ETIndonesia – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akhirnya angkat bicara soal konflik terbaru pemerintahan Indonesia dengan rezim Komunis Tiongkok soal Laut Natuna Utara.
Bersamaan itu, netizen Indonesia meramaikan tagar #NatunaBukanNacina sebagai respon lembeknya para elit saat merespon tindakan Beijing.
Pada Jumat 3 Januari 2020, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancari oleh wartawan meminta agar persoalan dengan Tiongkok soal di Perairan Natuna tidak diributkan. Hal itu dikarenakan dinilai tidak perlu dan bisa mengganggu investasi.
Seperti ditulis Tempo.co, Luhut mengatakan pihak Tiongkok bisa saja menangkap ikan di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) selama memiliki izin. Luhut mengatakan, pihak Indonesia sendiri memiliki kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE.
Sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo saat ditanya wartawan soal Natuna, ia mengatakan Tiongkok adalah negara sahabat, kita harus selesaikan dengan baik.
Adapun saat ditanya wartawan soal penambahan personil TNI di Perairan Natuna, Prabowo mengatakan : “Kita cool saja, santai saja.”
Merespon soal Wilayah Natuna yang diterobos pihak Tiongkok, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berharap membedakan antara Investor, Sahabat dan Pencuri.
“Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan antar negara,” demikian cuitan Susi Pudjiastuti dalam akun twitternya @susipudjiastuti Sabtu 4 Januari 2020.
Saat membalas cuitan Kumparan, Susi juga menuliskan bahwa hubungan baik antar negara adalah karena saling menghormati.
“Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya Perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik & benar. Hubungan baik antar negara adalah karena saling menghormati,” demikian lanjut cuitan susi.
Tak kalah garangnya, netizen Indonesia beramai-ramai angkat bicara soal tindakan Komunis Tiongkok. Tak hanya soal menerobos kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Tiongkok juga mengklaim perairan Natuna Utara adalah wilayahnya.
Apalagi, Juru Bicara Kemenlu Tiongkok Geng Shuang dengan jelas dan lugas mengatakan, Apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, maka itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa Tiongkok punya hak dan kepentingan di perairan terkait.
Berikut respon netizen soal Natuna :
Misalnya netizen @YongL4dy menuliskan : Jangan karena utang ke China Pemerintah jadi ayam sayur.
Sedangkan akun @Anggraini_4yu lebih keras lagi menuliskan cuitannya, Yang Bilang Komunis Itu HANTU, Hantunya Sdh Sampai di NATUNA. Ia juga menambahkan cuitannya dengan tulisan, di dalam Negeri Mereka Sebarkan 👉PKI itu Korban 👉Buku2 berpaham Sosialis dan 👉Millenial itu Ga Percaya Tuhan.
Adapun akun @RAgustiana dengan tulisan, Sudah ada Deal – deal apa sih pak? Kok cool – cool aja Kapal China masuk ke perairan kita? Please deh pak jangan blunder ✌️ Tunjukkan negara kita punya Integritas 👍👍
Adapun akun @zulhendribasri2 menuliskan : NKRI harga mati.. jangan diganti dengan investasi..#NatunaBukanNacina
Ada juga netizen menshare video influencer muda Sherly Annavita dalam akun instagramnya. Sherly dalam video tersebut menyebutkan, NATUNA TAK BOLEH LEPAS KE CHINA. Ia mengatakan, cadangan Migas super raksasa dan sumber daya alam lainnya yang ada di Natuna jangan sampai beralih kepemilikan.
Sherly juga menyerukan agar tak ditanggapi dengan seadanya atau hanya semata menutupi riak-riak di permukaan. Dikarenakan terkait soal kedaulatan negara.
Ia mengatakan pemerintah harus melakukan perlawanan diplomatik dan hukum yang terukur untuk menggagalak klaim China bahkan perlawanan militer apabila diperlukan. Karena Kedaultan NKRI Harga Mati. Merdeka!
Adapun cuitan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu dalam akunnya @msaid_didu saat merespon cuitan akun Twitter, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid mencuita : Bagi saya, Pertama, jika demi demi investasi ditukar dengan kedaulatan sejengkal tanah-air adalah PENGHIANATAN. Kedua, jika satu lapangan kerja yangg mampu dilakukan olah bangsa kita tapi diserahkan ke TKA adalah PENGkHIANATAN.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, mengatakan Tiongkok secara hukum tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritorialnya. Dikarenakan, Tiongkok tidak mempunyai hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan di Natuna.
Mahfud MD saat berbicara dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, juga mengungkapkan, Tiongkok pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Tiongkok Selatan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan empat sikap pemerintah Indonesia atas situasi di perairan Natuna :
Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982.
Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.
Sebelum menyampaikan pernyataan resmi, Menko Polhukam Mahfud Md telah menggelar rapat untuk secara khusus membahas masalah di Natuna di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, pada Jumat 3 Desember 2020.
Hadir pada rapat tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakmla RI Laksdya Achmad Taufieqoerrochman, serta Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto. (asr)
