China Insider
Partai Komunis Tiongkok semakin memperketat kendalinya terhadap informasi percakapan dan opini masyarakat, dengan mengumumkan batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan di media sosial Tiongkok.
Platform-platform media sosial Tiongkok baru-baru ini, menerbitkan pengumuman-pengumuman kepada para pengguna, yang meminta para pengguna untuk memperoleh izin-izin layanan informasi berita-berita internet. Bila tidak, para pengguna akan dilarang untuk memberi komentar mengenai politik, ekonomi, militer, diplomasi dan berita-berita utama lainnya.
Menurut pengumuman-pengumuman ini, bila seorang pengguna tidak memiliki sebuah izin, maka pengguna tersebut dianjurkan untuk tidak menghimpun komentar masyarakat atau menafsirkan informasi apa pun mengenai urusan-urusan akhir-akhir ini.
Pengumuman-pengumuman dari perusahaan-perusahaan layanan internet Sohu dan Baidu adalah lebih memaksa. Pengumuman-pengumuman dari Sohu dan Baidu dengan jelas menyatakan bahwa, kini para pengguna tidak perlu untuk memposting atau membagikan informasi semacam itu tanpa ada persetujuan, dan mengklaim tujuan tersebut adalah untuk mendisiplinkan komentar-komentar online yang tidak diatur.
Pengumuman-pengumuman dari Sohu juga memuat pinalti bagi pengguna yang melanggar peraturan baru tersebut, dengan cara memposting informasi yang masih eksis. Pengumuman tersebut mengatakan bahwa “akun-akun tanpa izin” yang menyebarkan konten urusan-urusan baru-baru ini yang terlarang, akan dilarang selama tujuh hari.
Bila akun-akun tersebut melanggar aturan tersebut untuk kedua kalinya, maka akun-akun tersebut akan ditangguhkan selama 15 hari. Bila akun-akun tersebut melanggar aturan tersebut untuk ketiga kalinya, maka akun-akun tersebut akan ditangguhkan selama 30 hari. Bila seorang pengguna melanggar larangan untuk memposting kembali untuk keempat kalinya, maka akunnya akan “cacat secara permanen.”
Pinalti-pinalti adalah lebih kejam, bagi akun-akun tanpa izin yang menerbitkan postingan-postingan yang asli dalam melanggar aturan tersebut. Pengumuman tersebut mengatakan bahwa akun-akun ini, akan dilarang secara permanen sekali ditemukan.
Para komentator yang tidak bergabung dengan sebuah perusahaan media yang disahkan oleh pemerintah, mengatakan bahwa adalah hampir mustahil bagi para komentator yang tidak dijamin mendapat sebuah izin, menyebabkan daftar panjang syarat-syarat yang tidak masuk akal. Wechat, Sohu dan Baidu adalah tergantung pada kepentingan pihak berwenang.
Kriteria tersebut berarti bahwa akun-akun perseorangan adalah tidak berhak untuk mendapatkan sebuah izin. Menurut seorang profesional swa-media, para netizen mengeluhkan bahwa peraturan-peraturan baru itu akan berarti bahwa masa depan media sosial Tiongkok akan dimiliki oleh sangat sedikit orang.
Masaya Lin, seorang wartawan veteran yang meliput Perang Irak mengatakan di Weibo pada 30 Januari, “Sebagai seorang peneliti dan kolumnis mengenai hubungan-hubungan internasional, tampak mulai dari sekarang, saya hanya dapat berbicara mengenai makan, minum, dan bersenang-senang di media sosial.
Office of the Central Cyberspace Affairs Commission -CAC- milik Partai Komunis Tiongkok berada di belakang untuk mendorong batasan-batasan media sosial yang baru. Selama pertemuan nasional pada (29/1/2021).
Office of the Central Cyberspace Affairs Commission mengumumkan bahwa pihaknya akan memusatkan perhatian pada sumber daya nya, mengenai masalah-masalah yang menonjol yang mengganggu perdamaian dan tatanan komunikasi internet, yang mencakup topik dan video mengenai virus.
Penyedia-penyedia layanan internet yang utama di mana platform-platform media sosial seperti Tencent, Sina dan Weibo menghadiri pertemuan itu.
Zhuang Rongwen, wakil menteri Kementerian Propaganda milik Partai Komunis Tiongkok, dan Direktur Office of the Central Cyberspace Affairs Commission mengatakan, saat pertemuan itu, bahwa adalah perlu untuk mempertahankan orientasi politik yang benar, orientasi opini masyarakat dan orientasi nilai di seluruh platform-platform internet tanpa mempedulikan apa pun.
Office of the Central Cyberspace Affairs Commission juga mengatakan, bahkan untuk para pekerja media yang memiliki izin, ada sebuah tinjauan sebelum memposting kebijakan, yang menyiratkan bahwa para pekerja media tidak ingin mampu mendiskusikan tinjauan-tinjauan yang sensitif secara politik mengenai topik urusan-urusan akhir-akhir ini, termasuk selama siaran langsung. (Vv)
