oleh Bi Xinci dan Yuwei
Amerika Serikat akan menyelenggarakan KTT Demokrasi pada bulan depan dengan mengundang 110 negara termasuk Taiwan dan Indonesia, tetapi tidak termasuk Tiongkok dan Rusia. Untuk itu, pemerintah Tiongkok menyatakan ketidakpuasannya, tetapi Taiwan mengungkapkan terima kasih dan janjinya untuk setia membela demokrasi
Pada Selasa, 23 November Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan daftar undangan yang diundang untuk menghadiri KTT Demokrasi di AS. Taiwan dan Indonesia sudah terdaftar sebagai undangan.
Presiden AS Biden menyatakan pada Februari tahun ini bahwa Amerika Serikat akan kembali ke kepemimpinan dunia untuk menghadapi Tiongkok, Rusia dan negara-negara lain.
KTT Demokrasi ini akan berfokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara demokratis untuk membela demokrasi global, serta hak asasi manusia.
Taiwan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas undangan ini dan menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam KTT dengan mengirimkan Audrey Tang, penasihat politik Yuan Eksekutif, serta Hsiao Bi-khim, perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Ou mengatakan : “Kementerian Luar Negeri Taiwan berterima kasih kepada Presiden Biden karena mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam KTT Demokrasi. Audrey Tang, penasihat politik Yuan Eksekutif akan hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan kepada dunia, komitmen Taiwan dalam membela demokrasi”.
Bonnie S. Glaser, konsultan senior untuk Asia dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam sebuah pesannya di Twitter pada hari Rabu menyebutkan : Taiwan adalah demokrasi yang dinamis dan sukses. Masalahnya bukanlah apakah Taiwan dapat berpartisipasi dalam KTT Demokrasi, tetapi dalam kapasitas apa.
Di sisi lain, rezim Beijing menyatakan ketidakpuasannya dengan mengundangan Taiwan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan : “Pemerintah Tiongkok dengan tegas menentang AS yang mengundang otoritas Taiwan untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut KTT Demokrasi”.
Selain Taiwan, Kementerian Luar Negeri AS juga mengundang Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Filipina, India dan negara-negara Asia lainnya, tetapi tidak mengundang negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand, Singapura, Myanmar dan lainnya. (sin)
