EpochTimesId – Perdana Menteri Inggris Theresa May menuding Rusia mencampur pemilihan umum di negara-negara barat. Dia juga menuduh Rusia mempengaruhi pemilu Inggris pada Juni 2017 lalu, dengan sejumlah operasi intelijen siber.
“Rusia menyebarkan beragam berita bohong (melalui internet) untuk memicu perselisihan di antara masyarakat dan pemerintah negara-negara Barat. Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin berupaya merusak prinsip masyarakat bebas,” ujar May ketika berbicara pada sebuah acara jamuan makan malam di London, Inggris.
May mengaku Inggris akan terus melindungi seluruh kepentingan nasionalnya. Walau demikian, May menegaskan tidak ingin terus-menerus berkonfrontasi dengan Rusia.
Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, Desember 2017 mendatang. Johnson sebelumnya mengaku tak yakin atas tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilu di negaranya.
May mengatakan, Putin kini harus mengambil kebijakan berbeda dengan kebijakan beberapa waktu lalu saat Rusia menganeksasi Krimea yang memicu konflik di Ukraina. Dia juga meminta Rusia berhenti melancarkan serangan siber ke beberapa pemerintahan dan parlemen di Eropa.
“Rusia secara terus-menerus melanggar kedaulatan udara beberapa negara Eropa serta menggelar operasi spionase dan perusakan siber yang berkelanjutan. Mereka melakukan campur tangan dalam beberapa pemilu dan meretas situs milik Kementerian Pertahanan Denmark dan parlemen Jerman,” sambung May.
May menuturkan hal itu ketika menyampaikan pidato kebijakan luar negeri Inggris di Mansion House di London. Rusia, kata May, dapat menjadi kolega penting negara-negara Barat jika bertindak dalam norma-norma dan aturan yang berlaku umum.
Dia menambahkan, walaupun telah meninggalkan Uni Eropa, Inggris tetap berkomitmen pada pakta keamanan negara Barat (NATO) serta berniat mengamankan kesepakatan Brexit yang disebutnya memperkuat prinsip liberal.
Menurut May, kerja sama ekonomi yang tangguh antara Inggris dan Uni Eropa akan menjadi benteng atas agitasi Rusia di benua biru.
Rusia berulangkali membantah tudingan tersebut. Mereka mengklaim pemerintahan Moskow selalu berada dalam posisi netral. (waa)
