Oleh Matthew Little
Epochtimes.id- Dari semua perdagangan ilegal antara Tiongkok dan Korea Selatan, impor ke Tiongkok untuk memperbudak wanita Korea Utara termasuk peristiwa yang paling tragis.
Bagi banyak wanita, meninggalkan Korea Utara adalah cara terbaik untuk menghindari pelecehan dan degradasi seksual yang merajalela di penjara Kim Jong Un.
Ketika para wanita ini dipenjara pemerkosaan adalah salah satu cara petugas menggunakan kekuatan mereka. Bahkan para pelaku pedofilia tidak dihukum di negara ini.
Tetapi seringkali orang-orang yang melarikan diri atau diperdagangkan ke Tiongkok tidak lebih baik, dan sejarah kekerasan berbasis gender Tiongkok sendiri telah dimasukkan ke dalam masalah ini.
Kebijakan satu anak di Tiongkok, dan pembunuhan bayi, aborsi paksa, dan aborsi selektif dari jenis kelamin bayi, telah menciptakan krisis populasi.
Sekarang ada 33 juta lebih jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Dan bagi banyak pria tersebut, terutama petani miskin di provinsi-provinsi di dekat Korea Utara, cara yang dapat diterima untuk mendapatkan istri adalah membelinya.
Permintaan Tiongkok untuk wanita sebagian menjelaskan mengapa hingga 85 persen (dari 70 persen pada tahun 2015) para pembelot Korea Utara yang pada akhirnya berhasil mencapai Korea Selatan adalah perempuan.
Hasilnya adalah kisah sedih yang berulang-ulang diulang-ulang oleh wanita Korea Utara yang berhasil kabur ke Korea Selatan melalui Tiongkok.
Mereka berakhir di Tiongkok, dipaksa menikah mereka tidak bisa pergi karena mereka berada di negara tersebut secara ilegal. Jika mereka tertangkap dan dipaksa dipulangkan, mereka akan dipenjara di mana pemerkosaan sering disalahgunakan.
Perlakuan mengerikan Korea Utara terhadap wanita, dan keterlibatan Tiongkok, telah diketahui dan didokumentasikan secara luas.
Komisi Penyelidikan PBB pada 2014 tentang situasi hak asasi manusia di Korea Utara menemukan seperti dilaporkan Human Rights Watch digambarkan sebagai pelecehan terhadap perempuan “dalam skala yang tidak paralel di dunia kontemporer – termasuk pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa, dan kekerasan seksual lainnya. ”
Lebih buruk lagi, kejahatan ini juga dilakukan terhadap anak-anak.
“Perlakuan kejam dihadapi oleh anak-anak, termasuk penahanan anak-anak di kamp penjara politik, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap perempuan Korea Utara oleh warga Tiognkok sebagai istri atau industri seks, dan kurangnya hak dan kebebasan sipil dan politik sejak kecil.”
Kekerasan berbasis gender sering terjadi di Korea Utara, menurut Phil Robertson selaku Wakil Direktur Asia Human Rights Watch (HRW).
“Kenyataan yang pahit adalah bahwa setiap harinya perempuan Korea Utara menghadapi diskriminasi gender yang parah di tempat kerja dan di rumah, dan pelecehan seksual dan kekerasan, pihak berwenang tidak melakukan apa-apa untuk dihentikan,” kata Robertson.
Warga Korea Utara yang meninggalkan negara mereka dari laporan perempuan dan anak perempuan selalu menghadapi diskriminasi berbasis gender mulai dari masa kanak-kanak di sekolah, pekerjaan, dan rumah.
“Mereka juga mengatakan bahwa perempuan sering menghadapi kekerasan dari pria di rumah, di tempat umum, termasuk pasar, dan hampir tidak ada mekanisme perlindungan resmi untuk korban,” demikian laporan Human Rights Watch.
Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah pribadi, dan perempuan tidak melaporkan pemerkosaan karena takut stigma dan karena pelaku tidak dihukum.
Wanita juga tidak berani melaporkan pemerkosaan oleh pejabat pemerintah karena takut balas dendam. Hal yang sama berlaku untuk pedopilia yang menganiaya anak-anak.
Pemerintah Korea Utara mengklaim alasan mengapa tidak ada orang yang dihukum karena memperkosa, melakukan pelecehan seksual atau mengeksploitasi anak sejak 2008 adalah karena “tindakan semacam itu tidak dapat dibayangkan oleh rakyat di DPRK [negara Demokratik Rakyat Korea] yang menganggap tindakan tersebut paling banyak memalukan.”
Kelompok HAM mengatakan bahwa penjelasan tersebut terbukti salah oleh kesaksian banyak pembelot.
Situasi di Korea Utara menjelaskan mengapa banyak wanita melarikan diri, namun situasi yang mereka alami di Tiongkok seringkali lebih buruk.
“Wanita Korea Utara yang melarikan diri dari negara mereka sering diperdagangkan ke dalam pernikahan paksa dengan pria Tiongkok atau perdagangan seks. Bahkan jika mereka telah tinggal di Tiongkok selama bertahun-tahun, wanita-wanita ini tidak berhak tinggal di sana dan menghadapi kemungkinan penangkapan dan repatriasi kapanpun,” catat HRW.
Menurut Laporan Perdagangan Manusia 2016 Departemen Luar Negeri AS, perempuan Korea Utara yang diperdagangkan ke Tiongkok dikenai pelacuran paksa dan pernikahan paksa, serta perbudakan.
Mereka yang tertangkap dan kembali ke Korea Utara menghadapi hal yang sama.
Menurut wanita yang secara resmi ditahan di Korea Utara namun berhasil lolos setelah 2011, pusat penahanan adalah neraka bagi perempuan.
Banyak yang melaporkan bahwa mereka dilecehkan secara seksual atau diperkosa.
Pada 11 Desember, seorang wanita yang berhasil melarikan diri menceritakan kepada PBB bagaimana tiga usaha yang gagal untuk melarikan diri sebelum yang keempat didera hukuman mengerikan.
Kementerian Keamanan Negara Korea Utara memaksanya untuk mengaborsi anak pertamanya setelah ditangkap untuk ketiga kalinya dan adik perempuannya diperdagangkan dan dijual dalam praktek perbudakan.
Tiongkok telah berhadapan desakan dari kelompok HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara di seluruh dunia selama bertahun-tahun untuk menghentikan pemulangan pengungsi Korea Utara. Namun Tiongkok masih terus melakukannya. (asr)
Sumber : The Epochtimes
