Alex Wu
Pemerintah Hong Kong akan mengeluarkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mana akan mengharuskan dewan-dewan distrik tingkat publik, menyampaikan sumpah setia kepada konstitusi Hong Kong yang diatur oleh partai komunis Tiongkok. Rencana itu memicu protes dari aktivis gerakan demokrasi Hong Kong.
Menteri Urusan Konstitusi Daratan Tiongkok, Erick Tsang Kwok-wai mengatakan, para politisi yang dianggapnya bermuka dua di Hong Kong akan diturunkan. Itu setelah rezim komunis Tiongkok mengeluarkan rincian-rincian tentang rancangan undang-undang terbaru. Ia mengatakannya, sehari setelah seorang pejabat senior di kabinet Tiongkok menyebutkan tentang ketentuan RUU baru, yang hanya memastikan para patriot bertugas di Hong Kong.
Erick Tsang Kwok-wai menuturkan, Undang-undang tersebut akan memenuhi pertanggunjawaban pemerintah terhadap konstitusi. Orang-orang tidak dapat mengatakan bahwa ia adalah seorang patriot, tetapi ia tidak mencintai kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok atau tidak menghormati Partai Komunis Tiongkok. Hal itu dinilai tidak masuk akal, dikarenakan yang namanya patriotisme berarti mencintai secara total.
Sedangkan, semua anggota dewan distrik dipecat setelah gagal dalam uji loyalitas, yang akan dikirim ke pengadilan untuk diskualifikasi secara resmi. Mereka juga dilarang ikut serta mencalonkan diri dalam pemilihan umum selama lima tahun.
Rencangan undang-undang tersebut, juga bakal mendiskualifikasi secara massal para politikus pro-demokrasi, yang mana hampir 90 persen berasal dari 452 anggota dewan distrik di Hong Kong.
Pada pemilihan umum 2019, yang memalukan kubu pro-Beijing, sementara dewan-dewan distrik memutuskan sedikit masalah pada level masyarakat, seperti pengumpulan sampah dan tempat-tempat bus berhenti, pihak berwenang Beijing dan Hong Kong menentukan bahwa semua lembaga-lembaga masyarakat di HongKong harus dijalankan oleh orang-orang yang setia pada Beijing.
Pada Senin 22 Februari, Xia Baolong, Direktur Hong Kong and Macau Affairs Office -HKMAO – mengatakan, Hong Kong hanya dapat diperintahkan oleh para patriot, yang mencakup orang-orang yang mencintai Tiongkok, konstitusi Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok, serta orang yang mampu menyingkirkan keonaran anti-Tiongkok.
Kemudian, pada hari Selasa 23 Februari, Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mendukung pendirian Beijing dengan mengatakan, “Perubahan-perubahan diperlukan untuk menghentikan kebencian terhadap Tiongkok, untuk menopang model pemerintahan ‘satu negara, dua sistem’ untuk jaringan keuangan Asia.”
Dewan Legislatif Hong Kong akan membahas mengenai rancangan undang-undang tersebut pada 17 Maret 2021. Sebelum tanggal tersebut, Parlemen partai komunis Tiongkok akan bersidang dari 5 Maret 2021. Yang mana membahas serangkaian perubahan-perubahan pemilihan umum di Hong Kong.
Para kritikus mengatakan, hal tersebut akan memperkuat tindakan otoriter di Hong Kong. Itu setelah menguatnya cengkraman Beijing dengan penerapan UU keamanan nasional pada Juni 2020.
Erick Tsang mengumumkan, setelah rancangan undang-undang pengambilan sumpah disahkan, empat anggota dewan akan didiskualifikasi. Dikarenakan, sebelumnya mereka sudah didiskualifikasi dari pencalonan untuk pemilihan Dewan Legislatif.
Henry Wong, seorang anggota dewan pro-demokrasi dari kota Yuen Long, mengatakan dia masih memutuskan apakah akan mengambil sumpah berdasarkan undang-undang yang baru.
“Ini hanya tindakan melegalkan kekerasan brutal mereka dalam menghancurkan suara demokrasi,” kata Henry.
Dewan distrik adalah satu-satunya lembaga yang sepenuhnya demokratis di Hong Kong. Dewan Legislatifnya terdiri dari tokoh-tokoh pro-Komunis Tiongkok, sementara kepala eksekutifnya tidak dipilih secara langsung.
Dewan distrik menyumbang sekitar sepersepuluh suara dari 1.200 anggota komite yang bertemu setiap lima tahun untuk memilih kepala eksekutif Hong Kong. Komite legislatif Hong Kong didominasi oleh tokoh-tokoh pro-Beijing. (vv)
Keterangan Foto : Sebuah display besar yang menunjukkan Dewi Demokrasi dan tulisan bertuliskan ‘Free HK’ terlihat di sebuah kios di trotoar dekat Taman Victoria di Hong Kong pada 4 Juni 2020, setelah acara tahunan yang secara tradisional berlangsung di taman tersebut untuk menandai tindakan keras Lapangan Tiananmen 1989 dengan alasan kesehatan masyarakat karena pandemi virus korona. (Anthony Wallace / AFP melalui Getty Images)
Video Rekomendasi :
