ETIndonesia- Belum lama ini Presiden Jokowi menyoroti soal adanya kecurangan karantina. Menyusul adanya temuan terkait penyimpangan dalam kewajiban karantina oleh oknum-oknum tertentu, Satgas Penanganan COVID-19 bersama Kementerian/Lembaga terkait terus memonitor dan berupaya cepat tanggap dalam menindaklanjutinya, termasuk adanya temuan titik blindspot setelah dilakukan evaluasi bersama Polri dan pihak bandara.
“Untuk itu, telah dilakukan penambahan pengawasan di titik-titik tersebut, serta dengan implementasi sistem digital, diantaranya Presisi, yang terintegrasi dari pintu-pintu masuk negara, sampai kepada proses karantina demi meminimalisir kecurangan,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Rabu (2/2/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Disamping itu, hasil temuan lainnya, menunjukkan masih perlu adanya kesadaran yang tinggi, baik pihak pengawas maupun masyarakat, untuk mematuhi aturan agar peluang kecurangan dapat diminimalisir dengan optimal.
“Saya juga mengimbau secara khusus bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan, dan patuh terhadap aturan karantina yang ada. Peraturan karantina dibuat dengan penuh pertimbangan, demi kesehatan dan keselamatan seluruh elemen masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Pemerintah terus memantau tren kenaikan kasus konfirmasi harian dalam seminggu terakhir. Yang perlu menjadi perhatian sekarang adalah upaya bersama dalam menekan kasus agar jangan sampai terus terjadi kenaikan.
Sesuai dengan arahan Presiden terkait evaluasi PPKM, Pemerintah akan terus menggencarkan program vaksinasi serta menyiapkan stok obat-obatan di apotik, memperkuat fasilitas telemedicine bagi masyarakat tanpa gejala, pencegahan transmisi lokal di dalam negeri dengan penguatan protkes dan pelacakan.
“Pemerintah juga akan terus melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk negara serta memperketat screening.Pemerintah akan terus memantau tren kasus bersamaan dengan optimalisasi upaya pengendalian dan pencegahan penularan di berbagai lini dan sektor sosial ekonomi masyarakat,” tambah Wiku. (asr)