Sebuah insiden baru-baru ini di Bolivia telah menunjukkan dampak pengaruh Tiongkok.
Pada 14 Februari, surat kabar Bolivia, Los Tiempos, melaporkan bahwa penyelidikan oleh otoritas-otoritas kehutanan Bolivia menemukan bahwa empat pabrik penggergajian kayu lokal secara ilegal telah mengekspor spesies kayu bernilai tinggi ke Tiongkok. Mantan karyawan yang tidak disebutkan namanya dan saat ini di lembaga tersebut, yang diberi nama ‘Forest and Land Audit dan Social Control Authority’, telah terlibat dalam skema ini.
Mereka sedang dalam penyelidikan.
Sekarang, investasi Tiongkok di Bolivia berada di bawah pengawasan, mengingat implikasi politik dan sosialnya yang berjangkauan luas bagi negara Amerika Selatan tersebut.
INVESTASI TIONGKOK
Pemimpin Bolivia saat ini Evo Morales, yang telah menjadi presiden sejak tahun 2006, telah bersekutu dengan Beijing sejak awal, tepat setelah ia memenangkan pemilihan dan menjadi presiden terpilih.
Pada Januari 2006, ketika mengunjungi Tiongkok, Morales menyebut Beijing sebagai “sekutu ideologis” dan menyatakan kekagumannya terhadap rezim komunis Tiongkok tersebut, menurut surat kabar harian Spanyol, El Mundo.
Surat kabar harian Spanyol lainnya, El Periódico de Aragón, melaporkan bahwa Morales menyatakan dirinya pengagum berat mantan pemimpin Partai Komunis Mao Zedong dan “revolusi proletar”-nya, mencatat bahwa ia telah membaca biografi Mao “sejak kecil.” Kampanye Revolusi Kebudayaan Mao pada tahun 1966, yang berlangsung hingga kematiannya pada tahun 1976, telah mengakibatkan kematian jutaan orang.
Hubungan-hubungan dengan Tiongkok meningkat cepat setelah kunjungan Morales. Perdagangan bilateral antara Bolivia dan Tiongkok tumbuh secara signifikan pada tahun 2008, menurut laporan resmi 2018 yang diterbitkan oleh Global South Unit di London School of Economics. Ekspor dari Bolivia ke Tiongkok naik dari US$16.000 pada tahun 1992 menjadi US$434 juta pada tahun 2014, sementara impor dari Tiongkok tumbuh dari US$7,5 juta menjadi US$1,8 miliar selama periode yang sama.
Pada tahun 2018, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar keempat Bolivia, menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai melakukan bisnis di Bolivia, termasuk di sektor perminyakan, konstruksi, manufaktur, dan telekomunikasi. Sebagai contoh, Bolivia telah mendapatkan pinjaman US$251 juta dari China Development Bank yang dikelola pemerintah pada tahun 2013 untuk meluncurkan satelit telekomunikasi Túpac Katari 1, menurut surat kabar harian Bolivia Página Siete.
Pada tahun 2015, bank kebijakan milik pemerintah Tiongkok, Export–Import Bank of China, setuju untuk memberikan pinjaman US$7 miliar untuk membiayai investasi dalam proyek-proyek Bolivia, termasuk energi hidroelektrik dan infrastruktur kereta api, menurut Reuters.
Sementara itu, raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei juga telah bekerja dengan penyedia telekomunikasi nasional Bolivia, Entel, dan penyedia swasta seperti Tigo dan Viva, menurut surat kabar Bolivia Los Tiempos. Huawei melaporkan di situs webnya pada Juni 2018 bahwa Entel telah menyelesaikan penyebaran stasiun pangkalan seluler barunya, untuk komunikasi 4G dan 5G, yang dinamakan TubeStar.
Dan yang terbaru, pada 7 Februari, perusahaan konstruksi dan teknik elektro yang terdaftar di Tiongkok, Xinjiang TBEA Group, dipilih oleh pemerintah Bolivia untuk kemitraan pada proyek-proyek lithium senilai US$2,3 miliar, menurut Reuters. TBEA Group akan memegang 49 persen saham dalam usaha patungan dengan perusahaan lithium Bolivia, YLB.
Beijing telah mencari akses di seluruh dunia untuk lithium, salah satu komponen utama dalam baterai mobil listrik, untuk memasok pengembangan agresif industri kendaraan listrik domestiknya.
