British Broadcasting Corporation (BBC) melaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis (17/3/2022), mengungkapkan tuntutan Rusia untuk mencapai perjanjian damai dengan Ukraina, termasuk Ukraina harus bersikap netral. Namun, pihak Ukraina telah menolak proposal untuk bersikap netral
NTDTV.com
Central News Agency mengutip laporan dari BBC memberitakan bahwa Ibrahim Kalin, juru bicara Presiden Turki yang juga berada di dekat Presiden ketika pembicaraan lewat sambungan telepon itu berlangsung, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa tuntutan Rusia dibagi ke dalam 2 kategori.
Menurut ungkapan Ibrahim Kalin, kategori pertama terdiri dari 4 persyaratan, yakni pertama adalah Ukraina harus tetap bersikap netral, dan tidak diperkenankan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Tuntutan lain dalam kategori ini tampaknya sebagian besar tentang menyelamatkan muka Rusia, yang meliputi Ukraina harus melucuti senjata untuk memastikan tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia. Ukraina juga harus melindungi warga yang menggunakan bahasa Rusia di dalam negerinya, serta apa yang disebut Rusia sebagai “denazifikasi”.
Menurut Kalin, kategori kedua ini relatif rumit. Vladimir Putin mengatakan dalam pembicaraan telepon bahwa dia hanya bersedia menandatangani kesepakatan tentang masalah tersebut setelah berbicara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.
Ibrahim Kalin tidak mengungkapkan secara rinci mengenai masalah, hanya mengatakan bahwa pembicaraan mereka juga melibatkan status wilayah Donbas di Ukraina timur dan Krimea.
Meskipun Kalin tidak merinci, dengan asumsi bahwa Rusia meminta pemerintah Ukraina untuk menyerahkan wilayah Ukraina yang disebutkan di atas, itu akan menimbulkan kontroversi besar.
Asumsi lain adalah bahwa Rusia akan menuntut agar Ukraina secara resmi mengakui Krimea sebagai milik Rusia. Jelas Ukraina tidak akan begitu saja tunduk terhadap Rusia yang telah mencaplok wilayah Krimea pada 2014.
Pihak Rusia mengklaim bahwa setelah Kyiv setuju untuk bersikap netral, kedua belah pihak baru mungkin mencapai konsensus pada beberapa bagian dari perjanjian damai. Tetapi pihak Ukraina mengatakan pada 16 Maret, bahwa mereka menolak proposal untuk menjaga netralitas dan berharap keamanan negara dapat dijamin oleh pasukan internasional, seperti Austria dan Swedia.
Mykhailo Podolyak, kepala negosiator Ukraina dalam sebuah artikel yang diterbitkan di kantor Presiden Volodymyr Zelensky menyebutkan : Karena Ukraina dalam keadaan perang langsung dengan Rusia. Jadi sekarang hanya ada model ‘Ukraina’, dan harus ada keamanan yang dapat dikonfirmasi secara hukum.
Dia meminta sekutu internasional untuk menandatangani perjanjian keamanan yang mengikat secara hukum, menjamin bahwa mereka tidak akan berdiam diri saat Ukraina diserang, seperti yang mereka lakukan hari ini. (sin)
