Global Times, menerbitkan editorial 24 Januari yang menyatakan bahwa pengakuan diplomatik dengan cepat untuk Guaido adalah tanda “keinginan kuat Washington untuk ikut campur dalam urusan internal Venezuela.”
Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 25 Januari, Senator Marco Rubio menjelaskan pemikiran dia mengapa Tiongkok menyatakan ketidaksenangan atas pengakuan A. Guaido pada AS: “Venezuela berutang banyak uang pada Tiongkok. Mereka hanya ingin dibayar.”
IKATAN KUAT DENGAN TIONGKOK
Tiongkok telah meminjamkan lebih dari US$50 miliar kepada Venezuela melalui perjanjian-perjanjian minyak untuk pinjaman selama dekade terakhir, menurut Reuters.
Maduro, yang muncul dari wakil presiden memikul jabatan presiden setelah kematian Hugo Chavez pada 2013 sebelum memenangkan pemilihan khusus, telah dilantik untuk masa jabatan kedua pada 10 Januari. Akan tetapi pemilihan presiden tahun 2018 tersebut dipandang sebagai curang oleh komunitas internasional dan konggres yang dikuasai oleh oposisi.
Lima hari setelah Maduro dilantik, kongres Venezuela secara resmi menyatakan dia “perampas kekuasaan,” dan bahwa semua tindakan yang dikeluarkan oleh kekuatan eksekutifnya akan dibatalkan, menurut situs berita berbahasa Inggris Venezuela, Caracas Chronicle.
Namun Tiongkok telah mendukung rezim Maduro secara konsisten.
Baru-baru ini, duta besar Tiongkok untuk Venezuela, Li Baorong, menegaskan kembali komitmen Tiongkok untuk Maduro, mengatakan bahwa kedua negara akan “memperkuat kerja sama strategis,” ketika memberikan pidato pada acara Tahun Baru Imlek yang diselenggarakan oleh kedutaan besar Tiongkok di hotel Gran Meliá Caracas hotel pada 26 Januari, menurut situs web kedutaan.
Banyak pejabat Venezuela menghadiri acara tersebut, termasuk Delcy Rodríguez, wakil presiden Venezuela di bawah Maduro sejak Juni 2018; Simón Zerpa Delgado, menteri ekonomi dan keuangan; dan Mayor Jenderal Pascualino Angiolillo Fernández, sekretaris jenderal Dewan Pertahanan Nasional.
Rodríguez juga memberikan pidato, yang disiarkan secara nasional di televisi milik pemerintah Venezuela, VTV, berterima kasih kepada Tiongkok atas dukungannya. Dia mengatakan hubungan khusus antara Venezuela dengan Tiongkok harus diperingati, karena tahun ini menandai peringatan ke-45 sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik, menambahkan bahwa hubungan bilateral telah “berkembang sejak munculnya Hugo Chávez.”
Sebagai tanda ikatan kuat dengan Tiongkok, Rodríguez menyatakan, “Venezuela memiliki semua minyak kebutuhan Tiongkok,” dan memuji inisiatif One Belt, One Road, di mana Maduro telah menandatangani 28 perjanjian saat dalam kunjungan ke Tiongkok pada bulan September tahun lalu.
Menurut artikel September 2018 oleh media penyiaran Venezuela Telesur, perjanjian-perjanjian ini mencakup kerja sama antara China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC) yang dikelola pemerintah dengan perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi gas alam. Perjanjian lain memberi perusahaan tambang milik negara Tiongkok, Yankuang Group, hak untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi emas di Venezuela.
Namun beberapa surat kabar harian berbahasa Spanyol sejak itu melaporkan bahwa kongres Venezuela telah menyatakan semua perjanjian yang ditandatangani oleh Maduro dan tidak disetujui oleh parlemen sebagai “batal dan tidak berlaku.”
BANK PEMBANGUNAN TIONGKOK
Investasi-investasi Tiongkok di Venezuela telah memungkinkan korupsi yang merajalela di bawah rezim sosialis Maduro, menurut para ahli. Pada bulan April 2018, think tank yang berbasis di AS, Center for Strategic and International Studies, memperingatkan bahayanya investasi Tiongkok dalam sebuah laporan.
“Pengaruh Tiongkok di Amerika Latin tidak transparan atau tidak berorientasi pasar,” kata laporan tersebut, dengan beberapa pinjaman dan perjanjian tidak sah. “Kurangnya transparansi ini menambah tingkat ketebalan yang lain pada korupsi rezim Maduro yang sudah mengakar.”
Investasi Tiongkok di Venezuela datang melalui investasi langsung luar negeri, outbound direct investment (ODI) atau memberi pinjaman melalui bank-bank kebijakan Tiongkok, laporan tersebut menunjukkan, akan tetapi dalam kedua kasus, mereka tidak memiliki “bahkan norma transparansi yang paling dasar.” Dengan ODI, uang Tiongkok sering dialihkan ke Hong Kong ke tempat-tempat tujuan yang tidak diketahui, sementara bank-bank Tiongkok sering gagal melaporkan informasi terperinci tentang pemberian pinjaman berdasarkan negara.
“Tiongkok telah mengalirkan dana ke Venezuela dengan mengorbankan warga negara Venezuela dan kesuksesan jangka panjang,” laporan itu menyimpulkan.
Tiongkok mulai berinvestasi di Venezuela pada tahun 2001, setelah pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Jiang Zemin bertemu Chavez di Caracas. Kedua belah pihak telah menandatangani delapan perjanjian bilateral tentang energi, budaya, teknologi, dan pertambangan, menurut BBC.
Sejak itu, China Development Bank (CDB), bank kebijakan pemerintah, adalah salah satu saluran utama bagi Beijing untuk menyalurkan uang ke Venezuela. Menurut artikel Agustus 2017 oleh Global Times, CDB sendiri menawarkan sekitar US$37 miliar pinjaman ke Venezuela dari tahun 2008 hingga 2015, menjadikannya bank kreditor terbesar Venezuela saat itu.
Tidak diketahui persis berapa banyak dana yang telah diberikan CDB ke Venezuela pada tahun-tahun sebelum 2008. Namun, menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, pada tahun 2006, CDB telah memberikan pinjaman sekitar US$1 miliar untuk proyek perumahan umum di Venezuela, dimana telah dibangun oleh CITIC Construction milik negara Tiongkok. Sebagai imbalannya, China National United Oil Corp, anak perusahaan dari perusahaan minyak pemerintah Tiongkok, CNPC, akan menerima 200.000 barel minyak per hari.
Khususnya, Chen Yuan, putra mantan senior PKT Chen Yun, adalah kepala bank dari tahun 1998 hingga 2008. Kemudian, ia ditunjuk sebagai presiden CDB dari 2008 hingga April 2013.
Radio Free Asia, dalam kolom yang diterbitkan pada April 2013, menunjukkan bahwa Jiang Zemin telah memungkinkan Chen Yuan untuk mendapatkan posisinya di CDB sebagai cara untuk mengembalikan bantuan politik.
Menyusul penindasan rezim Tiongkok terhadap para demonstran mahasiswa di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, sekretaris jenderal PKT saat itu Zhao Ziyang digulingkan. Chen Yun memberi saran pada pemimpin penting Deng Xiaoping agar Jiang mengambil alih posisi sekretaris jenderal.
Setelah Jiang ditunjuk sebagai sekretaris jenderal pada 24 Juni 1989, ia menjadi pemimpin Partai. (ran)
Video pilihan:
Krisis Mematikan di Balik Perjamuan Mewah Tiongkok
https://www.youtube.com/watch?v=XYskDBnCmf4&t=1s
