Meng Xinqi/Yi Ru/Zhong Yuan
Sesi Pleno Kedua Komite Sentral PKT ke-20 dijadwalkan akan diadakan di Beijing pada 26-28 Februari. Sesi ini akan merekomendasikan para pemimpin lembaga-lembaga negara Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang baru. Zhongnanhai atau Kantor pusat PKT membahas reorganisasi “lembaga-lembaga partai dan pemerintah.” Menurut analisis para ahli, pertarungan internal di puncak Partai Komunis akan memanas setelah dua sesi tersebut.
Menjelang dua sesi Partai Komunis Tiongkok (PKT), manajemen puncak PKT mengalami perombakan besar-besaran.
Menurut laporan media resmi, pada 21 Februari, Xi Jinping memimpin pertemuan Biro Politik Komite Sentral PKT yang membahas usulan calon pemimpin yang akan direkomendasikan kepada Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Pertemuan ini juga membahas rancangan Laporan Kerja Pemerintah yang akan diajukan untuk dipertimbangkan oleh Dewan Negara Partai Komunis Tiongkok, serta rancangan Program Reformasi untuk Partai dan Lembaga Negara.
Laporan ini akan dipertimbangkan dalam Sidang Pleno Kedua Komite Sentral PKT ke-20 pada 26-28 Februari.
Penulis Li Miantian: “Reformasi kelembagaan semacam ini digunakan untuk menciptakan ilusi, sehingga orang-orang menantikan reformasi politik tetapi tidak menanggapinya dengan serius, dan kemudian ketika sampai pada Kongres Rakyat Nasional, sebuah proposal tiba-tiba diajukan, dan kemudian disahkan, dan dianggap sebagai reformasi kelembagaan. Ada juga efek yang membingungkan, karena harapan masyarakat terhadap reformasi politik relatif tinggi, dan masyarakat Tiongkok tidak memiliki cara lain untuk mengetahui kebenarannya, sehingga apa yang mereka katakan seringkali didasarkan pada ekspektasi yang tinggi, dan keputusan akhir disahkan dengan terburu-buru.
Pertemuan itu tidak mengungkapkan kepada publik pejabat mana yang dicalonkan dan direkomendasikan, juga tidak menyebutkan rincian spesifik dari rencana “reformasi Partai dan lembaga negara.” Sebaliknya, hasil reformasi Partai dan lembaga negara serta perubahan manajemen puncak Partai Komunis hanya akan diungkapkan secara resmi kepada publik pada dua sesi Partai Komunis pada Maret mendatang.
Li Linyi, komentator urusan terkini di Amerika Serikat berkata : tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membuat sentralisasi kekuasaan Xi Jinping menjadi lebih lancar, yaitu untuk membuat kekuasaannya, sistem komando dari atas ke bawah, menjadi lebih mulus. Ia sendiri berpendapat bahwa sistem kekuasaan yang dikomandoi dari atas ke bawah ini dapat menjadi lebih efisien, namun apakah sistem ini benar-benar efisien atau tidak, itu masalah lain.
Pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ( PKT ) ke-20, Xi Jinping berhasil terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal PKT, dan sebagian besar anggota jaringan keluarga Xi adalah anggota Komite Tetap Biro Politik PKT. Namun, perubahan badan pemerintahan harus dikonfirmasi oleh “dua sesi”.
“Jika ada dua garis dalam sistem ini, garis urusan partai dan garis administratif, maka garis urusan partai dikendalikan oleh Xi Jinping di bagian atas, dan ada satu garis lagi di garis administratif, yang berada di bawah kendali Dewan Negara dalam hal opini publik, seperti berbagai kementerian dan komisi di bawah Dewan Negara, dan lain-lain., Semuanya seharusnya berada di bawah kendali Perdana Menteri, bukan di bawah kendali Xi Jinping,” kata Li Linyi.
Dua sesi Partai Komunis Tiongkok ( PKT ) tahun ini bertepatan dengan pergantian pemerintahan pusat dan transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Tak heran, Xi Jinping akan terpilih kembali sebagai Presiden Tiongkok dan Ketua Komisi Militer Negara selama dua sesi tersebut.
“Pemerintah sekarang berada dalam posisi untuk mengkoordinasikan Komite Sentral, Kongres Rakyat Nasional, dan Dewan Negara, yang berarti bahwa dia ingin membuat lembaga-lembaga ini lebih berada dalam status di mana partai memegang komando pemerintah, atau menghapus pemerintah sama sekali dan hanya meminta seorang pejabat partai untuk mengambil alih tugas administrasi, sehingga semua kekuasaan berada di tangan orang tersebut,” tambah Li Linyi.
Menurut daftar yang beredar, Perdana Menteri Dewan Negara diperkirakan akan digantikan oleh Li Qiang, anggota peringkat kedua Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok. Wakil Perdana Menteri Eksekutif diperkirakan adalah Ding Xuexiang, yang menduduki peringkat ketujuh. He Lifeng, Liu Guozhong dan Zhang Guoqing diperkirakan akan menjadi Wakil Perdana Menteri.
Lima anggota dewan negara di bawah sistem Dewan Negara, menurut konvensi, dapat menjadi Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong, Menteri Pertahanan Nasional Li Shangfu, Menteri Luar Negeri Qin Gang, Sekretaris Jenderal Dewan Negara Wu Zhenglong dan Chen Yiqin.
Komentator urusan saat ini, Li Yanming: “Karena eselon atas Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan berganti dalam dua sesi, apa yang disebut reformasi partai dan lembaga pemerintah oleh Xi Jinping pada dasarnya adalah perombakan kekuasaan dan kepentingan di internal PKT, sebuah cara bagi Xi Jinping untuk membersihkan faksi Jiang dan faksi gabungan agar dapat diambil alih oleh orang-orangnya sendiri.
Adapun presiden Kongres Rakyat Nasional dan Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, diperkirakan Zhao Le Yi dan Wang Huaning, yang keduanya berlatar belakang faksi Jiang, akan menduduki jabatan tersebut sesuai dengan praktik yang biasa dilakukan oleh Komite Tetap Politbiro Partai Komunis.
“Reformasi Xi Jinping terhadap Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) juga bertujuan untuk menempatkan orang-orangnya sendiri untuk mengawasi dan mengontrol Zhao Le Yi dan Wang Huaning. Singkatnya, upaya Xi Jinping untuk meningkatkan sentralisasi kekuasaan di semua lini, baik di tingkat pusat maupun daerah, kemungkinan akan disambut dengan serangan balik yang putus asa oleh lawan-lawan politiknya. Setelah dua sesi tersebut, pertarungan internal di puncak Partai Komunis akan terus meningkat,” ujar Li Yanming.
Para ahli mengatakan bahwa tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Partai Komunis mulai kehabisan tenaga dan sekarang harus mengandalkan penguatan kontrol partai yang dangkal untuk menutupi kelemahan dari berakhirnya rezim. (hui)
