Reuters
Malaysia mengatakan pada Kamis 12 Januari bahwa Malaysia dapat menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa sebagai tanggapan terhadap undang-undang Uni Eropa baru yang secara ketat mengatur penjualan produk tersebut.
Menteri Komoditas Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang tersebut, yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi kecuali jika importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.
Uni Eropa adalah importir utama minyak sawit dan undang-undang tersebut, yang disepakati pada bulan Desember, telah menimbulkan protes dari Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen utama.
“Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan Uni Eropa, kita harus melakukannya,” kata Fadillah kepada wartawan di sela-sela sebuah seminar pada Kamis.
“Atau pilihannya bisa jadi kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, fokus saja ke negara lain jika mereka [UE] mempersulit kita semua untuk mengekspor ke mereka.”
Para aktivis lingkungan menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah menciptakan standar sertifikasi keberlanjutan yang wajib bagi semua perkebunan.
Fadillah, yang juga wakil perdana menteri, mendesak anggota Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan untuk memerangi “tuduhan tak berdasar” yang dibuat oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak kelapa sawit.
CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh Uni Eropa secara tidak adil menargetkan minyak kelapa sawit.
Menanggapi Fadillah, duta besar Uni Eropa untuk Malaysia mengatakan bahwa Uni Eropa tidak melarang impor minyak kelapa sawit dari negara tersebut dan menyangkal bahwa undang-undang deforestasinya menciptakan hambatan bagi ekspor Malaysia.
“[Undang-undang] berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di negara mana pun, termasuk negara-negara anggota UE, dan bertujuan untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut,” kata Duta Besar Uni Eropa Michalis Rokas kepada Reuters.
Rokas menambahkan bahwa ia berharap dapat bertemu Fadillah untuk meredakan kekhawatiran Malaysia.
Permintaan Uni Eropa akan minyak kelapa sawit diperkirakan akan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru tersebut disepakati. Pada tahun 2018, arahan energi terbarukan Uni Eropa mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi.
Indonesia dan Malaysia telah meluncurkan kasus terpisah dengan WTO, dengan mengatakan bahwa tindakan bahan bakar tersebut diskriminatif dan merupakan penghalang perdagangan.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini sepakat untuk “memerangi diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit” dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC.
Uni Eropa adalah konsumen minyak kelapa sawit terbesar ketiga di dunia, menurut data Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia. Uni Eropa menyumbang 9,4 persen ekspor minyak sawit dari Malaysia, mengambil 1,47 juta ton pada tahun 2022, turun 10,5 persen dari tahun sebelumnya.
