AS Bersiap Melarang Perusahaannya Berinvestasi di Industri Tiongkok Tertentu 

oleh Wang Xiang

Wall Street Journal melaporkan pada Jumat (3/3) bahwa pemerintahan Biden sedang mempersiapkan RUU yang dapat melarang perusahaan AS berinvestasi pada industri Tiongkok tertentu, langkah baru ini dalam rangka untuk melindungi keunggulan teknologi Amerika Serikat.

Pejabat Kementerian Keuangan dan Perdagangan mempresentasikan laporan tersebut kepada anggota parlemen dalam pertemuannya di Kongres pada hari Jumat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kedua kementerian sedang mempertimbangkan untuk membentuk sistem peraturan baru guna mengatasi masalah yang dapat menimbulkan risiko keamanan nasional, terutama bagi perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi dalam teknologi canggih di luar negeri. Demikian menurut Wall Street Journal yang telah melihat salinan dari laporan termaksud.

Meskipun laporan itu tidak mengidentifikasi bidang teknologi tertentu yang dianggap berisiko, tetapi disebutkan bahwa bidang yang dapat meningkatkan kemampuan militer lawan adalah fokus dari aturan tersebut.

Orang-orang yang berkecimpung dalam perencanaan peraturan baru tersebut menduga bahwa bidang teknologi yang dianggap berisiko tersebut mencakup semikonduktor canggih, komputasi kuantum, dan beberapa bentuk kecerdasan buatan, yang berpotensi melarang ekuitas swasta dan modal ventura di area terkait.

Misalnya, pejabat AS ingin mencegah investor AS memberikan modal dan keahlian kepada perusahaan Tiongkok untuk membantu Beijing meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan militer.

Aturan baru Kementerian Keuangan akan berfokus terhadap mencegah modal dan keahlian Amerika digunakan dengan cara yang mengancam keamanan nasional, pada saat yang sama tidak memaksakan beban yang tidak semestinya ditanggung oleh investor dan bisnis AS.

Laporan itu juga tidak merinci negara mana yang akan tunduk pada aturan baru tersebut. Namun, orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa mereka sudah dapat menduga bahwa aturan baru pemerintahan Biden ini terutama ditujukan kepada perusahaan AS yang  berinvestasi di Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, Kementerian Keuangan dan Perdagangan mengatakan bahwa mereka berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan dalam waktu dekat. Kedua kementerian juga menyebutkan bahwa mereka berharap dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dari anggaran yang akan dirilis Gedung Putih minggu depan. 

Menurut laporan, aturan baru akan meminta komentar publik, dan Kementerian Keuangan akan bernegosiasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

Aturan yang mengatur investasi AS di luar negeri akan menjadi langkah baru, dan bagian dari upaya yang lebih luas dari pemerintahan Biden untuk mencegah Beijing mengembangkan kemampuan teknologi yang dapat menimbulkan risiko keamanan nasional bagi Amerika Serikat. 

Tahun lalu, Amerika Serikat memberlakukan pembatasan ekspor baru pada peralatan semikonduktor dan pembuat chip canggih yang bertujuan memperlambat perkembangan militer Tiongkok.

Menurut ungkapan sumber bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini pemerintahan Biden telah menyusun perintah eksekutif yang menetapkan aturan investasi baru. Namun, menetapkan sebuah tindak pengendalian potensial yang baru adalah tantangan. Para pejabat sedang mempertimbangkan secara spesifik cara supaya para investor AS dapat mematuhi aturan baru tersebut.

Pejabat pemerintahan Biden juga bersekutu dengan negara-negara demokrasi maju di Kelompok Tujuh untuk menggalang dukungan bagi konsep pembatasan investasi di Tiongkok.

Kelompok 7 akan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi pada bulan Mei mendatang, jadi mungkin negara-negara anggota akan mendukung proposal tersebut. 

Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan bahwa pembicaraan dengan Amerika Serikat tentang mengekang investasi AS di luar negeri sedang berlangsung, meskipun pejabat tersebut mengakui bahwa Uni Eropa jauh ketinggalan di belakang AS dalam hal merumuskan program investasi semacam ini. (sin)