Alex Wu
Lima departemen Partai Komunis Tiongkok (PKT) menerbitkan pemberitahuan yang melarang pertemuan keagamaan online sebelum Natal.
Banyak pemerintah daerah dan departemen keamanan publik turut membatasi kegiatan keagamaan. Bahkan, pihak berwenang melarang perayaan Natal dengan dalih “Pencegahan Epidemi.”
Sebelum Natal, pemerintah dan departemen keamanan publik di Provinsi Guangdong, Shandong, Anhui, Guangxi, Zhejiang, dan wilayah lainnya bergabung membatasi kegiatan keagamaan yang tidak disetujui oleh pemerintah.
Pendeta sebuah gereja rumah di Guangdong, bermarga Chen, kepada Radio Free Asia (RFA) pada Rabu (22/12/2021) mengatakan polisi setempat menyampaikan kepada gereja atas nama pencegahan epidemi tentang pertemuan tidak diperbolehkan selama Natal.
Pendeta sebuah gereja di Shandong, bernama John, juga mengatakan situasi setempat sama seperti di bagian lain negara itu—perayaan Natal tidak diperbolehkan.
“Sudah diperintahkan tidak boleh ada kegiatan keagamaan, dan beberapa gereja di tempat lain seperti ini. Mereka hanya bisa melakukan aktivitas perayaan bawah tanah,” ujarnya.
Kegiatan gereja di daerah Pingyang kota Wenzhou di Provinsi Zhejiang juga dihentikan oleh otoritas komunis atas nama “Pencegahan Epidemi.”
Penindasan Partai Komunis Tiongkok terhadap perayaan Natal dimulai tiga tahun lalu. Bahkan, setiap tahun sebelum Natal, rezim melarang perusahaan milik negara dan sekolah merayakan Natal.
Baru-baru ini, seorang Kristen Tionghoa mengatakan pusat perbelanjaan tidak lagi menjual lampu Natal dan pohon Natal.
Ketika rezim Tiongkok masih terus membatasi dan melarang pertemuan keagamaan secara langsung atas nama pengendalian epidemi, pertemuan online menjadi semakin populer.
Cendekiawan Daratan Tiongkok, David Li kepada The Epoch Times edisi bahasa Mandarin mengungkapkan bahwa antusiasme warga terhadap keyakinan terus meningkat. Hal demikian membuat Beijing khawatir, yang ingin terus mengendalikan pikiran orang-orang. Lebih parah lagi, rezim pasti akan menekan penyebaran agama Kristen.
Pada Senin (20/12/2021) lima departemen rezim, termasuk Administrasi Negara Urusan Agama, Kantor Informasi Internet Negara, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Keamanan Nasional, menerbitkan instruksi “Tindakan Administratif untuk Layanan Informasi Keagamaan Internet,” melarang organisasi atau individu mana pun untuk mengajar, mengunggah, memposting, dan mendistribusikan ceramah dan khotbah agama apa pun secara online. Perintah ini juga melarang layanan informasi agama melalui situs web, aplikasi, forum online, dan selanjutnya.
Mengenai penindasan rezim Tiongkok terhadap kegiatan keagamaan, Wu Zuolai, seorang pakar yang berbasis di AS mengatakan kepada The Epoch Times bahwa PKT sedang mundur, memulihkan kurungan pikiran dan perilaku orang seperti selama Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Budaya Kristen berseberangan dengan Marxisme, komunisme, dan apapun yang disebarkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Dia mengatakan keyakinan agama dan komunisme pada dasarnya bertentangan. Yang satu tentang kasih sayang, yang lain tentang filosofi perjuangan. Komunisme berkomitmen kepada kebencian, kebencian antar bangsa, kebencian historis, dan hasutan untuk kebencian.
Selain itu, Wu menunjukkan agama terorganisir adalah hal yang paling ditakuti oleh PKT.
“Jika rakyat jelata sendirian secara individu, maka PKT tidak akan jatuh, tidak peduli seberapa korupnya dia, atau membuat puluhan juta orang mati kelaparan. Tapi begitu orang-orang diorganisir, maka akan berbeda. Jadi PKT memang takut dan menghadapi tantangan yang besar,” imbuhnya.
Wu menambahkan, sejumlah gereja di berbagai tempat juga menggunakan berbagai metode online untuk beribadah.
“Penindasan PKT dapat memprovokasi lebih banyak perlawanan, banyak orang mungkin lolos dari Great firewall yang dibangun oleh rezim untuk membatasi akses ke informasi, dan PKT tidak akan dapat menghentikannya,” ujarnya. (asr)
