Bowen Xiao
“Politisasi” intelijen — baik dengan adanya penilaian campur tangan asing dalam pemilihan umum Amerika Serikat maupun dengan adanya tuduhan kecurangan pemilih yang lebih luas — adalah sedang menggerogoti demokrasi Amerika Serikat dan memiliki pengertian negatif dalam jangka panjang, demikian yang dikatakan oleh mantan para pejabat di pemerintahan dan komunitas intelijen kepada The Epoch Times. Hal demikian terkait pelaporan dari Director of National Intelligence (DNI) AS.
John Ratcliffe, Direktur of national intelligence (DNI) atau Direktur Intelijen Nasional, diberitahu oleh “para pejabat intelijen karir” pada tanggal 16 Desember 2020 bahwa komunitas intelijen tidak dapat memenuhi batas waktu tanggal 18 Desember yang ditetapkan oleh perintah eksekutif, tak lain untuk melaporkan ancaman-ancaman asing terhadap pemilihan umum tahun 2020. Mereka mengatakan keterlambatan tersebut terkait dengan penerimaan informasi baru yang relevan oleh komunitas intelijen sejak pemilihan umum dan fakta bahwa “sejumlah lembaga belum selesai berkoordinasi pada produk tersebut.”
“Saya pikir hal tersebut adalah ketidakjujuran di pihak birokrat di dalam komunitas intelijen,” kata Bart Marcois, mantan wakil deputi Menteri Energi untuk kebijakan dan urusan internasional pada masa pemerintahan Bush, kepada The Epoch Times.
Ia mengatakan tidak pernah tahu komunitas intelijen mengatakan kepada seorang presiden — atau bahkan kepada seorang wakil deputi Menteri — bahwa kami tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan anda.… Mereka akan mengatakan kami tidak memiliki informasi yang lengkap, tetapi ini adalah laporan kami berdasarkan informasi yang kami miliki saat ini.”
Bart Marcois mengatakan satu-satunya kesimpulan yang ia tarik adalah bahwa komunitas intelijen adalah “dengan sengaja menolak untuk berkomunikasi atau bekerja sama,” tak lain untuk memberi penilaian dan laporan mengenai campur tangan asing dalam pemilihan umum tahun ini karena alasan politik.
“Bergulir secara lambat dan mengulur-ulur waktu dalam memberi penilaian dan laporan mengenai hal tersebut sehingga laporan ini tidak dapat menjadi dasar dari sebuah naik banding ke Mahkamah Agung, atau badan legislatif negara bagian, atau ke Kongres untuk mengabaikan hasil Electoral College seperti yang dilaporkan oleh negara-negara bagian yang diperdebatkan,” kata Bart Marcois.
“Tema yang dominan adalah para birokrat yang adalah pegawai tetap pemerintah telah menghabiskan empat tahun terakhir dengan mengabaikan otoritas presiden terpilih,” kata Bart Marcois. “Sungguh ironis karena Biden, menurut pendapat saya, adalah sangat tanggap terhadap kebutuhan, keinginan, dan tuntutan Partai Komunis Tiongkok.”
Perintah eksekutif tahun 2018 menetapkan bahwa, informasi yang diberikan kepada presiden tidak harus berasal dari laporan resmi Kantor Direktur Intelijen Nasional dan bahwa kepala-kepala agensi atau “pejabat lain yang sesuai” dapat mengirimkan informasinya kepada presiden setiap saat.
Perintah eksekutif tahun 2018 mengarahkan pemerintah AS, tak lain untuk menjatuhkan sanksi otomatis terhadap negara-negara asing, individu, dan entitas yang ditemukan terlibat dalam upaya untuk ikut campur dalam pemilihan umum Amerika Serikat.
Gary Berntsen, mantan pejabat operasi senior CIA dan Chief of Station, mencatat bahwa pada tahun 2016, banyak ahli yang memperingatkan campur tangan luar negeri dalam pemilihan umum Amerika Serikat, dan tuduhan adanya kecurangan penipuan pemilih lainnya. Gary Berntsen mengatakan keheningan mereka kini memekakkan telinga.
“Ini adalah sebuah aib nasional, hal ini adalah amat sangat disayangkan. Sungguh memilukan bagi negara ini karena menempatkan kita pada sebuah jalan untuk perpecahan di dalam negeri yang serius,” kata Gary Berntsen kepada The Epoch Times.
Gary Berntsen mengatakan bahwa masalahnya adalah kampanye Donald Trump dan para pengacara Donald Trump hanya memiliki waktu sekitar 15 hingga 20 hari, tak lain untuk mengungkapkan adanya kecurangan dan manipulasi di dalam pemilihan umum, sesuatu yang tidak diteliti oleh “aparat keamanan nasional lebih dari 15 hingga 20 tahun terakhir.”
