Daniel Y.Teng
Dunia sedang berada di “titik puncak zaman keemasan” spionase komunis Tiongkok di mana sadar akan pengungkapan bahwa sekitar dua juta anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) bersarang dalam pemerintahan dan perusahaan di seluruh dunia.
Pengungkapan data anggota partai komunis Tiongkok bersarang di pemerintahan dan perusahaan dari berbagai negara seluruh dunia, memacu seorang senator Australia untuk memperingatkan bahwa janji setia kepada Partai Komunis Tiongkok, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, negara-negara di dunia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih besar untuk melindungi kepentingan negara-negara tersebut.
Rincian seputar basis data raksasa muncul pada hari Minggu 13 Desember 2020, mengungkapkan sebuah daftar informasi mengenai 1,95 juta anggota Partai Komunis Tiongkok yang mencakup nama, posisi dalam Partai Komunis Tiongkok, tanggal lahir, nomor KTP dan etnis mereka.
Hal tersebut juga mengungkapkan bahwa 79.000 cabang Partai Komunis Tiongkok didirikan di seluruh dunia, di mana beberapa cabang Partai Komunis Tiongkok bersarang di perusahaan global, menurut Sky News Australia.
Banyak individu dalam basis data tersebut dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Eropa, dan Australia yang terlibat dalam industri sensitif seperti pertahanan, obat-obatan (terutama pengembangan vaksin COVID-19), dan layanan keuangan.
Beberapa anggota Partai Komunis Tiongkok tersebut bekerja di pos diplomatik dan universitas.
Sekitar 600 anggota Partai Komunis Tiongkok, beberapa yang adalah eksekutif senior, bekerja di raksasa perbankan HSBC dan Standard Chartered.
Sementara perusahaan kedirgantaraan Airbus, Boeing, dan Rolls-Royce telah mempekerjakan ratusan anggota Partai Komunis Tiongkok. Boeing memiliki 287 anggota Partai Komunis Tiongkok yang bekerja di Boeing pada tahun 2016 dan juga merupakan kontraktor pertahanan utama untuk Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Australia.
Raksasa teknologi informasi Amerika Serikat Hewlett-Packard (HP) juga mempekerjakan anggota Partai Komunis Tiongkok.
Di Australia, baru-baru ini Hewlett-Packard dianugerahi kontrak sebesar usd 48 juta untuk membangun “superkomputer” untuk lembaga penelitian terkemuka CSIRO.
Dua perusahaan farmasi besar yang mengembangkan vaksin COVID-19, Pfizer mempekerjakan 69 anggota Partai Komunis Tiongkok, dan AstraZeneca mempekerjakan 54 anggota anggota Partai Komunis Tiongkok.
Matt Warren, profesor keamanan dunia maya di Royal Melbourne Institute of Teknologi mengatakan, pengungkapan tersebut adalah tidak mengherankan dan sebaliknya, memperkuat pandangan bahwa Beijing telah melakukan kampanye penyusupan global.
Matt Warren kepada The Epoch Times menuturkan : “Yang menarik adalah bahwa anggota Partai Komunis Tiongkok, bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bidang pertahanan dan teknologi informasi secara global. Seseorang hanya dapat menebak proyek tempat anggota Partai Komunis Tiongkok bekerja dan informasi yang telah dikirim kembali ke Tiongkok. Ini adalah sebuah risiko keamanan yang besar,”
Banyak dari perusahaan-perusahaan ini, yang mungkin tidak menyadari risiko keamanan kini akan perlu meningkatkan pengamanannya.
Senator Australia Selatan Alex Antic sependapat dengan peringatan, bahwa kebocoran tersebut adalah sebuah peringatan bahwa negara-negara dan perusahaan-perusahaan perlu waspada.
“Partai Komunis Tiongkok beroperasi dengan sedikit batasan saat datang untuk campur tangan asing,” kata Alex Antic kepada The Epoch Times.
Alex Antic menyatakan : “Meskipun bukan berita bahwa Partai Komunis Tiongkok memiliki agen-agen pengaruh di negara-negara Barat, itu adalah pengingat tepat waktu bahwa Partai Komunis Tiongkok, dan badan kekuatan lunak Partai Komunis Tiongkok yaitu Front Terpadu masih hidup, sehat dan hidup di antara kita.”
The United Front Work Department atau Departemen Kerja Front Terpadu adalah badan penyusupan milik Partai Komunis Tiongkok yang terkemuka di luar negeri. Bahkan, menjadi berita utama pada tahun 2017 karena perannya dalam jatuhnya Senator New South Wales Sam Dastyari.
