Li Wei/Li Jing – Epochtimes/NTDTV
Sebuah data survei internal yang diungkapkan oleh Komunis Tiongkok menunjukkan bahwa lebih dari 85% para elit Komunis Tiongkok siap-siap untuk melarikan diri meninggalkan jabatannya.
Beberapa cendekiawan mengungkapkan bahwa pejabat Komunis Tiongkok menyembunyikan rencana yang disebut “Rencana Kapal Karam”. Pemerintah Komunis Tiongkok sangat khawatir tentang hal itu.
Oleh karenanya saat ini, otoritas Beijing telah memperkuat pengendalian terhadap anggota partai yang dapat keluar negeri untuk masuk kembali. Mekanisme melarikan diri itu telah meluas ke pedesaan. Paspor resmi pejabat desa pun harus diserahkan.
Pada Jumat 9 Agustus 2019, media resmi Komunis Tiongkok melaporkan bahwa Distrik Pinggu di Beijing baru-baru ini memperluas cakupan manajemen untuk mengontrol perjalanan pribadi ke luar negeri. Kerja anti-pelarian telah meluas ke desa-desa seperti komite desa dan komite lingkungan.
Informasi yang dirilis situsweb bjsupervision.gov.cn atau Biro Inspeksi dan Pengawasan Disiplin Kota Beijing baru-baru ini, menyebutkan bahwa Distrik Pinggu, Kotamadya Beijing baru-baru ini mengeluarkan surat pemberitahuan.
Isinya meminta anggota tim komite desa yang berencana mengajukan paspor untuk ke luar negeri untuk keperluan pribadi, harus diperiksa secara ketat dan disetujui unit administrasi kotapraja.
Pemberitahuan tersebut menetapkan bahwa paspor perorangan anggota tim komite desa yang telah selesai dibuat, harus diserahkan ke departemen personalia kotapraja setempat. Sebelum perjalanan, departemen kotapraja akan memberikan pendidikan pra-keberangkatan. Selanjutnya, segera mengambil kembali paspor pejabat desa terkait setelah kembali dari luar negeri.
Melansir laman “The Beijing News”, menurut petugas yang bertanggung jawab Komite Inspeksi dan Disiplin Distrik Pinggu, pada awal tahun lalu, Distrik Pinggu memperluas pencegahan pelarian pejabat keluar negeri hingga ke personel kunci di tingkat departemen dan bawahannya. Tahun ini, anggota tim komite desa termasuk dalam sistem pencegahan pelarian.
Pemberitahuan itu menetapkan, bahwa paspor yang telah digunakan dalam perjalanan ke luar negeri dengan tujuan pribadi harus diserahkan ke departemen personalia organisasi jalan untuk pemusatan pengendalian.
Sebuah sumber yakni orang yang bertanggung jawab atas Komisi Inspeksi Disiplin Distrik Pinggu itu mengatakan, bahwa pada awal tahun lalu, Distrik Pinggu memperluas pekerjaan anti-pelarian ke personel kunci di tingkat departemen dan di bawahnya.
Tahun ini, anggota dari dua komite di desa akan dimasukkan dalam sistem anti-pelarian. Ruang lingkup objek anti-pelarian pun, akan lebih diperluas guna mencapai cakupan penuh dan tidak ada jalan pintas.
Sebenarnya, sudah ada preseden para pejabat desa yang menyerahkan paspor mereka. Pada 2013, di kota Guangzhou para pejabat desa sudah diminta untuk menyerahkan paspornya. Sementara pada 2015, propinsi Wuhan telah melakukan penyatuan manajemen pengendalian paspor resmi desa.
Sebagai salah satu percontohan dari tiga pemantauan provinsi dan kota, Kantor Pelacakan Beijing mengeluarkan peraturan. Seperti dilakukan pada awal tahun ini, peraturan itu mengatur bahwa anggota partai dan pejabat pemerintah kota diminta untuk melapor ke kantor pelacakan kota. Ini jika mereka secara pribadi berangkat keluar negeri dan kembali tidak mengikuti prosedur normal.
Pejabat Komunis Tiongkok Memiliki “Rencana Kapal Karam”
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pejabat komunis Tiongkok yang melarikan diri ke luar negeri sangat mengejutkan. Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Edisi Khusus Epoch Times menuliskan bahwa “kapal tua” Komunis Tiongkok akan hancur. Perihal itu telah diketahui oleh orang-orang Tionghoa pada umumnya. Oleh karena itu, tak heran semua orang berebutan cari jalan keluar melarikan diri dari Tiongkok.
Saat ini, pejabat resmi dan lingkaran bisnis Komunis Tiongkok sedang mencari berbagai saluran untuk mengirim dana dan anggota keluarga ke luar negeri. Tujuannya, demi melindungi diri agar terelak dari bencana keruntuhan Komunis Tiongkok.
Cendekiawan Beijing, Chen Yongmiao pernah menulis di media Hong Kong, bahwa elit tingkat tinggi Komunis Tiongkok menyembunyikan sebuah “Rencana Kapal Karam”. Tingkat atas membunuh yang bawah dan mengekstraksi nilai surplus sosial.
Mereka menggunakan uang rakyat membuka jalan untuk dirinya dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Sementara itu lapisan rakyat yang lebih rendah dan keturunannya terpaksa jatuh ke lingkungan alami keras dan rusaknya moralitas hati manusia.
Artikel itu menyebutkan bahwa pejabat tinggi Komunis Tiongkok juga memiliki rencana “Perahu pada Hari Kiamat”. Negara yang bisa disuap telah disuap, dan yang bisa “cuci uang” telah lama “mencucinya.” Begitu hari itu datang, sistem penghancuran diri atau Jaringan Nasional segera diaktifkan dan dihancurkan.