PENGARUH TIONGKOK
Setelah bertahun-tahun investasi Tiongkok, ada tanda-tanda bahwa Beijing memegang kendali tertentu di Bolivia.
Pada 2016, mantan pacar Morales, Gabriela Zapata terlibat dalam kasus korupsi yang terbukti menjadi skandal besar bagi sang pemimpin tersebut.
Zapata adalah manajer komersial di kantor cabang China CAMC Engineering di Bolivia, anak perusahaan dari konglomerat konstruksi dan pembuat peralatan yang dikelola oleh pemerintah, China National Machinery Industry.
Dia ditangkap pada Februari 2016 sebagai bagian dari penyelidikan korupsi. Sementara dakwaan terkait penangkapannya tidak dipublikasikan pada saat itu, CAMC telah diberi kontrak bernilai jutaan dolar di Bolivia, termasuk proyek kereta api dan pabrik ekstraksi garam dan penyulingan.
Pada Mei 2017, Zapata dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena pencucian uang, kontribusi tidak sah, dan penggunaan barang dan jasa publik yang tidak sesuai.
Menurut surat kabar Bolivia, El Deber, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Zapata tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk posisinya di CAMC.
Lawan politik Morales menuduhnya menjajakan pengaruh, menurut Associated Press (AP), tuduhan yang disangkal Morales.
Insiden lain yang melibatkan PBB juga mengungkapkan pengaruh Tiongkok terhadap Bolivia.
Pada 13 April 2018, pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis melancarkan serangan udara terhadap Suriah, sebagai tanggapan atas serangan gas beracun seminggu sebelumnya, dilaporkan oleh tentara Suriah, telah menewaskan sedikitnya 70 orang di kota Douma, Suriah.
Menanggapi serangan udara tersebut, Rusia menyerukan pertemuan darurat, mengusulkan resolusi mengutuk “agresi” oleh ketiga negara tersebut, menurut AP.
Setelah pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang, delapan negara memberikan suara menentang rancangan resolusi Rusia sementara empat negara abstain.
Rusia hanya mendapat suara dari dua negara, Tiongkok dan Bolivia.
KRISIS POLITIK BOLIVIA
Negara ini sekarang menghadapi krisis, karena Morales mempersiapkan diri untuk masa jabatan lain.
Konstitusi Bolivia telah menetapkan bahwa presiden hanya dapat bertugas maksimal dua masa jabatan 5 tahun.
Namun pada April 2013, putusan pengadilan telah mengizinkan Morales mencalonkan diri untuk jabatan ketiga pada Oktober 2014. Putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa masa jabatan pertama Morales di kursinya tidak diperhitungkan terhadap pembatasan dua masa jabatan di bawah konstitusi karena disahkan pada bulan Desember 2009, setelah Morales mulai menjalani masa jabatan pertamanya.
Pada November 2017, putusan pengadilan lain membatalkan batas masa jabatan presiden. Keputusan pengadilan ini membuka jalan bagi Morales untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat dalam pemilihan umum yang akan diadakan pada Oktober 2019.
Senator-senator A. Bob Menendez, Dick Durbin, Dan Ted Cruz baru-baru ini memperkenalkan resolusi bipartisan yang meningkatkan kekhawatiran tentang masa depan negara tersebut. “Penting bagi semua pihak untuk menghormati Konstitusi Bolivia, yang mencakup batasan masa jabatan yang berfungsi sebagai pemeriksaan institusional penting terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Cruz dalam siaran pers 1 Februari oleh Komite Senat AS untuk Hubungan Luar Negeri, dimana senator-senator tersebut adalah anggota.
Mereka menyerukan prinsip-prinsip demokratis dan mendukung “keinginan rakyat Bolivia untuk mempertahankan batas masa jabatan presiden.”
Para senator tersebut juga mencatat bahwa Bolivia telah bersekutu dengan “rezim-rezim kejam dan tidak sah termasuk Maduro di Venezuela.”
Dalam kekacauan politik yang sedang berlangsung di Venezuela, legitimasi diktator Venezuela, Nicolás Maduro, yang dilanda kritik telah ditantang oleh pemimpin oposisi Juan Guaido.
Sejumlah negara telah mengumumkan dukungan mereka untuk Juan Guaido, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Brasil.
Namun Beijing dengan gigih membela Maduro. (ran)
Video pilihan:
Sosialisme Membuat Venezuela Terpuruk, dari Negara Kaya Menjadi Miskin
https://www.youtube.com/watch?v=-awjffyF_Ds