Gary Berntsen, penerima Distinguished Intelligence Medal dan Intelligence Star, adalah terkenal karena memimpin para pejabat CIA dalam serangan di Kabul, Afghanistan dan merupakan arsitek pertempuran Tora Bora.
“Hasil pemilihan umum tahun 2020 masih dipertanyakan karena terdapat kasus-kasus hukum, ada saksi, sumber, dan kini, kami sudah melihat laporan pertama dari sisi teknis. Bagi siapa pun yang membantahnya, itu adalah perbuatan yang bodoh,” kata Gary Berntsen.
“Apakah diperlukan 800 orang komunis Kuba yang terjun payung di Michigan dan semua kota itu? Itulah yang diinginkan orang-orang sebagai bukti,” kata Gary Berntsen. “Kita membutuhkan beberapa brigade komunis untuk terjun payung di AS, dan bahkan jika mereka melakukan hal itu, maka masih akan diperdebatkan.”
Menurut Gary Berntsen, ada sejumlah negara asing yang ikut campur dalam pemilihan umum AS, yang mencakup Venezuela, Kuba, Tiongkok, Rusia, dan Iran.
Laporan mengenai campur tangan asing dapat muncul bulan depan, menurut koresponden investigasi senior CBS News Catherine Herridge, yang pada tanggal 3 Desember mengatakan bahwa John Ratcliffe sedang mengantisipasi sebuah laporan publik pada bulan Januari. Laporan tersebut akan menunjukkan campur tangan Tiongkok, Iran, dan Rusia, menurut Catherine Herridge.
Mantan Penjabat Direktur Intelijen Nasional Richard Grenell mengatakan kepada Fox News bahwa baik AS maupun komunitas internasional, telah gagal untuk mengenali Tiongkok sebagai “bahaya yang jelas saat ini.”
Dalam tajuk rencana tanggal 3 Desember yang diterbitkan di The Wall Street Journal, John Ratcliffe mengatakan Partai Komunis Tiongkok “merupakan ancaman terbesar bagi AS saat ini, dan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II.”
“Intelijen tersebut adalah jelas: Beijing bermaksud untuk mendominasi Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia secara ekonomi, militer, dan teknologi, banyak inisiatif publik utama Tiongkok dan penawaran perusahaan-perusahaan terkemuka hanya selapis kamuflase untuk aktivitas Partai Komunis Tiongkok,” tulis John Ratcliffe.
Komentar John Ratcliffe mengenai Tiongkok mencerminkan komentar orang-orang lain dalam komunitas intelijen. William Evanina, Direktur Kontra-Intelijen Nasional dan Pusat Keamanan, mengatakan dalam pernyataan pada bulan Agustus, bahwa pemerintah AS adalah “terutama prihatin atas aktivitas yang sedang berlangsung dan potensial oleh Tiongkok, Rusia, dan Iran” dalam hal campur tangan dalam pemilihan umum.
William Evanina mengatakan Partai Komunis Tiongkok telah “memperluas upaya pengaruhnya,” itu sebelum pemilu pada bulan November dalam rangka “membentuk lingkungan kebijakan di AS, menekan tokoh politik yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Tiongkok, dan menangkis dan melawan kritik terhadap Tiongkok.”
Pengacara Sidney Powell, yang telah mengajukan sejumlah tuntutan hukum terkait pemilihan umum di banyak negara bagian, mengatakan ada lebih dari cukup bukti untuk mendorong Donald Trump untuk menggunakan perintah eksekutif tahun 2018 mengenai campur tangan asing.
“Mengingat tingkat campur tangan asing yang dapat kami tunjukkan, dan Amerika Serikat memiliki bukti dalam pengajuan kami mengenai campur tangan asing dalam pemilihan umum, adalah lebih dari cukup untuk memicu perintah eksekutif presiden dari tahun 2018 yang memberi semua jenis kekuasaan kepada presiden — untuk melakukan segalanya mulai dari menyita aset, membekukan sesuatu, menuntut penyitaan mesin,” kata Powell kepada program American Thought Leaders dari The Epoch Times.
Badan-badan pemilihan milik pemerintah mengklaim, pada awal bulan November bahwa pemilu tahun ini “adalah pemilu yang paling aman dalam sejarah Amerika Serikat” dan bahwa “tidak ada bukti bahwa setiap sistem penghitungan suara dihapus atau kehilangan suara, mengubah suara, atau disusupi dengan cara apa pun.” (Vv)
Keterangan Foto : Gedung Putih, terlihat melalui pagar di H Street oleh Lafayette Square, pada 2 November 2020. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)
Video Rekomendasi :
