Frank Fang
Sekelompok bipartisan anggota parlemen Amerika Serikat telah memperkenalkan undang-undang di Senat maupun DPR AS. Tujuannya untuk menghentikan praktik panen organ dari tahanan hati nurani yang direstui negara Tiongkok.
“Panen organ adalah tindakan yang sangat biadab dan tidak manusiawi yang tidak boleh ada di dunia ini,” kata Senator Partai Republik Chris Smith, sebagai sponsor utama dari DPR AS untuk undang-undang, menurut pernyataan resminya pada 9 Maret 2021.
“Kita harus berbuat lebih banyak untuk mengakhiri pelecehan yang mengerikan oleh geng-geng perdagangan manusia internasional, organisasi-organisasi teroris, dan bahkan beberapa pemerintah — khususnya rezim Komunis Tiongkok — yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan menjual organ-organnya untuk mendapatkan keuntungan,” tambah Chris Smith.
Chris Smith menambahkan, “Undang-undang kita akan memberdayakan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengidentifikasi dan mengekspos para pelaku dan para pedagang panen organ di seluruh dunia dengan tujuan menghukum pelaku melalui sanksi-sanksi dan pembatasan perjalanan yang efektif.”
Undang-undang itu bernama, the Stop Forced Organ Harvesting Act atau Undang-Undang Penghentian Panen Organ Secara Paksa, akan mengesahkan pemerintah Amerika Serikat untuk menolak atau mencabut paspor, bagi orang-orang yang terlibat dalam pembelian organ-organ secara ilegal.
Di bawah Bagian 301 dari Undang-Undang Transplantasi Organ Nasional, penjualan organ-organ manusia secara komersil dan pribadi adalah dilarang.
Tiongkok menjadi salah satu tujuan utama untuk pariwisata transplantasi, sementara Beijing telah mempromosikan narasinya di surat kabar Amerika Serikat bahwa organ-organ tersebut bersumber dari sumbangan sukarela.
Rezim komunis Tiongkok mengumumkan bahwa, pihaknya akan menghentikan pengambilan organ-organ dari para tahanan yang dieksekusi mulai tanggal 1 Januari 2015. Rezim itu mengklaim bahwa itu pihaknya secara eksklusif akan bergantung pada sistem sumbangan sukarela yang baru.
Klaim Beijing tersebut dibantah oleh sebuah laporan pada bulan Juni 2019, yang mana diterbitkan oleh Pengadilan Rakyat yang berbasis di London.
Laporan tersebut menyimpulkan, setelah penyelidikan selama setahun, bahwa praktik panen organ secara paksa yang dijatuhi sanksi di Tiongkok, telah terjadi pada “skala signifikan” di Tiongkok, di mana praktisi Falun Gong menjadi sumber utama organ-organ.
Praktisi Falun Gong, latihan spiritual yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, menjadi sasaran penganiayaan oleh rezim Tiongkok sejak tahun 1999.
Selain itu, undang-undang tersebut akan mengamanatkan bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, melaporkan setiap tahun mengenai panen organ secara paksa di negara-negara lain, dan mengidentifikasi para pejabat dan entitas asing yang bertanggung jawab atas panen organ secara paksa.
Para pejabat dan entitas ini kemudian dapat dikenakan sanksi-sanksi Amerika Serikat berdasarkan undang-undang.
Undang-undang tersebut juga akan melarang ekspor perangkat-perangkat operasi transplantasi organ buatan Amerika Serikat untuk entitas asing yang bertanggung jawab atas hal tersebut.
Rencana Undang-Undang DPR (H.R.1592) disponsori bersama oleh Perwakilan Thomas Suozzi (D-N.Y.) dan Vicky Hartzler (R-Mo.), sedangkan Rencana Undang-Undang Senat (S.602) diperkenalkan oleh Senator Tom Cotton (R-Ark.) dan Senator Chris Coons (D-Del.).
“Ada bukti yang berkembang bahwa Partai Komunis Tiongkok memiliki dan terus memanen organ-organ dari kelompok-kelompok agama yang dianiaya, para tahanan hati nurani, dan narapidana,” kata Tom Cotton dalam sebuah pernyataan.
“Rencana Undang-Undang ini akan mengidentifikasi dan menghukum para anggota Partai Komunis Tiongkok yang terlibat dalam panen organ secara paksa. Sudah lewat waktu untuk meminta pertanggungjawaban Beijing atas tindakan-tindakan yang keji ini,” Tom Cotton dia menambahkan.
Undang-undang serupa diperkenalkan pada sesi Kongres sebelumnya pada Desember tahun lalu. (vv)
Keterangan Foto : Perwakilan Chris Smith (R-N.J.) Berbicara pada acara Birthday And Beyond ke-5 di Gedung Kantor Senat Russell di Washington pada 25 Juni 2014. (Foto oleh Larry French / Getty Images)
