oleh Chen Ting
Sebuah laporan baru menyebutkan bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang berusaha menciptakan opini publik yang menguntungkan Beijing dengan mengintensifkan manipulasi terhadap media global. Ini adalah gerakan global bernilai miliaran dolar AS.
Pada Kamis (8 September), “Freedom House” merilis sebuah laporan berjudul Beijing’s Global Media Influence 2022 atau “Dampak Media Global Beijing 2022”. Melalui penyelidikan menemukan bahwa pihak berwenang Tiongkok dan proksi mereka menggunakan “taktik yang lebih canggih, rahasia dan koersif” untuk mempromosikan retorika yang pro-Beijing, menyebarkan informasi yang tidak benar dan menghilangkan pelaporan yang tidak menguntungkan bagi Beijing.
Para peneliti mensurvei 30 negara antara Januari 2019 hingga Desember 2021 dan menemukan bahwa di 16 negara, PKT gencar melakukan operasi yang mempengaruhi media. Dalam tiga tahun terakhir, PKT telah meningkatkan manipulasi media di 18 negara.
Di antara itu, PKT telah menginvestasikan upaya terbesarnya untuk mempengaruhi opini publik Taiwan, diikuti oleh Amerika Serikat dan Inggris.
Laporan juga menjajakan bagaimana tanggapan dari negara-negara tersebut dan kemudian menilai sejauh mana ketahanan demokrasi negara-negara itu.
Michael J. Abramowitz, Presiden “Freedom House” dalam sebuah rilis menyebutkan : Beijing sedang melipatgandakan upayanya untuk mengendalikan penggambaran dunia tentang dirinya dan membengkokkan arah laporan media asing agar sesuai dengan keinginannya.
Ia juga mengatakan, Upaya ini bertujuan untuk membungkam kritik terhadap rezim Beijing dan mengubah media independen menjadi juru bicara PKT.
PKT menginvestasikan dana besar untuk mempengaruhi narasi media
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa di Amerika Serikat dan negara-negara lain, media pemerintah Tiongkok membayar outlet media terkemuka untuk menerbitkan konten berita yang menggambarkan rezim Tiongkok secara positif.
Seperti “China Daily” atau Kantor Berita Xinhua yang dikelola pemerintah, mereka ini selama bertahun-tahun telah menerbitkan sisipan berbayar dalam edisi online atau cetak di “Time Magazine”, “Los Angeles Times”, “USA Today”, “CNN”, dan “Foreign Policy”.
Laporan mengutip informasi dari Kementerian Kehakiman AS menyatakan bahwa antara bulan Januari 2019 hingga Oktober 2021, “China Daily” membayar setidaknya USD. 7 juta untuk sisipan berbayar di berbagai publikasi.
China Radio International (CRI), media milik pemerintah Tiongkok juga menyiarkan program radio berbayar di dua stasiun radio di wilayah Washington dan New York City.
Pada 17 Januari 2017, Wall Street Journal menerbitkan artikel berbayar dari China Daily yang isinya menyerang Shen Yun Performing Arts. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)
Di Nigeria, kedutaan Tiongkok secara rutin menghubungi editor di outlet berita utama untuk memantau konten berita mereka dan rupanya membayar wartawan untuk tidak melaporkan berita negatif tentang Tiongkok. Outlet media yang memiliki hubungan dengan kedutaan Tiongkok cenderung menyensor berita ketika mereka menerbitkan artikel yang tidak menguntungkan pihak yang membayar.
Di Taiwan, PKT juga menggunakan secara ekstensif iklan atau konten berbayar ilegal untuk menempatkan konten resmi yang diproduksi PKT di media lokal. Konten tersebut tidak secara jelas menandakan bahwa itu sebagai produk entitas negara Tiongkok, tetapi ditampilkan seakan-akan tulisan atau produksi independen dari program berita atau radio.
Di Inggris, outlet berita termasuk “The Daily Telegraph” dan “The Economist” sering juga menerbitkan artikel iklan berbayar dari media pemerintah Tiongkok. Namun diam-diam berhenti pada tahun 2020 ketika hubungan Tiongkok – Inggris mulai renggang.
Namun, konten berbayar dari Huawei terus muncul di kolom berita China Watch pada media “The Economist” dan “Financial Times”.
