Jack Phillips
Ketua DPR AS dari partai Demokrat, Nancy Pelosi mengakui adanya sebuah “tantangan kemanusiaan” di perbatasan. Akan tetapi, ia mengesampingkan menyebutnya sebagai sebuah krisis sebagai kerumunan imigran ilegal melintasi perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, karena seorang senator Partai Republik mengatakan kejadian itu adalah kesalahan pemerintahan saat ini.
“Ini adalah sebuah tantangan kemanusiaan bagi kita semua,” kata Nancy Pelosi kepada ABC News pada Minggu 14 Maret. Ia menggemakan klaim-klaim oleh Kepala Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Alejandro Mayorkas, yang mengatakan bahwa itu adalah karena “pemerintahan Presiden Joe Biden telah mewarisi sebuah sistem yang rusak di perbatasan, dan mereka sedang bekerja untuk memperbaikinya demi kepentingan anak-anak.”
Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS telah memastikan bahwa lebih dari 3.400 anak di bawah umur tanpa pendamping, berada di dalam fasilitas-fasilitas penahanan pada minggu lalu. Dan secara terpisah, para pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menyatakan, ada lebih dari 100.000 upaya penyeberangan ilegal pada Februari 2021, terjadi peningkatan, dari 78.000 orang yang berupaya untuk menyeberang secara ilegal pada Januari 2021.
Hal itu terjadi saat pemerintahan Joe Biden pada Sabtu mengumumkan, pihaknya akan menyebarkan Badan Manajemen Masalah Darurat ke perbatasan selama tiga bulan ke depan.
“Sekali lagi ini adalah transisi dari apa yang salah sebelumnya ke apa yang benar,” kata Nancy Pelosi mengenai perkembangan tersebut.
Sementara itu, Senator Bill Cassidy mengatakan kepada Fox News pada hari Minggu, bahwa situasi perbatasan dikarenakan kebijakan-kebijakan Joe Biden.
“Secara empiris adalah menyeluruh. Anda tidak dapat membantu tetapi dapat memperhatikan bahwa pemerintahan berubah dan ada lonjakan,” kata Bill Cassidy.
“Dan begitu juga saat orang-orang berpikir mereka dapat masuk, mereka mulai mengirim anaknya tanpa pendamping yang naik sebuah kereta api yang melintasi seluruh Meksiko, di mana anak-anak tersebut mungkin diculik dan diperdagangkan, dengan harapan anak-anak itu akan disambut di perbatasan,” ujarnya.
Diterjunkannya Badan Manajemen Masalah Darurat, menunjukkan bahwa pemerintah yakin krisis tersebut akan berkembang, tambah Bill Cassidy.
“Mereka mengirim Badan Manajemen Masalah Darurat untuk bala bantuan — bukan untuk hari ini, bukan untuk hari esok, tetapi tiga minggu dari sekarang,” ujar Bill Cassidy.
Senator Partai Republik lainnya dan Jaksa Agung Texas Ken Paxton, menuduh pemerintah mengadopsi sebuah “kebijakan perbatasan terbuka”, sambil menambahkan bahwa pemerintah mempermudah “penyebaran COVID, perdagangan manusia, peningkatan perdagangan manusia untuk narkoba, meningkatnya kejahatan, dan kekacauan umum.”
Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan, Badan Manajemen Masalah Darurat akan menerima, melindungi, dan mentransfer anak-anak di bawah umur tanpa pendamping yang melintasi perbatasan secara ilegal, kata Badan Manajemen Masalah Darurat.
Menurut sebuah pernyataan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS yang berbunyi : Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa pendamping, yang hanya mempersulit mengingat protokol-protokol dan batasan-batasan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesehatan anak-anak itu sendiri.
Lembaga itu menjelaskan : Tujuan kami adalah untuk memastikan anak-anak tanpa pendamping ini dipindahkan ke Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan secepat mungkin, sesuai dengan persyaratan-persyaratan hukum dan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak itu. (hui)
Keterangan Foto : Ketua DPR AS Nancy Pelosi (D-Calif.) Mengadakan konferensi pers di Capitol Hill di Washington pada 26 Maret 2020. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)
