China Insider
Senator Amerika Serikat Rick Scott dan enam senator Partai Republik, memperkenalkan sebuah resolusi yang menyerukan kepada International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional -IOC- untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 ke luar Tiongkok yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi di Tiongkok.
Bila rezim Tiongkok gagal menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengamankan dasar hak asasi manusia yang mencakup kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, kebebasan berasosiasi, Majelis Komite Olimpiade Internasional, harus menawar ulang Olimpiade Musim Dingin 2022. Selain itu, membiarkan tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022 adalah sebuah negara yang mengenali dan menghormati hak asasi manusia, demikian pernyataan resolusi itu.
Beijing terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022 pada Juli 2015. Saat Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2008, banyak kelompok pembela hak asasi manusia juga mengkritik keputusan Komite Olimpiade Internasional, yang memperbolehkan Tiongkok menjadi tuan rumah.
Komunis Tiongkok melakukan genosida terhadap warga Uighur dan Xinjiang, membatasi hak asasi manusia di Hong Kong, dan mengancam Taiwan. Komunis Tiongkok sebaiknya tidak diperbolehkan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022, sementara Tiongkok secara terus-menerus menjalankan kamp-kamp konsentrasi, melanggar hak asasi manusia, dan secara sistematik menindas rakyat Hong Kong.
Rick Scott menyatakan hal itu pada (2/2/2021) dari kantornya. Beijing telah menahan lebih dari satu juta muslim etnik di kamp-kamp tahanan di Xinjiang, barat Tiongkok. Beijing mengklaim bahwa kamp-kamp tahanan tersebut adalah pusat-pusat pelatihan kejuruan.
Bulan lalu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menunjuk penganiayaan warga Uighurs oleh rezim Tiongkok dan minoritas etnik muslim lainnya, sebagai genosida dan kriminal melawan kemanusiaan.
Pada 2 Februari,Inter-Parliamentary Alliance on China -IPAC- sebuah kelompok anggota parlemen internasional, mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyerukan untuk diadakannya suatu penyelidikan internasional yang sah mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Hal demikian menanggapi sebuah laporan oleh BBC bahwa para pria Tiongkok memperkosa secara massal, melakukan pelecehan seksual, menyiksa para wanita di kamp-kamp tahanan di Xinjiang.
Waktu untuk berbasa-basi sudah lama berlalu. Kini kita harus bergerak menghampiri sebuah upaya yang terkoordinasi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkok. Kekejaman-kekejaman ini harus dihentikan, demikian pernyataan IPAC.
Di Hong Kong, Beijing telah menerapkan sebuah Undang-Undang keamanan nasional yang kejam, memperbolehkan pihak berwenang untuk menuntut para aktivis pro-demokrasi dengan tuduhan melakukan subversi dan suksesi. Menurut polisi Hong Kong, sedikitnya 97 orang telah ditahan berdasarkan hukum tersebut pada Selasa 2 Februari.
Senator Amerika Serikat Rick Scott mengatakan, “Pertandingan Olimpiade adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk memperbolehkan atlet-atlet terbaik dunia untuk mewakili negaranya masing-masing dan mempersatukan bangsa-bangsa, dan tanpa adanya keadaan di mana tuan rumahnya adalah salah satu negara dengan penyalahguna hak asasi manusia yang terburuk di dunia. Saya bangga untuk memimpin para sejawat saya untuk mengirim sebuah pesan yang jelas kepada Komite Olimpiade Internasional: bangkit untuk kebebasan dan mendesak Tiongkok Komunis untuk melakukan hal yang benar, atau menemukan tuan rumah baru untuk Pertandingan Olimpiade Tahun 2022.”
Resolusi tersebut didukung oleh Marsha Blackburn, perwakilan dari Tennessee, Mike Braun dan Todd Young, perwakilan dari Indiana, Tom Cotton, perwakilan dari Arkansas, Jim Inhofe, perwakilan dari Oklahoma, dan Marco Rubio, perwakilan dari Florida.
Para anggota parlemen ini memperkenalkan sebuah resolusi yang sama pada bulan Maret tahun lalu.
“Adalah gila bahwa sebuah negara yang secara aktif terlibat dalam pelecehan hak asasi manusia yang mengerikan dengan sejumlah korban genosida akan memiliki hak istimewa sebagai tuan rumah Olimpiade atau acara olahraga internasional lainnya,” demikian pernyataan Marco Rubio.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional juga menyuarakan keprihatinannya atas Beijing yang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022.
Pada 2 Februari, sebuah koalisi lebih dari 180 kelompok menandatangani sebuah surat bersama kepada para pemimpin dunia yang mendesak para pemerintah, untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Tahun 2022 di Beijing.
Oleh karena itu kami meminta pemerintah-pemerintah untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022, bila tidak akan dipandang sebagai sebuah dukungan untuk aturan kewenangan Partai Komunis Tiongkok dan sangat mencolok mata untuk pengabaian hak asasi manusia, demikian isi surat tersebut.
Kenneth Roth, Direktur Eksekutif NGO, pengawas hak asasi manusia yang berbasis di New York, pada (30/1) mengatakan di Twitter, “Ingat saat orang-orang berdebat bahwa mempertahankan Beijing sebagai tuan rumah Olimpiade Tahun 2008 akan membantu meredakan tekanan oleh Tiongkok. Ternyata tidak demikian. Kenyataannya adalah jauh lebih buruk saat ini, tetapi kini Beijing berencana menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Tahun 2022, walaupun ada masalah Xinjiang, Hong Kong, Tibet, dan lain-lain.”
Pada September 2020, lebih dari 160 kelompok hak asasi manusia juga mengirim sebuah surat kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional, Thomas Bach, yang memintanya untuk tidak memilih Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Tahun 2022.
Selama sebuah pertemuan singkat harian pada Selasa (2/2) saat para wartawan bertanya kepada Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki mengenai sikap pemerintah baru untuk seruan memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022, ia mengatakan bahwa Washington tetap pada pendirian semula terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022. (Vv)
Keterangan Foto : Patung es maskot untuk Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022 di sebuah jalan di Harbin, Tiongkok, pada 28 Desember 2020. (STR / AFP via Getty Images)
