Frank Fang – The Epochtimes
Erabaru.net. Ancaman ambisi Komunis Tiongkok akan merusak tatanan internasional berbasis peraturan di kawasan Indo-Pasifik. Laporan ini diungkapkan oleh Pentagon baru-baru ini.
“Hari ini, Indo-Pasifik semakin dihadapkan dengan Tiongkok yang lebih percaya diri dan arogan yang bersedia menerima gesekan dalam mengejar serangkaian kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang lebih luas,” demikian peringatan laporan Kemenhan AS yang dirilis pada 1 Juni.
Kritik pedas terhadap Komunis Tiongkok ini bertepatan dengan kunjungan pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Patrick Shanahan ke Singapura untuk menghadiri Dialog Shangri-La, pertemuan puncak keamanan terbesar di Asia, yang berlangsung 31 Mei hingga 2 Juni.
Pada pertemuan itu, Shanahan mengecam Komunis Tiongkok karena “alat paksaan” termasuk mencuri teknologi dari negara lain dan melakukan militerisasi pos-pos buatan manusia di Laut Cina Selatan sebagaimana dilaporkan oleh Associated Press. Patrick Shanahan menegaskan kawasan Indo-Pasifik adalah teater prioritas Amerika Serikat.
Kini Amerika Serikat memiliki kehadiran militer yang kuat di Indo-Pasifik. Menurut sebuah artikel di situs web Pentagon yang meliput pidato Shanahan di Singapura, negara ini memiliki lebih dari 370.000 anggota layanan di Indo-Pasifik, pelatihan dan bekerja bersama dengan pasukan sekutu dan mitra di wilayah tersebut.
Menurut artikel itu, Militer AS juga memiliki lebih dari 2.000 pesawat militer dan lebih dari 200 kapal dan kapal selam untuk memastikan kebebasan navigasi di kawasan itu. Secara keseluruhan, Shanahan menyimpulkan bahwa Komando Pasifik AS “memiliki pasukan yang ditugaskan empat kali lebih banyak daripada komando kombatan geografis lainnya.”
Indo-Pasifik adalah wilayah penting untuk kegiatan komersial. Menurut laporan Pentagon, sembilan dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia terletak di kawasan itu. Dalam hal volume perdagangan, seperempat ekspor AS menuju ke wilayah tersebut, sementara sepertiga dari semua pengiriman global melewati Laut Cina Selatan.
Peran Komunis Tiongkok
Laporan itu memperingatkan bahwa “ketika Komunis Tiongkok melanjutkan peningkatan ekonomi dan militernya, ia mencari hegemoni regional Indo-Pasifik dalam jangka pendek, pada akhirnya, keunggulan global dalam jangka panjang.”
Komunis Tiongkok mencapai ambisinya melalui “meningkatkan modernisasi militer, mempengaruhi operasi, dan ekonomi predator untuk memaksa negara lain” di kawasan itu.
Sebagai contoh, Komunis Tiongkok telah mengirim kapal dan pesawat penegakan hukum maritim untuk berpatroli di dekat Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang, dalam tindakan intimidasi yang “merusak stabilitas regional.”
Kepulauan Senkaku, yang terletak di Laut Cina Timur, dikendalikan oleh Jepang, tetapi Komunis Tiongkok dan Taiwan mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayah mereka.
Sementara itu, investasi Komunis Tiongkok di negara-negara di seluruh kawasan “satu sisi dan buram.” Contoh yang diberikan dalam laporan itu adalah bagaimana Komunis Tiongkok telah membangun proyek infrastruktur di Maladewa “dengan harga yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan apa yang sebelumnya disepakati.”
Pada bulan Desember tahun lalu, Menteri Keuangan Maladewa Ibrahim Ameer mengatakan pada konferensi pers bahwa utang nasional negara itu mencapai $ 3,7 miliar, yang setara dengan 53 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara itu seperti dilaporkan penyiar lokal Raajje TV. Dari $ 3,7 miliar, $ 1,4 miliar berasal dari Tiongkok, sebagian besar untuk mendanai proyek-proyek “One Belt, One Road” sebagai bagian dari inisiatif kebijakan luar negeri Komunis Tiongkok.
Selain itu, laporan itu menyatakan bahwa ekonomi predator Beijing datang dalam bentuk “mengubah beban utang yang tidak berkelanjutan dari negara-negara penerima” menjadi “akses strategis dan militer, termasuk dengan mengambil kepemilikan aset berdaulat sebagai jaminan.”
