Daniel Y.Tieng
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut klaim rasisme oleh para mahasiswa Tiongkok di Australia dengan melontarkan kata-kata “omong kosong.” Ia mengatakan Australia tidak mau tunduk pada “paksaan” dari Komunis Tiongkok.
Hal tersebut menandai untuk pertama kalinya Scott Morrison menggunakan kata “paksaan” untuk menggambarkan sengketa dagang rezim Tiongkok dengan Australia.
Komentar Scott Morrison sebagai tanggapan terhadap peringatan Kementerian Pendidikan Tiongkok kepada mahasiswa internasional Tiongkok, bahwa “insiden berganda” diskriminasi rasial terjadi di Australia.
Hal tersebut menyertai peringatan perjalanan yang diumumkan pada tanggal 5 Juni oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, yang memperingatkan wisatawan Tiongkok mengenai “peningkatan yang bermakna” diskriminasi rasial terhadap orang-orang keturunan Asia di Australia.
Selama wawancara di radio 3AW pada tanggal 11 Juni, Perdana Menteri Australia menanggapi tuduhan tersebut: “Itu adalah omong kosong. Itu adalah pernyataan konyol. Satu hal yang akan selalu dilakukan Australia adalah bertindak untuk kepentingan Australia dan tidak pernah diintimidasi oleh ancaman yang berasal dari mana pun. Australia adalah negara perdagangan terbuka, tetapi saya tidak akan pernah memperdagangkan nilai-nilai Australia dalam menanggapi paksaan.”
Ekspor Australia ke Tiongkok tahun lalu bernilai 16,8 miliar dolar Australia, dua kali lipat sejak tahun 2014.
Sejak sengketa dagang dimulai pada bulan April, para menteri dan anggota Parlemen Australia, lebih suka membahas setiap masalah berdasarkan kemampuannya dan menghindari keterlibatan dalam politik “gayung bersambut.”
Para menteri juga menghindar dengan mengatakan rezim Tiongkok membalas tindakan Australia yang dianggap merugikan kepentingan Beijing, termasuk seruan untuk menyelidiki asal-usul virus Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru, dan undang-undang investasi asing yang baru diumumkan.
Namun, Global Times, kelompok media milik pemerintahan Komunis Tiongkok, komentator yang vokal mengenai masalah yang berhubungan dengan rezim Tiongkok, secara terang-terangan mengatakan tindakan Beijing sebenarnya bersifat pembalasan.
Pada tanggal 9 Juni, dewan editorial Global Times menulis:
“Dari dorongan Australia untuk diadakan penyelidikan COVID-19 yang dipimpin oleh Ameriks Serikat, hingga turut campur dalam urusan Hong Kong, dan perbaikan aturan investasi asing yang akan datang memperketat pengawasan terhadap investasi asing, politisi Australia menunjukkan antipatinya terhadap Tiongkok.”
Editorial itu juga menulis : “Jika Australia ingin mempertahankan keuntungan dari ikatan ekonomi Australia dengan Tiongkok, maka Australia harus membuat perubahan nyata terhadap pendirian Australia saat ini terhadap Tiongkok, atau Australia akan sepenuhnya kehilangan manfaat dari konsumen Tiongkok. Kerugian pariwisata mungkin hanyalah puncak gunung es karena hilangnya kepentingan Tiongkok di Australia.”
Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan bertemu dengan para pemimpin industri pada tanggal 11 Juni untuk membahas ekspansi ke pasar alternatif.
Catherine Ross dari Cabang Ekonomi dan Perjanjian Tiongkok Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan mengatakan, para pejabat menyarankan sektor pertanian untuk menjaga ketenangan.
“Sangat penting bahwa kita harus tetap tenang dan disiplin dalam pernyataan yang kita ucapkan kepada masyarakat. Bila tidak, jujur saja, kita berada dalam tangan Tiongkok mengenai masalah ini. Tetapi kita sangat terbuka mengenai apa yang sedang terjadi,” kata Catherine Ross kepada penyelidikan parlemen. (Vv)
FOTO : Perdana Menteri Scott Morrison berbicara selama konferensi pers di Sydney, Australia pada 1 Februari 2020. (Don Arnold / Getty Images)
Video Rekomendasi :
