Jack Phillips – The Epochtimes
Jaksa Agung Negara Bagian Texas Ken Paxton berpendapat bahwa ia tidak yakin pemerintah federal dapat mewajibkan vaksinasi COVID-19 atau pemakaian masker.
“Saya tidak berpikir pemerintah federal dapat mewajibkan ini, dan hal itu akan menjadi terserah negara bagian untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan,” kata Ken Paxton kepada Newsmax selama akhir pekan. Ia menambahkan bahwa yakin hukum federal menetapkan bahwa orang-orang tidak boleh dipaksa untuk mengungkapkan informasi kesehatan seputar COVID-19, termasuk status vaksinasi.
“Saya benar-benar berpikir hukum federal akan mencakup hal itu,” kata Ken Paxton, seorang anggota Partai Republik, dalam wawancara.
“Namun, apa hak Kongres dari pemerintah federal harus memberitahu setiap orang pun bahwa ia harus divaksinasi. Itu adalah pilihan individu,” ujarnya.
Ken Paxton menambahkan: “Saya tidak tahu di bawah hukum apa mereka harus beroperasi,
tetapi mereka tentu saja tidak dapat memberitahu masyarakat Amerika Serikat bahwa masyarakat Amerika Serikat harus divaksinasi.”
Komentar Ken Paxton mungkin bertentangan dengan sebuah pendapat baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Kantor Penasihat Hukum Kementerian Kehakiman yang mengatakan bahwa, hukum federal tidak melarang lembaga masyarakat dan bisnis swasta dari kebutuhan akan vaksin COVID-19 di bawah otorisasi penggunaan kedaruratan Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat.
Pendapat Kantor Penasihat Hukum Kementerian Kehakiman itu mencatat bahwa, beberapa orang mempertanyakan legalitas kewajiban untuk menerima vaksin COVID-19 dan menyimpulkan bahwa undang-undang federal mengenai otorisasi penggunaan kedaruratan Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat pada vaksin-vaksin COVID-19 yang dibuat oleh Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson, tidak “melarang masyarakat atau entitas pribadi dari memaksakan persyaratan-persyaratan vaksin. Bahkan ketika satu-satunya vaksin tersedia adalah vaksin yang berada di bawah otorisasi penggunaan kedaruratan Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat.”
“Misalnya, sekolah-sekolah tertentu akan mewajibkan vaksinasi kepada murid-muridnya untuk menghadiri kelas secara langsung, dan majikan-majikan tertentu akan mewajibkan vaksinasi sebagai sebuah syarat untuk mendapat pekerjaan.”
Hal itu terjadi ketika pemerintahan Joe Biden, baru-baru ini mengumumkan bahwa karyawan-karyawan federal harus menerima vaksinasi lengkap atau menjalani rutinitas pengujian COVID-19. Laporan-laporan mengatakan bahwa pekerja-pekerja Layanan Pos Amerika Serikat akan dibebaskan dari kewajiban menerima vaksinasi.
Namun, pada Senin 2 Agustus, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa sebuah persyaratan vaksinasi nasional “tidak dibahas”, tetapi mengatakan bahwa majikan-majikan berhak untuk mengambil langkah tersebut.
Ketika ditanya apakah ada pertimbangan sebuah persyaratan vaksin untuk memasuki properti federal, Jen Psaki berkata, “Tidak di seluruh Amerika Serikat, tidak.”
Beberapa negara bagian, termasuk New York, memerintahkan karyawan-karyawan lembaga negara bagian untuk menerima vaksinasi atau juga menjalani uji-uji rutin.
Pada Senin, Gubernur Andrew Cuomo, seorang anggota Partai Demokrat, mengatakan bahwa karyawan-karyawan dengan lembaga-lembaga transportasi yang dikelola negara sekarang harus tunduk pada mandat untuk menerima vaksinasi.
Sepanjang pandemi, pemerintah federal telah menerapkan beberapa pembatasan terkait COVID-19 dan telah menargetkan perjalanan dan angkutan umum. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan panduan-panduan—–bukan kewajiban-kewajiban—seputar pemakaian masker.
Beberapa negara bagian yang dipimpin Partai Republik tahun ini mengeluarkan undang-undang yang melarang penggunaan pembuatan paspor vaksin di badan-badan pemerintah dan kantor-kantor pemerintah.
Gubernur Florida Ron DeSantis, seorang anggota Partai Republik, melangkah lebih jauh dan menandatangani sebuah undang-undang yang melarang semua bisnis swasta untuk menggunakan paspor vaksin di Florida. (Vv)