Sebagai contoh, Beijing mengambil alih kendali pelabuhan Hambantota di Sri Lanka selama 99 tahun, setelah yang terakhir gagal membayar pinjaman untuk membangunnya. Komunis Tiongkok mengambil keuntungan “dari kebutuhan Sri Lanka akan uang tunai ketika pemerintahnya menghadapi kewajiban pembayaran utang luar negeri yang menakutkan,” kata laporan itu.
Pentagon juga khawatir bahwa Komunis Tiongkok “sedang berusaha mendirikan pangkalan atau kehadiran militer di pantai Kamboja yang akan” menantang keamanan regional.”
Beijing telah banyak berinvestasi di kota Sihanoukville, Kamboja, yang merupakan satu-satunya pelabuhan laut dalam negeri itu. Kapal perang Tiongkok telah berulang kali mengunjungi pelabuhan dalam beberapa tahun terakhir.
“Perilaku memaksa Tiongkok sedang bermain global, dari Timur Tengah dan Afrika ke Amerika Latin dan Eropa,” laporan itu menyimpulkan.
Peran Taiwan di wilayah pasifik diangkat dalam pidato Shanahan di Singapura dan laporan Pentagon.
Menurut situs berita Focus Taiwan, Shanahan mengatakan bahwa Washington akan terus memasok Taiwan dengan peralatan militer, sesuai dengan Taiwan Relations Act (TRA), untuk pertahanan diri pulau itu.
“Dukungan ini memberdayakan rakyat Taiwan untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” tambahnya.
Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang, meskipun yang terakhir menjadi negara independen de facto dengan pejabat yang terpilih secara demokratis dan konstitusi, militer, dan mata uang yang terpisah.
Hubungan diplomatik antara Taiwan dan Washington terputus setelah yang terakhir mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing pada 1979. Sejak itu, Washington dan Taiwan mempertahankan hubungan non-resmi berdasarkan TRA, yang ditandatangani oleh mantan Presiden AS Jimmy Carter menjadi undang-undang pada April 1979.
Selama bertahun-tahun, penjualan senjata A.S. ke Taiwan sangat penting bagi pulau itu untuk menangkis intimidasi militer China, yang mengambil bentuk latihan militer dan pesawat pembom dan jet China yang terbang dekat ke Taiwan. Laporan Pentagon menegaskan bahwa Washington “berkomitmen untuk menyediakan barang dan jasa pertahanan kepada Taiwan” untuk menentang “penggunaan kekuatan Tiongkok atau bentuk paksaan lainnya.”
Sejak 2008, Amerika Serikat telah melakukan lebih dari $ 22 miliar penjualan militer asing ke Taiwan, tambah laporan itu.
Militer AS juga mengisyaratkan kemitraan yang diperkuat dengan Taiwan, menyebut negara pulau itu, bersama dengan Mongolia, Selandia Baru, dan Singapura, sebagai “mitra alami Amerika Serikat” dalam mempertahankan stabilitas kawasan.
“Keempat negara berkontribusi pada misi A.S. di seluruh dunia dan secara aktif mengambil langkah untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka. Kekuatan dari hubungan-hubungan ini adalah apa yang kami harapkan untuk ditiru dalam hubungan kami yang baru dan berkembang di Indo-Pasifik, ”kata laporan itu.
Menanggapi komentar Shanahan di Singapura, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan terima kasih atas dukungan AS yang berkelanjutan, mencatat bahwa pemerintah Taiwan akan terus bekerja dengan negara-negara tetangga yang berpikiran sama, untuk berkontribusi pada stabilitas jangka panjang, perdamaian, dan kemakmuran kawasan itu, menurut Kantor Berita Pusat Taiwan.
Alexander Huang, asisten profesor di Urusan Internasional dan Studi Strategis di Universitas Tamkang Taiwan, mengatakan kepada PTS penyiaran publik setempat bahwa sangat penting bahwa Pentagon telah menempatkan penekanan pada Taiwan dalam laporan terbarunya. (asr)
Penjabat Menhan AS Patrick Shanahan menyampaikan pidato selama upacara Peringatan Hari di Arlington National Cemetery di Arlington, Virginia, pada 27 Mei 2019. (Tom Brenner / Getty Images)