Joseph Siracusa, asisten profesor di Universitas Curtin dan ahli mengenai rezim-rezim komunis, mengatakan 1,9 juta orang adalah sebuah daftar “anggota Partai Komunis Tiongkok Sleepers” yang berpotensi dapat mendekati (atau memeras) untuk “menjual pemerintahnya.”
“Ini adalah daftar yang dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis Tiongkok di dalam negerinya, untuk menagih janji, dan untuk memenuhi kewajiban. Itulah yang mengejutkan mengenai penemuan ini,” kata Joseph Siracusa kepada The Epoch Times.
Joseph Siracusa menuturkan : Apa yang diinginkan Partai Komunis Tiongkok dengan daftar semacam itu? Mengapa melacak orang-orang ini, dan untuk alasan apa? Seharusnya itulah yang sehrausnya dipertanyakan para anggota parlemen,”
Menurut siracusa, kita berada di titik puncak zaman keemasan spionase komunis Tiongkok. Ini adalah masa keemasan. Jika komunis Tiongkok ingin memata-matai, komunis Tiongkok punya orang-orang, dan komunis Tiongkok mungkin menekan atau memeras orang-orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukkan oleh orang-orang tersebut.
Komunitas etnis Tionghoa Australia berjumlah lebih dari 1,2 juta dan menyumbang sekitar 5 persen total populasi Australia, menurut Sensus Penduduk tahun 2016.
Institut Kebijakan Strategis Australia menuduh Partai Komunis Tiongkok, menjalankan sebuah kampanye yang ditargetkan untuk menyusup ke komunitas Tionghoa perantauan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kepala Organisasi Keamanan dan Intelijen Australia maupun Penjabat Menteri Imigrasi Alan Tudge, mengeluarkan peringatan mengenai kerentanan dalam komunitas multikultural.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo juga berulang kali mengeluarkan peringatan seputar spionase intelektual Partai Komunis Tiongkok.
“Partai Komunis Tiongkok meracuni kekayaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita untuk tujuannya sendiri, dan… tindakan tersebut merendahkan kebebasan kita dan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Mike Pompeo di Institut Teknologi Georgia.
Pada awal bulan Desember, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan, pembatasan visa baru untuk anggota Partai Komunis Tiongkok dan keluarganya dengan cara mengurangi visa bisnis B-1 dan visa turis B-2 untuk anggota Partai Komunis Tiongkok menjadi satu bulan dari sebelumnya di mana visa berlaku selama maksimal 10 tahun.
Hal ini mengikuti peringatan kebijakan pada bulan Oktober oleh Layanan Imigrasi Amerika Serikat, terhadap hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang melarang anggota partai-partai komunis memasuki Amerika Serikat.
Sebuah langkah yang menurut Senator Tasmania Eric Abetz perlu dipertimbangkan oleh Australia dengan teliti.
Eric Abetz kepada The Epoch Times mengungkapkan : “Seperti yang ditunjukkan oleh pengungkapan-pengungkapan ini, keanggotaan Partai Komunis Tiongkok adalah jauh lebih daripada saluran jaringan jinak. Para anggota Partai Komunis Tiongkok bersumpah setia di mana seseorang harus ‘setia kepada Partai Komunis Tiongkok, berjuang untuk komunisme seumur hidupnya dan tidak pernah mengkhianati Partai Komunis Tiongkok.”
“Adalah sangat mengganggu bahwa siapa pun akan bergabung dengan sebuah partai yang bertanggung jawab atas litani pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pemenjaraan dan kerja paksa terhadap satu juta orang Uighur, menghancurkan kebebasan di Hong Kong, dan ambisi teritorial di Laut Tiongkok Selatan,” kata Eric Abetz.
Eric Abetz mengatakan, meskipun ada upaya legislatif baru-baru ini, termasuk disahkannya Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang kemungkinan besar akan mengakhiri kesepakatan Inisiatif Sabuk dan Jalan di Victoria, Australia perlu tetap waspada atau mempertaruhkan kebaikannya untuk”dieksploitasi dengan kejam” oleh Partai Komunis Tiongkok.
Keterangan Foto : Tentara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terlihat di depan layar besar ketika Sekjen Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping berbicara di parade militer yang menandai peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat TIongkok, pada Hari Nasionalnya di Beijing, pada 1 Oktober 2019 (Jason Lee / Reuetrs)
Video Rekomendasi :