Menggunakan media sosial untuk memanipulasi opini publik
Rezim Tiongkok juga terus menggunakan media sosial untuk memperkuat retorika pro-PKT, tulis laporan itu.
Di AS, konsulat Tiongkok di New York membayar influencer media sosial untuk mempromosikan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dan berita apa pun yang baik dalam hubungan AS – Tiongkok. Demikian menurut dokumen pemerintah federal AS pada bulan Desember tahun lalu.
Seorang petugas polisi berjaga di dalam lingkungan tertutup Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 pada 29 Januari 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)
“Freedom House” menemukan bahwa sejak tahun 2019, PKT telah secara signifikan meningkatkan kampanye disinformasi di platform media sosial di seluruh dunia dengan menggunakan jaringan akun palsu untuk menyebarkan berita yang tidak benar.
Di Amerika Serikat saja, ribuan akun palsu telah bercokol di Twitter, Facebook, dan YouTube selama bertahun-tahun kemudian dilarang karena memanipulasi berbagai topik yang melibatkan Tiongkok, kata laporan itu. Topik-topik berita itu termasuk protes pro-demokrasi di Hongkong, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, hubungan AS – Taiwan, dan bahkan mendiskreditkan kritikus yang tinggal di Amerika Serikat, dan lainnya.
Laporan menyebutkan bahwa berita tidak benar yang disebarkan oleh PKT juga mengenai berita perdebatan permasalahan domestik di Amerika Serikat, sehingga menimbulkan kebingungan pada topik hangat termasuk tanggapan pemerintah AS terhadap pandemi, ketegangan rasial dan perpecahan politik dalam pemilihan 2020.
Negara demokrasi perlu tindakan yang terkoordinasi dalam menghadapi PKT
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara telah menunjukkan perlawanan yang cukup besar terhadap tindakan PKT untuk mempengaruhi. Namun, itu juga membuat Beijing menerapkan taktik yang lebih canggih, agresif, dan lebih sulit terdeteksi.
Berdasarkan pengalaman Taiwan, Amerika Serikat, Inggris dan Australia, di antara negara-negara lain, PKT telah beralih ke taktik yang lebih agresif, konfrontatif atau rahasia karena operasi pengaruh moderat telah gagal mencapai hasil yang diinginkan. Demikian laporan menyebutkan.
Para peneliti memperingatkan bahwa tren itu bisa menyebar ke negara lain dalam beberapa tahun ke depan. Di lebih banyak negara, peneliti, jurnalis, dan pembuat kebijakan, mereka mungkin menjadi sasaran intimidasi diplomatik, target penindasan maya. Selain itu PKT juga akan melalui penambahan selibriti Internet untuk meningkatkan manipulasi berita di media sosial sehingga semakin banyak berita kebohongan.
Karena semakin banyak pemerintah dan media menghadapi kesulitan keuangan, PKT dan proksinya telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu menggunakan tekanan ekonomi untuk meminimalkan pelaporan yang tidak menguntungkan Beijing, kata “Freedom House”.
Laporan tersebut menyarankan agar pemerintah, lembaga media, masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi semuanya memiliki peran dalam membangun ketahanan demokrasi. Ini termasuk membangun keahlian jurnalisnya dalam pemahaman terhadap komunis Tiongkok, mendukung jurnalisme investigasi, meningkatkan transparansi kepemilikan media dan kampanye disinformasi, dan memperkuat perlindungan dasar terhadap kebebasan pers.
Pemerintah harus bermitra dengan masyarakat sipil dan media untuk memastikan bahwa semua tanggapan legislatif dan kebijakan memperkuat, bukan melemahkan sistem lembaga demokrasi.
Baru-baru ini, upaya Beijing untuk mempengaruhi media di negara-negara demokrasi telah mendapat perhatian yang meningkat dari komunitas internasional.
Pada Mei tahun ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat “sangat prihatin” dengan upaya pemerintah Tiongkok menekan kebebasan pers di daratan Tiongkok dan menggunakan media bebas di negara lain untuk menyebarkan berita-berita yang pro-PKT.
Blinken mengatakan : “Para pemimpin di Beijing ini sedang memanfaatkan media kami yang dijamin bebas dan terbuka yang dilindungi oleh sistem demokrasi untuk mempromosikan dan menyebarkan informasi mereka yang terbukti tidak benar”. Pada akhirnya, itu akan menjadi program mereka yang tidak mungkin berkelanjutan.” (sin)
