Luo Tingting
Uni Eropa mengumumkan pada (22/3/2021) bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer yang memprakarsai kudeta militer dan menindas rakyat dengan kekerasan.
Perwakilan Senior Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan ketika dia menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, bahwa daftar sanksi termasuk panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan wakil panglima angkatan pertahanan Myanmar, Soe Win dan 11 orang termasuk ketua baru Panitia Pemilihan Myanmar.
Uni Eropa akan memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada orang yang terkena sanksi. Sebelumnya, Uni Eropa telah memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar dan mengunci sejumlah perwira senior militer sejak tahun 2018.
Putaran sanksi baru akan menjadi tanggapan Uni Eropa yang paling signifikan sejak kudeta Myanmar.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas berkata: “Kami tidak bermaksud untuk menghukum rakyat Myanmar, tapi untuk menghukum mereka yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia.”
Maas mengatakan bahwa penindasan oleh militer Myanmar “telah mencapai tingkat yang tak tertahankan, itulah sebabnya kami tidak akan dapat menghindari menjatuhkan sanksi.”
Menurut data Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sejauh ini sedikitnya 250 orang dibunuh oleh militer dalam aksi protes tersebut.
Keterangan Foto : Pada 20 Maret, pengunjuk rasa membuat penghalang jalan di jalan di Yangon. (Gambar Stinger / Getty Images)
Pada 20 Maret, pengunjuk rasa membuat penghalang jalan di jalan di Yangon dan menghadapi militer. (Gambar Stinger / Getty Images)
Pada 20 Maret, pengunjuk rasa membuat penghalang jalan di jalan di Yangon. (Gambar Stinger / Getty Images)
Pada tanggal 20 Maret, para pemuda Myanmar membuat perisai mereka sendiri, dll., Dan terus menghadapi militer. (Gambar Stinger / Getty Images)
Pada 22 Maret, saat protes di Mandalay, seorang pria ditembak dan dilukai oleh tentara. (STR / AFP melalui Getty Images)
Pada 22 Maret, saat protes di Mandalay, seorang pria dibunuh oleh tentara. (STR / AFP melalui Getty Images)
Pada 21 Maret, mahasiswa kedokteran menunggu dimulai pawai protes di Mandalay. (STR / AFP melalui Getty Images)
Diplomat Uni Eropa mengatakan bahwa perusahaan yang terkait dengan militer Myanmar, mungkin akan diberi sanksi dalam beberapa minggu mendatang.
Diplomat Uni Eropa mengatakan kepada Reuters, bahwa beberapa grup perusahaan militer, Myanmar Economic Holdings Co., Ltd. (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), kemungkinan akan menjadi sasaran sanksi, melarang mereka berbisnis dengan investor dan bank Uni Eropa.
Setelah pemerintah militer menangkap pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan lainnya pada 1 Februari, Min Aung Lai menjabat sebagai penjabat presiden dan mengambil alih kekuasaan Myanmar.
Rakyat Myanmar melancarkan protes anti-kudeta berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang secara brutal ditindas oleh militer.
Baru-baru ini, pengunjuk rasa telah terbunuh hampir setiap hari. Amerika Serikat dan Inggris berturut-turut telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar.
Rakyat Myanmar mengimbau masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kuat kepada pemerintah militer. Tujuannya, untuk menggulingkan tirani pemerintahan militer.
Sementara negara-negara mengutuk pemerintah militer Myanmar, Komunis Tiongkok menghalangi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan keras terhadap militer. Akibatnya, menimbulkan kemarahan rakyat Myanmar.
Masyarakat Myanmar percaya bahwa Partai Komunis Tiongkok mendukung kudeta militer di belakang layar, sehingga mereka terus melakukan protes di depan Kedutaan Besar Komunis Tiongkok di Myanmar. (hui)
Keterangan Foto : Pada 19 Maret, selama protes di Yangon, orang-orang membawa seorang pria yang terluka. (STR / AFP melalui Getty Images)
