oleh Lin Yan
Reuters melaporkan pada hari Jumat 15 Januari 2021, bahwa eksekutif keuangan memperkirakan bahwa larangan administrasi Trump atas investasi pada sekuritas Tiongkok akan terus berlanjut. Pada saat yang sama, para eksekutif keuangan juga melihat bahwa dalam situasi politik seperti saat ini, kecil kemungkinan presiden AS terpilih akan mengubah kebijakan investasi tersebut setelah ia menjabat
Pada hari Rabu, 13 Januari 2021 Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperkuat Perintah Eksekutif No. 13959 yang dikeluarkan pada bulan November tahun lalu, tentang investor Amerika wajib melepaskan seluruh sekuritas perusahaan Tiongkok yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer komunis Tiongkok selambat-lambatnya pada 11 November 2021 waktu setempat.
Ini adalah perintah eksekutif terbaru yang dibuat oleh Trump, sebelum ia meninggalkan jabatannya untuk menahan masuknya perusahaan komunis Tiongkok ke pasar modal AS.
Karena perintah eksekutif akan berlaku setelah Biden menjabat, para profesional keuangan sedang menunggu bagaimana Biden akan menangani masalah ini. Tetapi, pada saat yang sama memprediksikan bahwa kemungkinan pemerintahan Biden untuk menjungkirbalikkan kebijakan Trump sangat kecil. Investor yang ingin masuk ke pasar modal Tiongkok akan semakin dibatasi.
Franklin Chu, presiden perusahaan investasi Sage Capital mengatakan kepada Reuters : “Tidak mungkin akan segera terjadi perubahan besar karena iklim politik saat ini tidak akan mendorongnya untuk melakukan perubahan”.
Lebih dari setengah profesional keuangan yang diwawancarai oleh Reuters setuju dengan pandangan tersebut.
Seorang eksekutif senior dari platform perdagangan besar industri keuangan di Amerika Serikat mengatakan : “Kita akan terus bergerak maju dan memperlakukan perintah (eksekutif) tersebut untuk jangka waktu yang panjang”.
Sebuah sumber yang akrab dengan pandangan ketiga bank besar di AS juga mengatakan bahwa, lembaga-lembaga ini tidak yakin Biden akan mampu menjungkirbalikkan atau secara substansial melonggarkan larangan investasi Trump atas sekuritas Tiongkok dalam jangka pendek ini.
Beberapa eksekutif mengatakan bahwa dengan berkecamuknya virus komunis Tiongkok (COVID-19), pemulihan ekonomi melemah, dan persepsi kedua partai di AS tentang komunis Tiongkok tetap kuat, mencabut larangan Trump terhadap ekspansi militer komunis Tiongkok tidak mungkin menjadi tugas prioritas pemerintahan Biden.
Leland Miller, kepala eksekutif perusahaan konsultan Amerika Serikat ‘China Beige Book’ mengatakan : “Rasanya sangat kecil kemungkinan pemerintahan Biden yang bakal menjabat ini di tahap awalnya, sudah menggunakan chip tawar menawar politik untuk memberlakukan kebijakan apapun yang dianggap menciptakan fenomena bahwa AS tunduk terhadap komunis Tiongkok”.
Sebelum ada kejelasan mengenai kebijakan Gedung Putih, banyak investor akan menghindar dari investasi yang mungkin dibatasi oleh aturan.
Pada 14 Januari, Amerika Serikat secara resmi memasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan Tiongkok yang mencakup Xiaomi dan 8 perusahaan lain, termasuk China Micro Semiconductor Equipment Company, Luokung Technology Company, Beijing Zhongguancun Development and Investment Center, Guangdong Gowin Semiconductor Technology Company, Grand China Airlines, GTCOM Technology Company, China National Aviation Group dan Commercial Aircraft Corporation of China.
Saat ini, Kementerian Pertahanan Nasional AS telah memperbanyak perusahaan Tiongkok yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer komunis Tiongkok menjadi total 44 perusahaan. (sin)
Keterangan Foto : Gedung New York Stock Exchange (NYSE). (Huang XiaoTang/Epoch Times)