Semua arsip bersejarah yang berbahaya akan dihancurkan. Seluruh keluarga dengan mudah diungsikan ke negara perlindungan. Kemudian mereka dapat melindungi beberapa generasi mereka dengan kedamaian dan kekayaan.
Pada awal 2010, materi penelitian dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mengungkapkan bahwa sejak pertengahan 1990-an, jumlah pejabat ekspatriat Komunis Tiongkok yang telah melarikan diri mencapai 16.000 hingga 18.000 orang. Sementara jumlah nilai uang pelarian mencapai 1.613 triliun Rupiah.
Bahkan Lin Zhe, seorang profesor dari Sekolah Partai Komunis pada tahun 2010 pula, mengungkapkan dalam “dua konferensi” Komunis Tiongkok.
Menurutnya selama 10 tahun dari 1995 hingga 2005, telah muncul 1,18 juta “pejabat telanjang” dalam Komunis Tiongkok, atau seluruh keluarga telah migrasi ke luar negeri.
Sementara itu Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin memprediksi bahwa pelarian modal ilegal pada tahun 2013 akan mencapai 21.450 triliun Rupiah. Angka itu meningkat tajam 50% dari tahun 2012. Setelahnya akan meningkat dari tahun ke tahun.
Pejabat Senior Komunis Tiongkok Memegang Banyak Paspor
Melansir dari Epochtimes.com, sejak Wang Lijun yakni Mantan Kepala Kepolisian Kota Chongqing melarikan diri ke Konsulat Amerika Serikat di Chengdu, 6 Februari 2012, jajaran di kalangan pejabat komunis Tiongkok terus bergolak.
Meski menggenggam kekuasaan juga tidak memberi rasa aman yang sebenarnya kepada jajaran elite pejabat komunis Tiongkok. Mereka menyiapkan jalan keluar atau melarikan diri keluar negeri. Bukan rahasia lagi bahwa pejabat komunis Tiongkok memiliki banyak paspor dengan identitas berbeda.
Pada 2014, Zhu Mingguo, mantan Ketua Komite Provinsi Guangdong dari Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) dan sekretaris mantan sekretarisKomiteSentral Politik dan Hukum Partai Komunis Tiongkok Provinsi Guangdong ditangkap.
Menurut laporan, para penyelidik menemukan sejumlah besar emas dan uang kertas dalam kotak yang berbeda di rumah mereka. Lalu dibawa dengan puluhan kendaraan, diantaranya termasuk 14 buah paspor Zhu Mingguo.
Mantan Wakil Presiden Mahkamah Agung Komunis Tiongkok, Xi Xiaoming ditangkap pada tahun 2015. Apartemen dan vilanya di kota Beijing digeledah oleh pihak berwenang. Diantaranya, ditemukan enam paspor di Dalian, tiga paspor perjalanan Hong Kong dan Makau. Total aset Xi Xioaming yang disita lebih dari sekitar 1,5 miliar yuan.
Ling Jihua, Mantan Kepala Departemen FrontPekerja Bersatu Komunis Tiongkok diselidiki oleh pihak berwenang pada tahun 2014. Menurut laporan, jumlah uang korupsi yang dikumpulkannya sangat fantastis. Hanya untuk biaya yang diberikan kepada tujuh wanita simpananya saja berjumlah lebih dari 40 juta yuan, dan memiliki 5 anak serta 6 paspor dengan nama samaran.
Ling Jihua mengatakan, semua itu diurus langsung oleh Zhou Yongkang, yang digunakan untuk kebutuhan kerja dan keadaan darurat. Zhou Yongkang adalah kaki tangan bekas mantan Sekretaris Partai Komunis Tiongkok, Jiang Zemin.
Pada Juli 2015, orang kepercayaan Zhou Yongkang, Zhou Benshun, sekretaris Partai Komunis Tiongkok dan pejabat tinggi Provinsi Hebei diselidiki atas pelanggaran disiplin dan hukum. Ia didakwa bekerja sama dengan Zhou Yongkang dan Ling Jihua dalam kegiatan yang melanggar disiplin dan hukum, dari lima rumahnya ditemukan 15 rekening bank dan 12 paspor.
Mantan kepala pelayan keluarga Jiang Zemin di kota kelahirannya di Yangzhou dan mantan walikota Nanjing, Ji Jianye diselidiki atas pelanggaran disiplin dan hukum pada tahun 2014. Menurut laporan media Hong Kong, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin menemukan 21 paspor dan 12 rekening bank masing-masing di vila Ji Jianye di Kunshan dan Yangzhou.
Sebenarnya, otoritas Tiongkok tidak hanya memasukkan paspor pejabat partai dan personil pemerintah dalam sistem anti-pelarian, tetapi juga personil kunci untuk “Pemeliharaan stabilitas” komunis Tiongkok dan izin masuk dan keluar dari wilayah utama juga dikontrol dengan ketat.
Pada Oktober 2016, komunis Tiongkok juga pernah menulis surat pemberitahuan di sejumlah tempat di Xinjiang. Isinya meminta pemegang paspor untuk menyerahkan paspor mereka untuk peninjauan tahunan dan akan “menahan” paspor warga setelah peninjauan tahunan. Sumber mengatakan bahwa itu adalah kebijakan baru untuk kontrol paspor oleh otoritas Xinjiang. (lim/jon)
FOTO : Menjelang perubahan besar dalam situasi politik Komunis Tiongkok, dimana meski menggenggam kekuasaan juga tidak memberi rasa aman yang sebenarnya kepada jajaran elite pejabat komunis Tiongkok, dan mereka menyiapkan jalan keluar atau melarikan diri keluar negeri. Foto : Bandara di Beijing. (AFP / GettyImages)
