oleh Luo Tingting
Radio Free Asia pada (17/2/2021) melaporkan bahwa LSM Myanmar ‘Justice for Myanmar’ mengeluarkan laporan yang isinya menyebutkan bahwa ada 5 perusahaan BUMN komunis Tiongkok telah memasok senjata konvensional dan barang-barang terkait ke Pasukan Pertahanan Nasional Myanmar. Perusahaan itu adalah : China North Industries Corporation (NORINCO), China Aviation Industry Corporation (AVIC), China Aerospace The Science and Technology Corporation (CASC), China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), dan China Aviation Technology Import and Export Co., Ltd. (CATIC)Â
Laporan menekankan bahwa komunis Tiongkok berada di belakang kudeta militer Myanmar.
Seorang juru bicara dari LSM ‘Justice for Myanmar’ yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa, China North Industries Corporation (NORINCO) menjual senjata kepada militer Myanmar yang mana oleh militer digunakan untuk menekan rakyat. Perusahaan BUMN komunis Tiongkok tersebut saat ini, sedang mengoperasikan dua tambang tembaga di Myanmar. Tambang itu mencemari lingkungan dan mengusir penduduk asli.
Dengan mengutip isi laporan Komisi Investigasi Kebenaran PBB, juru bicara tersebut mengatakan bahwa militer Myanmar menggunakan pendapatan perdagangannya dengan komunis Tiongkok. Tujuannya, untuk mendukung Pasukan Pertahanan Nasional dalam memerangi “Tentara Arakan” di Myanmar utara dan Negara Bagian Rakhine. Melakukan pelanggaran HAM berat, Pasukan Pertahanan Nasional Myanmar membantai para warga etnis Rohingya yang beragama Islam. Mereka baru bebas dari tanggung jawab kriminal karena perlindungan komunis Tiongkok.
Juru bicara tersebut juga mengungkapkan bahwa, bisnis antar militer Myanmar dengan perusahaan terkait komunis Tiongkok tidak tunduk pada pengawasan dan campur tangan Kongres Myanmar. Adapun penghasilan pribadi dari pemimpin militer Min Aung Hlaing tidak diketahui oleh publik Myanmar. Kelompok mereka juga yang mengambil keputusan, jadi jelas terdapat konflik kepentingan.
Selain memasok persenjataan, komunis Tiongkok juga ditengarai memberikan dukungan teknis kepada militer Myanmar untuk melaksanakan kontrol jaringan Internet.
Seorang ahli keamanan siber di Yangon kepada VOA beberapa hari lalu mengatakan, bahwa komunis Tiongkok telah memberi militer Myanmar peralatan perangkat keras. Selain itu, ada personel teknis yang diperlukan untuk membangun firewall jaringan.
Pakar keamanan siber tersebut mengatakan bahwa, sejumlah teknisi dan peralatan I-T dari Tiongkok, telah didatangkan ke Yangon untuk mendukung diberlakukannya undang-undang keamanan siber. Bahkan, memenuhi keinginan menekan perbedaan pendapat dan kegiatan protes demokratis di Internet sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintahan militer Myanmar. Ada perintah bahwa perangkat firewall ini digunakan sebelum 15 Februari.
Pakar keamanan siber tersebut juga mengatakan bahwa, perangkat keras ini mungkin berasal dari raksasa telekomunikasi Huawei, tetapi belum dapat dikonfirmasi.
Dalam beberapa hari terakhir, banyak warga Myanmar yang berkumpul di luar gedung kedutaan komunis Tiongkok di Yangon untuk memprotes dukungan komunis Tiongkok terhadap kudeta militer Myanmar. Para pengunjuk rasa mengangkat papan bertuliskan “Minta Tiongkok berhenti membantu kudeta militer” dan “(Minta) teknisi jaringan dari Tiongkok segera pergi !”
Sebuah media Myanmar baru-baru ini mengungkapkan bahwa, setelah pemerintah militer Myanmar menutup penerbangan internasional, lima pesawat kargo dari Kota Kunming, Yunnan, tiba di Bandara Internasional Yangon.
Netizen berspekulasi, jangan-jangan pesawat ini mengangkut personel I-T untuk membantu militer memblokir Internet, atau membawa perangkat yang digunakan untuk menekan demonstran.
Kedutaan Besar Tiongkok untuk Myanmar pada 16 Februari mengeluarkan bantahan. Kedutaan mengklaim bahwa pesawat kargo itu “membawa makanan laut” yang kemudian mendapat ejekan “tidak waras” dari sejumlah netizen. Pasalnya, Myanmar sangat kaya akan sumber daya perikanan, dan makanan laut adalah industri penghasil utama ekspor negara itu. Hampir tidak mungkin Myanmar mengimpor makanan laut dari Tiongkok.
Setelah kudeta Myanmar, komunis Tiongkok menolak untuk mengutuk militer Myanmar. Lebih parah lagi, menghalangi sanksi PBB terhadap pemerintah militer Myanmar. Hal mana telah menimbulkan kecaman keras dari komunitas internasional. Banyak analis berpendapat, bahwa kudeta militer Myanmar mungkin mendapat persetujuan dan dukungan dari rezim komunis Tiongkok. (sin)
Keterangan Foto : Pada 14 Februari, kendaraan lapis baja melewati jalan-jalan di Kota Yangon. (Hkun Lat/Getty Images)
Video Rekomendasi :
