oleh Wu Xin
Para ahli mengatakan bahwa komunis Tiongkok memanfaatkan PBB sebagai alat untuk mempromosikan inisiatif One Belt One Road (OBOR) Xi Jinping, dan menggunakannya untuk mengumpulkan data besar dari dunia, bersaing untuk hak menetapkan standar global baru, dan memantau dunia. Dengan demikian mengekspor model sensornya secara global dan mempromosikan tirani
Claudia Rosett adalah seorang peneliti paruh waktu di Institut Hudson juga peneliti kebijakan luar negeri di Independent Women’s Forum. Pada awal bulan Oktober 2020, Claudia menerbitkan komentar di The Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa pemerintah Komunis Tiongkok memanfaatkan PBB untuk mengumpulkan data besar dari seluruh dunia, tak lain demi tujuan memantau dunia.
Selain itu, karena komunis Tiongkok sedang menggunakan organisasi internasional untuk bersaing dalam perebutan hak untuk menetapkan standar, membuat komunitas internasional khawatir dengan rencana komunis Tiongkok untuk mengekspor model tirani ke dunia.
Alamat pusat data telah ditentukan
Pada 22 September 2020, Xi Jinping dalam pidato menyambut Pembukaan Sidang Umum PBB Tahunan ke-75 secara online menyatakan dukungannya kepada PBB, untuk memainkan peran sentral dalam urusan internasional, dan mengumumkan bahwa Tiongkok akan mendirikan Pusat Pengetahuan dan Inovasi Informasi Geografis Global PBB dan pusat penelitian internasional untuk data besar yang pengembangannya berkelanjutan.
Claudia Rosett mengatakan bahwa komunis Tiongkok menggunakan proyek-proyek pengembangan yang berkelanjutan milik PBB untuk bekerja sama dengan PBB.
Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa 2 pusat yang disebutkan oleh Xi Jinping itu telah ditentukan lokasinya. Pemerintah komunis Tiongkok telah menandatangani nota kesepakatan dengan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Departemen di PBB tersebut adalah sekretariat untuk merealisasikan tujuan Pengembangan yang berkelanjutan. Sedangkan Liu Zhenmin, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok adalah orang yang bertanggung jawab terhadap departemen tersebut.
Pada bulan Juni 2019, Ning Jizhe, Direktur Biro Statistik Nasional Tiongkok bertemu dengan Liu Zhenmin di Shanghai. Di sana, mereka menandatangani nota kesepahaman yang dinamakan ‘Lembaga Riset Data Besar Statistik Badan Nasional – Perserikatan Bangsa-Bangsa’, dengan tujuan menggunakan metode dan keahlian Tiongkok di bidang sains dan teknologi untuk melakukan kerja sama dengan sektor publik dan swasta Tiongkok.
Claudia Rosett mengatakan : “Pengaturan semacam ini dapat dengan mudah dijadikan jaringan intelijen global oleh komunis Tiongkok”.
Menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pusat Geografis Global PBB akan berlokasi di Deqing. Provinsi Zhejiang. Konferensi Pusat Geografis Global PBB pada tahun 2018 telah diadakan di sini. Sedangkan pusat penelitian internasional untuk data besar akan berlokasi di Hangzhou, yang juga merupakan lokasi raksasa teknologi Alibaba Group.
Claudia Rosett mencontohkan, pada tahun 2018, Jack Ma dan Melinda Gates menjadi ketua bersama kelompok Kerja Sama Digital yang diorganisir oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.
Rosett menulis : “Hubungan yang semakin dalam antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan miliarder Tiongkok dan Amerika Serikat sedang melayani keinginan komunis Tiongkok untuk merealisasikan hegemoni global”.
Bendera negara-negara anggota PBB yang berada di luar markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)
Memanfaatkan PBB untuk mempromosikan OBOR, bersaing dalam perebutan hak menetapkan standar global baru
Selain mendirikan Pusat Data Besar Global dengan mengatasnamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rosset juga menunjukkan bahwa komunis Tiongkok juga telah memilih Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai alat untuk mempromosikan inisiatif OBOR yang diprakarsai Xi Jinping.
OBOR adalah diplomasi jebakan hutang komunis Tiongkok, tujuannya tak lain adalah untuk berinvestasi dalam potensi ekspansi militer dan memperluas sarana dan pengaruh tirani Partai Komunis Tiongkok.
Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji inisiatif OBOR karena memiliki hubungan internal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Dokumen PBB menunjukkan bahwa lusinan cabang PBB telah menandatangani perjanjian untuk mendukung inisiatif OBOR, termasuk 15 badan khusus PBB seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, 4 badan di antaranya saat ini di bawa tanggung jawab mantan pejabat komunis Tiongkok, termasuk Liu Zhenmin yang disebutkan di atas.
Termasuk juga Houlin Zhao, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union. ITU).
Sebuah laporan di Financial Times menunjukkan bahwa komunis Tiongkok mempromosikan seperangkat standar dan perjanjian ekspor yang unik untuk dipatuhi oleh lebih dari 100 negara yang berpartisipasi dalam inisiatif OBOR.
Houlin Zhao memanfaatkan jabatannya untuk memuji inisiatif OBOR dan juga membela Huawei dari tuduhan AS bahwa perangkat Huawei dapat digunakan untuk kegiatan spionase.
Financial Times melaporkan bahwa jika Perang Dingin didominasi oleh perlombaan untuk membuat senjata nuklir terbesar, kemudian Perang Dingin baru akan dilakukan sebagian melalui perjuangan mengontrol hak untuk menetapkan standar, standar yang menguasai industri terpenting di era ini.
Industrialis dan inovator Jerman abad ke-19 Werner von Siemens adalah pendiri Grup Perusahaan Siemens. Dia mengatakan : “Mereka yang memiliki standar akan memperoleh pasar”.
Adam Segal, direktur Program Kebijakan Digital dan Cyberspace dari Council on Foreign Relations, sebuah wadah pemikir yang berbasis di New York mengatakan : “Standar industri adalah bidang persaingan yang penting dalam Perang Dingin yang baru. Beijing dan Washington sedang meningkatkan penyesuaian pada perumusan dan penerapan standar global”.
Keterangan Foto : Initiative OBOR menyembunyikan jebakan utang. Sri Lanka tidak dapat membayar kembali miliaran dolar beban proyek OBOR. Pelabuhan strategis penting Hambantota telah disewakan ke komunis Tiongkok selama 99 tahun. Gambar menunjukkan proyek utama rencana Pelabuhan Colombo. (Lakruwan Wanniarachchi/AFP/Getty Images)
Kontrol jaringan internet, membuat tirani teknologi PKT dipraktekkan di seluruh dunia
Jadi standar global seperti apa yang ingin ditetapkan oleh komunis Tiongkok ?
Claudia Rosett percaya bahwa komunis Tiongkok akan menggunakan Great Firewall untuk mengontrol akses masyarakat dalam negeri ke Internet, dan pada saat yang sama secara ekstensif menggunakan teknologi berbasis data untuk memantau, mengontrol, dan menyensor orang-orang Tiongkok.
Misalnya, pada awal tahun ini, teguran dan peringatan kepada Dokter Wuhan bernama Li Wenliang untuk tutup mulut menunjukkan efek ini.
Bila saja praktik komunis Tiongkok tersebut sampai direplikasi secara global, ia pasti akan menyensor semua orang di seluruh dunia.
Claudia Rosett menunjukkan bahwa gabungan dari Pusat Geografis Global dan pusat penelitian internasional untuk data besar yang sedang dibangun lewat persetujuan PBB tersebut, akan memungkinkan pemetaan terperinci dari semua informasi mulai dari medan dan infrastruktur hingga perilaku manusia dalam skala global pada setiap saat.
Komunis Tiongkok sendiri telah mengumpulkan dan mencuri data global dalam jumlah besar. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat membantu komunis Tiongkok untuk mempercepat mencapai sasaran. Claudia Rosett menulis : Legitimasi PBB akan memudahkan Beijing untuk memastikan aliran data dari negara-negara anggota, mempengaruhi standar dan norma PBB untuk mengumpulkan data tersebut, dan membentuk hasilnya, memasukkannya ke dalam sistem PBB, dan pada akhirnya membuat tirani teknologi Partai Komunis Tiongkok itu dipraktekkan di seluruh dunia.
The Financial Times melaporkan bahwa Rebecca Arcesati, seorang analis di lembaga think tank ‘Mercator Foundation’s Institute for Chinese Studies’ (MERICS) yang berbasis di Berlin, mengatakan : “Pemerintah komunis Tiongkok secara aktif mempromosikan panduan tata kelola Internet dan jaringan mereka kepada sejumlah negara berkembang. Yang terbaru adalah menggunakan konektivitas 5G dan proyek kota pintar di sepanjang Jalur Sutra Digital”.
