Wang Mingyu/ Liu Hui – NTDTV.Com
Baru-baru ini, pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada beberapa kelompok agama bahwa mereka akan menolak menerbitkan visa kepada oknum yang menindas hak asasi manusia dan penganiayaan terhadap agama. Deplu AS meminta Falun Gong menyediakan daftar nama dan informasi mengenai aset mereka di luar negeri.
Menurut laporan, untuk menangani penjahat HAM ini, Amerika akan meluncurkan program Kleptocracy Asset Recovery Initiative atau Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi dari Departement of Justice Amerika Serikat yang berarti pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk menyita aset para pejabat korup di luar negeri.
Kleptokrasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani: kleptes atau pencuri dan kratos yang berarti kuasa. Kleptokrasi artinya pemerintahan para pencuri. Istilah ini mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan yang berasal dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. Pemerintahan ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kezaliman dan kriminalisasi.
Kleptocracy Asset Recovery Initiative adalah sebuah badan di AS yang dibentuk untuk menangani korupsi di seluruh dunia.
Pada 2010 lalu, Departemen Kehakiman AS menetapkan langkah ini untuk mengejar dan menyita aset pejabat korup asing yang dialihkan ke Amerika Serikat, atau melalui pencucian uang di Amerika Serikat untuk menyelidiki dan menuntut para pejabat korup ini.
Selama sembilan tahun terakhir, Amerika Serikat telah menuntut puluhan pejabat senior asing melalui” Kleptocracy Asset Recovery Initiative”, menyita sejumlah besar dana ilegal dan mengembalikan aset yang dikorupsi oleh para pejabat korup ke sejumlah negara.
Sebelumnya, Pada 22 Februari 2019, Departemen Kehakiman AS mengeluarkan dokumen tentang penyelidikan skandal 1MDB atau one Malaysia Development Berhad, yang menyatakan bahwa “siapa pun yang memiliki informasi tentang simpanan atau pencucian uang melalui Amerika Serikat yang berasal dari uang hasil korupsi harus menginformasikan kepada Departemen penegak hukum AS. Sehubungan dengan ini, departemen kehakiman juga melampirkan email” Kleptocracy Asset Recovery Initiative ” dengan alamat kleptocracy@usdoj.gov.
Li Tianxiao, seorang doktor ilmu politik di Universitas Columbia, Amerika Serikat, mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang telah mulai menyelidiki apakah pejabat Tiongkok telah melakukan kejahatan hak asasi manusia. Aset luar negeri dari para penjahat hak asasi manusia ini kemungkinan akan disita.
“Hal pertama yang akan dilakukan adalah menyelidiki apakah pejabat komunis Tiongkok ini telah melakukan kejahatan hak asasi manusia. Jika terbukti melakukan kejahatan atas hak asasi manusia, maka aset-aset ini mungkin akan ditahan. Saya pikir kemungkinan ini sangat besar,” kata Li Tianxiao.
Pada tahun 2011, ada yang mengekspos di internet, bahwa 74,5% putra pejabat di atas tingkat menteri Komunis Tiongkok memiliki green card atau kewarganegaraan AS. Sedangkan cucu mereka yang memiliki kewarganegaraan AS sebesar 91% atau lebih.
Sementara itu, dalam artikel yang pernah ditulis Zhao Xiaozeng, seorang profesor di Beijing Science Technology And Management College, mengatakan bahwa 91% kekayaan penduduk Tiongkok adalah anak-anak pejabat elite.
Di bawah kepemimpinan Jiang Zemin yang korup, dan para pejabat korup komunis Tiongkok juga merupakan algojo yang melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong dan pelanggaran hak asasi manusia.
Meskipun beberapa penjahat hak asasi manusia seperti Zhou Yongkang dan Bo Xilai telah mendekam di penjara, namun, sebagian besar dari mereka masih bebas, bahkan beberapa diantaranya telah melarikan diri ke Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.
Pengacara hak asasi manusia yang di Washington, Ye Ning mengatakan, dikarenakan perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya dengan komunis Tiongkok. Sejauh ini, RUU anti-korupsi Amerika Serikat dan PBB belum ada kerjasama dengan komunis Tiongkok. Namun, ia berharap jika Amerika Serikat menyelidiki dan menyita kekayaan para pencuri uang negara ini, sebaiknya tidak dikembalikan ke rezim komunis Tiongkok.
“Pemerintah AS, dalam hal ini Kementerian Keuangan AS sebaiknya memilih orang-orang yang kredibel diantara kekuatan lawan politik Komunis Tiongkok untuk berpartisipasi dalam hal ini, dan baru dikembalikan kepada rakyat setelah demokratisasi Tiongkok,” ujarnya.
Lan Shu, seorang komentator tentang peristiwa terkini di Amerika Serikat, mengatakan bahwa banyak orang yang memiliki wawasan di dunia Barat telah melihat dengan jelas bahwa sistem komunis Tiongkok mengancam keselamatan mereka.
Oleh karena itu, tidak peduli apakah Amerika Serikat menggunakan sarana ekonomi, politik atau menghukum pejabat korup dalam menghadapi komunis Tiongkok, mereka optimis akan berhasil.
Sejumlah netizen di Tiongkok sebelumnya telah menyarankan bahwa jika Amerika Serikat mengekspos aset para pejabat senior komunis Tiongkok dan anak-anak mereka di Amerika Serikat, itu akan lebih efektif daripada perang dagang. (Jon/asr)
