oleh Xu Zhenqi
Sebanyak 209 orang anggota DPR-AS dari Partai Republik mengirim surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi untuk meminta Kongres membentuk tim yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap asal mula penyebaran virus komunis Tiongkok (COVID-19) agar pemerintah komunis Tiongkok bertanggung jawab terhadap tindakan penyembunyian fakta epidemi.
Surat yang digagas oleh Kevin McCarthy, Perwakilan dari Partai Minoritas di DPR AS, Stephen Joseph Scalise (Steve Scalise) Perwakilan dari minority whip dan Elise Stefanik, Ketua Konferensi Partai Republik ditandatangani oleh 209 orang anggota DPR-AS dari Partai Republik kepada Ketua DPR AS.
Surat tersebut antara lain berbunyi : Kami meminta Anda untuk menunjuk ketua komite Demokrat yang sesuai untuk segera bergabung dengan seruan Partai Republik, agar pemerintah komunis Tiongkok bertanggung jawab terhadap penyebaran COVID-19 sampai menjadi pandemi global.
Dalam surat yang ditulis Perwakilan dari Partai Republik disebutkan : Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa epidemi menyebar keluar dari laboratorium di daratan Tiongkok, sedangkan pemerintah komunis Tiongkok terus berusaha menutup-nutupinya. Jika demikian, maka pemerintah komunis Tiongkok harus bertanggung jawab terhadap kematian hampir 600.000 orang warga Amerika Serikat dan jutaan orang penduduk dunia.
Meminta pertanggungjawaban pemerintah komunis Tiongkok
Dalam pesan tweet Steve Scalise hari Jumat 28 Mei disebutkan bahwa, pemerintah komunis Tiongkok tidak dapat terhindar dari masalah ini (penyelidikan terhadap asal-usul virus dan tanggung jawabnya), warga Amerika Serikat membutuhkan jawaban.
Pemerintah komunis Tiongkok harus dimintai pertanggungjawaban. Anggota parlemen dari Partai Republik mengusulkan untuk mendapatkan semua alat yang tersedia, untuk membantu penyelidik bagi kongres, termasuk panggilan pengadilan dan dokumen, dan kekuatan untuk memaksa saksi kunci untuk bersaksi.
Surat itu berbunyi : Sejauh ini, ketua Komite Demokratik DPR menolak untuk mengalokasikan sumber daya ini demi kepentingan pengusutan tentang asal-usul virus COVID-19.
Pada hari Rabu, pemerintahan Biden sampai memerintahkan komunitas intelijen AS untuk menggandakan upayanya, itu dalam rangka untuk mengambil sikap soal asal usul virus dan meminta mereka mengirimkan laporan dalam waktu 90 hari.
Biden mengatakan beberapa waktu lalu, bahwa dirinya berencana untuk merilis temuan tersebut kepada publik.
Hari Kamis 27 Mei, komunitas intelijen AS mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan, apakah virus tersebut berasal dari kecelakaan laboratorium atau apakah akibat infeksi melalui kontak dengan hewan. Tetapi pernyataan dari Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) menggambarkan, adanya dua perbedaan teoritis dalam menyikapi soal asal usul virus di antara komunitas intelijen.
Menurut laporan ‘Wall Street Journal’ minggu lalu, bahwa pada bulan November 2019, tiga peneliti di Institut Virologi Wuhan mengalami sakit serius mirip gejala COVID-19 seperti sekarang. Mereka terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan.
Perwakilan Republik : Amerika Serikat perlu melakukan investigasi karena WHO lemah
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret tahun ini, merilis sebuah laporan yang menyebutkan bahwa teori kebocoran laboratorium adalah sangat mustahil. Gedung Putih mengkritik WHO akibat investigasi yang mereka lakukan kurang transparansi.
Perwakilan Republik dalam surat yang ditujukan kepada Nancy Pelosi menyebutkan : “Jelas, WHO telah gagal membuat kesimpulan akhir tentang asal usul penyebaran virus yang menyebabkan pandemi COVID-19, termasuk menuntut pemerintah komunis Tiongkok untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka.
“Tugas ini akan kami lakukan di Kongres. Partai Republik telah meminta Anda (selaku Ketua DPR-AS) untuk mengungkap kebenaran ini. Sekaranglah waktunya untuk berpartisipasi dalam perjuangan ini. Demikian bunyi surat itu.
Hari Jumat 28 Mei, Senat AS mengeluarkan resolusi yang digagas oleh Senator Republik Kansas Roger Marshall, Senator Demokrat Negara Bagian New York Kirsten Gillibrand dan mendapat pengesahan melalui konsensus dengan isi yang meminta Majelis WHO untuk melakukan penyelidikan tentang asal-usul penyebaran pandemi COVID-19.
Resolusi tersebut menyatakan bahwa, jika penyelidikan tidak dapat disetujui oleh WHO, maka Amerika Serikat akan mulai melakukan penyelidikan sendiri dengan para ahli dan negara yang bersedia bekerja sama.
Pada 15 Januari, Kementerian Luar Negeri AS menerbitkan sebuah laporan mengenai hasil pemeriksaan tentang apa yang dilakukan Institut Virologi Wuhan.
Laporan itu berfokus pada tiga tindakan terkait asal virus institut tersebut, yang mana memerlukan adanya penyelidikan lebih lanjut. Dewan Negara menyatakan bahwa, selama lebih dari setahun, pemerintah komunis Tiongkok terus berusaha mencegah penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terhadap asal mula pandemi COVID-19. Malahan, lebih memilih untuk menginvestasikan banyak sumber daya dalam melakukan penipuan dan propaganda palsu.
Fox News melaporkan pada Kamis 27 Mei, bahwa pejabat pemerintah AS menyatakan bahwa pemerintah komunis Tiongkok menolak mendukung WHO melakukan penyelidikan kedua terhadap asal-usul virus COVID-19. Hal ini justru semakin mendorong pemerintahan Biden untuk mempercepat deklasifikasi intelijen AS dan mengeluarkan pernyataan presiden untuk tujuan tersebut. (sin)
