ETIndonesia- Presiden Jokowi menegaskan penyusunan data harus akurat hingga kemudian dalam prosesnya seperti pelaksanaan program tak terjadi penyalahgunaan. Dikarenakan jika tak terwujud dengan baik, akan berdampak terhadap semua persoalan.
“Yang berkaitan dengan perihal akurasi data, juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/5/2021).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi memberikan contoh tentang pendataan Bantuan Sosial (Bansos) yang semerawut. Selain itu, permasalahan juga terjadi terhadap pendataan lainnya.
“Contoh, data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” bebernya.
Jokowo juga menyoroti data tak sinkron yang terjadi dengan pemerintah daerah dan pusat. Sehingga diperlukan dilakukan perbaikan agar tak ada permasalahan di kemudian hari.
“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” katanya.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan tentang peranan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Perbankan (BPKP) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi, kawat sinkronisasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analytics yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan,” harapnya. (asr)
