Frank Fang
Anggota DPR AS dari Partai Republik Lauren Boebert (R-Colo.) memperkenalkan rancangan Undang-Undang baru yang ditujukan untuk mencegah uang pembayar pajak Amerika Serikat disalurkan ke Organisasi Kesehatan Dunia – WHO.
Rencangan Undang-Undang (H.R.374), bernama Undang-Undang Akuntabilitas Organisasi Kesehatan Dunia, akan melarang dana federal Amerika Serikat diambil atau disediakan untuk Organisasi Kesehatan Dunia – WHO- atau aktivitas Organisasi Kesehatan Dunia apa pun, hingga Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS secara bersama-sama menyampaikan laporan kepada Kongres amerika Serikat.
Laporan tersebut akan menjelaskan bagaimana Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia telah “berkontribusi atas munculnya pandemi global COVID-19” sebelum tanggal 11 Maret 2020, yang sesuai tertera pada Rencana Undang-Undang tersebut.
Selama bertahun-tahun, AS telah menjadi penyumbang terbesar bagi Organisasi Kesehatan Dunia_WHO.
Menurut statistik Kementerian Luar Negeri, kontribusi Amerika Serikat melebihi usd 400 juta, sedangkan Tiongkok menyediakan usd 44 juta, pada tahun 2019.
Lauren Boebert mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Organisasi Kesehatan Dunia adalah Tiongkok-sentris dan menjadi calo Beijing di setiap kesempatan. Tidak ada alasan pembayar pajak Amerika Serikat harus berkontribusi lebih dari usd 400 juta setiap tahun untuk sebuah organisasi yang membela Tiongkok dan gagal menahan penyebaran pandemi COVID-19.”
Pada tanggal 20 Januari 2021, Presiden Joe Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menghentikan keluarnya Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia. Keputusan untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dibuat oleh mantan Presiden Donald Trump tahun lalu, karena alasan penanganan Organisasi Kesehatan Dunia yang buruk terhadap pandemi yang disebabkan oleh Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru.
Keputusan Joe Biden untuk bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia mendapat tanggapan beragam dari Kongres.
Kerahasiaan awal Tiongkok atas wabah virus tersebut telah didokumentasikan dengan baik. Rezim Tiongkok membungkam delapan dokter, di antaranya dokter mata Li Wenliang, setelah para dokter tersebut berupaya memperingatkan masyarakat mengenai bentuk baru pneumonia yang menyebar di kota Wuhan.
Organisasi Kesehatan Dunia awalnya meniru klaim Beijing bahwa virus tersebut tidak menular, menolak peringatan email dari Taiwan.
Sebuah makalah ilmiah yang diterbitkan tahun lalu menyimpulkan bahwa Beijing merahasiakan penularan virus tersebut, setidaknya selama tiga minggu sebelum diketahui masyarakat bahwa virus tersebut adalah menular pada tanggal 20 Januari 2020.
Baru-baru ini, panel independen merilis laporan sementara, yang mengkritik Beijing dan Organisasi Kesehatan Dunia atas tanggapan Beijing dan Organisasi Kesehatan Dunia yang tertunda terhadap wabah COVID-19 di Tiongkok.
Lauren Boebert mengatakan rezim Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia tidak boleh “lolos” dan harus bertanggung jawab.
“Joe Biden gagal melakukan salah satu dari hal-hal tersebut dan dekrit Joe Biden kemarin hanya menguatkan Beijing. Bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia tanpa memastikan akuntabilitas untuk rakyat Amerika Serikat adalah langkah yang salah,” kata Lauren Boebert.
Rencana Undang-Undang tersebut disponsori bersama oleh beberapa anggota parlemen Partai Republik, termasuk Andy Biggs (Ariz.), Madison Cawthorn (N.C.), David Rouzer (N.C.), Jeff Duncan (S.C.), Ralph Norman (S.C.), Matt Gaetz (Fla.), Jody Hice (Ga.), Dan Elise Stefanik (N.Y.), menurut siaran pers. (Vv)
Keterangan Foto : Lauren Boebert tiba di hotel Hyatt Regency di Capitol Hill pada 12 November 2020. (Sarah Silbiger / Getty Images)