NTD
Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar Tiongkok dalam berita yang dipublikasikan lewat situs resminya pada 24 Desember 2020 pukul 08:30 pagi, menyebutkan, bahwa menurut laporan, Alibaba Group Holding Co., Ltd. sedang berada dalam investigasi mengenai penerapan kebijakan “Pilih satu diantara dua” yang merupakan tindakan monopoli dalam bisnisnya.
“Pilih satu diantara dua” yang dimaksud adalah platform e-commerce mengharuskan pedagang untuk bergabung hanya dengan satu platform untuk mencapai efek monopoli pasar. Dalam dokumen ‘Panduan Anti-Monopoli di Bidang Ekonomi Platform (Draf untuk Komentar)’ yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara Peraturan Pasar pada 10 Desember, juga memasukkan “Pilih satu diantara dua” ke dalam kriteria perilaku monopoli.
Tak lama kemudian, media corong Partai Komunis Tiongkok “People’s Daily” juga mengomentari masalah tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu justru untuk mengatur demi lebih mengembangkan ekonomi platform.
Pada 23 Desember 2020, CEO Alibaba Zhang Yong secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk mendukung usaha anti-monopoli pada platform online. Ia mengatakan : “ini sangat tepat waktu dan sangat perlu”, dan Alibaba akan secara aktif belajar dan menanggapi kebijakan dan peraturan nasional.
Dia membuat pernyataan di atas dalam pidatonya di “Konferensi Internet Dunia Forum Pengembangan Internet” yang diadakan di Kota Wuzhen, Provinsi Zhejiang.
Menurut berita pada 14 Desember 2020 di situs resmi Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar : 3 perusahaan Alibaba Group termasuk Alibaba Investment Co., Ltd. dan lainnya dikenakan denda uang masing-masing sebesar RMB. 500.000,- sesuai dengan Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Anti-Monopoli Tiongkok.
Dalam Pertemuan Politbiro yang diadakan pada 11 Desember, pemerintah komunis Tiongkok untuk pertama kalinya menetapkan “anti-monopoli,” itu sebagai fokus kerja mulai tahun 2021. Dan, Konferensi Kerja Sama Ekonomi yang ditutup pada 18 Desember 2020, secara resmi mencantumkan “anti-monopoli” sebagai fokus kerja untuk tahun 2021. Pada 21 Desember, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok mengumumkan bahwa “Undang-Undang Anti-Monopoli” akan direvisi pada tahun 2021.
Frank Tian Xie, seorang profesor dari Aiken School of Business University of South Carolina, Amerika Serikat berpendapat, bahwa “Raksasa teknologi dan keuangan ini benar-benar mengalami nasib habis manis sepah dibuang oleh komunis Tiongkok. Pemerintah komunis Tiongkok mulai mengambil balik modalnya, atau mengambil alih hak pengendalian. Mereka juga tidak jauh berbeda dengan sapi perahan, hanya saja lebih gemuk”.
Pada bulan November, Xi Jinping mengadakan kunjungan ke Provinsi Jiangsu, di mana terdapat banyak perusahaan swasta, dan meminta para pengusaha untuk belajar dari mendiang Zhang Jian, seorang pengusaha besar di zaman awal berdirinya republik yang memiliki semangat membalas budi kepada negara, dengan menyerahkan industri yang dikelolanya. Hal mana dianggap sebagai peringatan kepada para pengusaha besar, seperti Jack Ma untuk ikut “menyelamatkan negara” dengan mengucurkan simpanan dari pundi-pundi mereka. (sin)
Video Rekomendasi :