Jonathan Hillman, seorang analis di CSIS, think tank yang berbasis di Washington mengatakan : “Negara seperti Serbia mungkin tidak akan mengadopsi standar komunis Tiongkok, tetapi setelah pembelian dan transaksi yang memadai, mereka pada akhirnya mungkin saja dapat mengadopsi standar komunis Tiongkok. Di sini terdapat risiko lock-in, setelah itu biaya pengalihan menjadi terlalu tinggi”.
Financial Times melaporkan bahwa Serbia adalah salah satu negara yang telah menandatangani proyek pendukung kota pintar komunis Tiongkok, termasuk kamera pengintai yang disediakan oleh Hikvision. Hikvision adalah perusahaan yang masuk daftar hitam Amerika Serikat, karena diduga melanggar hak asasi manusia di Xinjiang.
Andrew Davenport, kepala operasi ‘RWR Advisory’, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Washington juga mengatakan bahwa kota pintar telah membuka pintu untuk berbagai risiko.
Ia mengatakan : “Kota pintar meningkatkan risiko gangguan atau penyalahgunaan jaringan dari keamanan data dan keamanan jaringan. Dalam lingkungan ini, risiko jaringan yang terkait dengan entitas yang tunduk pada hukum komunis Tiongkok dan struktur pemerintahannya akan semakin membesar.”
Wakil Ketua Komite Intelijen Senat AS, Mark Warner, juga beranggapan bahwa ancaman dari Partai Komunis Tiongkok sudah jelas. Ia mengatakan bahwa Beijing bermaksud untuk mengontrol infrastruktur digital generasi mendatang. Selain itu, menggunakannya sebagai alasan untuk memberlakukan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika Serikat, seperti dalam hal transparansi, toleransi terhadap perbedaan pendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya.
“Para pemimpin Partai Komunis Tiongkok sedang mengembangkan model pemerintahan teknologi … yang akan mempermalukan George Orwell, seorang penulis novel istopia berjudul ‘1984’ berbangsa Inggris”, demikian Mark Warner menambahkan.
Keterangan Foto : Rezim komunis Tiongkok sedang goyah, dan semakin memperkuat pengawasannya terhadap Internet. (Getty Images)
Negara demokrasi akan memboikot pembangunan pusat data di daratan Tiongkok
VOA News melaporkan bahwa Hu Ping, kepala editor kehormatan ‘Peking Spring’ mengatakan bahwa, banyak kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk di Komisi Hak Asasi Manusia, ternyata adalah klub paling anti-hak asasi manusia. Patut dicela.
Hu Ping mengatakan : “Semua orang tahu, komunis Tiongkok dalam hal ini terkenal jahat. Tetapi Anda masih juga menyerahkan kerja sama (data besar) ini kepada pemerintah komunis Tiongkok. Tidak heran banyak tindakan PBB saat ini membuat orang-orang sangat khawatir. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk membentuk aliansi baru negara demokrasi”.
Yu Ping, seorang ahli hukum yang tinggal di Amerika Serikat mengatakan kepada VOA news, bahwa tidak mudah bagi komunis Tiongkok untuk membangun pusat data besar PBB. Kesulitannya adalah ia tidak dapat memenangkan kepercayaan dunia.
“Bagaimana komunis Tiongkok dapat menjelaskan kepada dunia bahwa sistemnya dapat, pertama, hak privasi tidak dilanggar. Kedua, dapat lebih jauh menjamin bahwa ia tidak menggunakan data ini untuk memperkuat sistem otoriternya dan menekan kebebasan bicara rakyatnya ?” kata Yu Ping.
Yu Ping mengatakan bahwa apapun bentuk pusat data besar PBB di masa depan ini jika sampai dioperasikan di daratan Tiongkok, itu pasti langsung dikendalikan atau diganggu oleh pemerintah komunis Tiongkok, karena pemerintahan totaliter mengontrol semua aspek kehidupan warga masyarakat. Alasan besar negara demokrasi menganggap komunis Tiongkok sebagai momok adalah karena ia mengontrol semua sumber daya Tiongkok secara menyeluruh. Lalu masalah terbesarnya adalah, kenaikan tingkat kekuatan pengendali rezim otokratis sejalan dengan tingkat kenaikan kemampuan komunis Tiongkok. (Sin)
Keterangan Foto : Komunis Tiongkok dengan penuh semangat mempromosikan era data besar, ke mana saja warga pergi, menghubungi telepon siapa, berita apa saja yang dibaca … semuanya terpantau. (Wang Zhao/Getty Images)
Video Rekomendasi :
